Mahalnya Pemilukada

SUKARDI Rinakit, pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, mengatakan dalam acara Jakarta Lawyers Club di TV One, Senin (8/11), rata-rata biaya calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) kisaran Rp 70 miliar-100 miliar.

Hasil penelitian Sukardi ini sungguh mengejutkan. Mengapa? Coba saja hitung, andaikan setiap pemilukada ada tiga calon, berarti dalam pemilukada ada uang Rp 300 miliar yang beredar.

Bagaimana dengan kepala daerah tingkat II? Tidak kecil juga. Sukardi menyebutkan satu calon wali kota/bupati rata-rata harus menyiapkan Rp 20 miliar. Mari kita hitung, sekarang calon wali kota/bupati dalam pemilukada tidak hanya diikuti dua atau tiga calon saja, tapi bisa delapan calon. Jika rata-rata calon menyiapkan dana masing-masing Rp 20 miliar, berarti uang Rp 80 miliar akan beredar.

Itu baru uang yang dikeluarkan para calon, belum anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pesta demokrasi ini. Anggaran pendapatan belanja negara harus menanggung sebesar Rp 4 triliun untuk penyelenggaraan pemilukada empat tahun ini. Tentulah jumlah itu tidaklah kecil meski ada yang mengatakan biaya untuk menjalankan demokrasi semestinya membutuhkan biaya yang sangat besar.
Itulah kenyataan yang harus diterima. Pemilukada memang membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Hitungan-hitungan itu tentu saja belum dengan energi yang terbuang oleh para calon dan tim suksesnya.

Pemilukada memang membutuhkan energi yang sangat besar, terutama pada saat kampanye. Kampanye, yang kadang seperti “hura-hura”, sangat membutuhkan tenaga ekstra untuk menjaring simpati masyarakat. Kampanye jenis ini justru menjadi primadona para calon untuk menjaring simpati. Padahal hasilnya belum tentu sesuai harapan dengan ketika pencoblosan berlangsung. Kadang, suara yang diraih tidak sesuai dengan jumlah orang yang telah dikumpulkan pada saat kampanye.

Kampanye seperti ini, selain boros energi, juga boros anggaran. Pasti tak kecil para calon mengeluarkan dana untuk mendatangkan massa ke tempat kampanye, yang membutuhkan panggung, konsumsi, transportasi, dan tentu saja artis beken.
Kampanye lainnya yang juga favorit adalah memasang baliho besar-besar di setiap persimpangan jalan. Bahkan pohon yang tak bersalah pun ikut menanggungnya. Pohon-pohon itu dipaku dijadikan media untuk memasang pamflet-pamflet para calon. Kampanye cara ini sepertinya tak terlihat membutuhkan anggaran yang besar.

Tapi kalau kita tahu berapa harga sebuah spanduk, berapa spanduk yang dibutuhkan para calon, dan tentu saja biaya pemasangan, akan dihasilkan jumlah uang yang tidak sedikit. Sukardi Rinakit mencontohkan dalam masa kampanye gubernur uang yang beredar untuk keperluan spanduk bisa mencapai Rp 20 miliar.

Jika menghitung anggaran yang sangat besar, harusnya pemilukada gubernur ataupun wali kota/bupati menghasilkan pemimpin yang kredibel di mata rakyatnya. Pemilukada bukan hanya jadi tempat perebutan kekuasaan belaka, tapi menjadi sebuah pesta demokrasi untuk rakyat yang menginginkan pemimpinnya yang adil.

Ada data berkenaan dengan penyelenggaraan pemilukada selama ini, ternyata 150 bupati/wali kota dan 17 gubernur harus berurusan dengan hukum gara-gara korupsi. Bahkan Mendagri  Gamawan Fauzi mengaku ada tiga kepala daerah lagi yang masih menunggu izin presiden untuk diperiksa.

Adakah hubungan fakta tersebut dengan anggaran besar yang dikeluarkan dalam pemilukada? Itulah pertanyaannya, yang mesti kita renungkan bersama-sama untuk menyongsong negeri ini menjadi lebih baik lagi. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s