Logistik Pemilukada Kota Bitung Telah Disalurkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung telah mulai menyalurkan logistik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kota Bitung kesejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

DPR Perlu Pertimbangkan Kodifikasi Hukum Pemilu

Wakil Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Yulianto mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mempertimbangkan kodifikasi hukum tentang pemilu guna menghindari adanya pengaturan yang tumpang tindih.

DPR Pertimbangkan Perubahan Pemilihan Gubernur

TEMPO Interaktif, Jakarta -Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan wacana mengubah pola pemilihan gubernur secara langsung.

Perlu Insentif Bagi Aparat Hukum

JAKARTA–MICOM: Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun melontarkan wacana pemberian insentif bagi aparat hukum yang berhasil mengembalikan uang negara hasil korupsi. Menurutnya, ini bukan hal yang baru, mengingat sebelumnya PLN selama ini melakukan hal tersebut kepada petugasnya. Diharapkan, hal ini dapat menjadi penyemangat petugas agar para petugas dapat mengambil uang hasil korupsi secara hukum dengan intensif.

11 Proyek Infrastruktur Masuki Proses tender

BANDUNG–MICOM: Sebanyak 11 proyek infrastruktur kerja sama antara pemerintah dan swasta akan memasuki proses penyiapan dokumen transaksi pada tahun 2011. Tujuh proyek di antaranya berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.

Malu Terendah se-Indonesia, Jatim Awasi Penyusunan UMK Pacitan

TEMPO Interaktif, Surabaya – Pemerintah Jawa Timur mendesak dewan pengupahan Kabupaten Pacitan meningkatkan Upah Minimum Kabupaten Pacitan minimal Rp 700 ribu. Desakan ini menyusul UMK Pacitan pada tahun 2010 sebesar Rp 630 ribu yang ternyata terendah se-Indonesia.

Mahalnya Pemilukada

SUKARDI Rinakit, pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, mengatakan dalam acara Jakarta Lawyers Club di TV One, Senin (8/11), rata-rata biaya calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) kisaran Rp 70 miliar-100 miliar.

Reformasi PNS

MENJADI pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi impian banyak orang Indonesia. Cobalah tanya kepada mereka yang saat ini beramai-ramai mengirim lamaran CPNS. Kenapa mereka memilih jadi PNS. Apa karena ini pekerjaan yang relatif aman alias minim risiko, stabil, mempunyai uang pensiun sehingga masa depan terjamin, bisa ngobyek, atau karena ini benar-benar kecintaan kepada negeri ini yang diterjemahkan menjadi rela mengabdi kepada masyarakat.

DPRD Makassar, Setahun dalam Kemandulan

SATU tahun pertama, legislator yang menguni Kantor DPRD Makassar belum mampu menorehkan prestasi yang patut dibanggakan. Malah, cerita miring seputar sepak terjang mereka kian bising.

Menkum dan HAM Apresiasi 29 Desa Sadar Hukum

PALU–MICOM: Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memberikan penghargaan kepada 29 kepala desa di Provinsi Sulawesi Tengah karena dinilai mampu menciptakan daerah sadar hukum.