Category Archives: APBN

Pemerintah Makassar Programkan Layanan Administrasi Berbasis Teknologi

TEMPO Interaktif, Makassar – Pemerintah Kota Makassar sedang mengupayakan layanan administrasi berbasis teknologi informasi. Upaya ini merupakan program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pemerintah setempat. Baca lebih lanjut

Masyarakat Boleh Lihat Dokumen BOS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Indonesia Corruption Watch menyatakan putusan Majelis Komisi Informasi Pusat terkait sengketa informasi data Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan adalah putusan bersejarah. “Putusan Majelis KIP adalah keputusan penting dan bersejarah,” kata Peneliti Senior ICW, Febri Hendri, di Jakarta, Senin. Baca lebih lanjut

KIP Kabulkan Permohonan ICW Soal Dana BOS dan BOP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri menilai putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam sengketa informasi publik dalam pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007-2009 adalah keputusan penting dan bersejarah. Putusan ini penting karena menyangkut transparansi publik pengelolaan keuangan negara dan publik. Baca lebih lanjut

Bengkulu Tengah Dapat Rp2,5 Miliar Bantuan Desa Tertinggal

BENGKULU–MICOM: Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menerima bantuan untuk desa tertinggal dari pemerintah pusat sebesar Rp2,5 miliar dalam tahun 2010. Dana tersebut diarahkan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menunjang angkutan desa. Hal itu dikatakan pejabat Bupati Bengkulu Tengah H Bambang Suseno, Senin (15/11). Baca lebih lanjut

Perlu Insentif Bagi Aparat Hukum

JAKARTA–MICOM: Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun melontarkan wacana pemberian insentif bagi aparat hukum yang berhasil mengembalikan uang negara hasil korupsi. Menurutnya, ini bukan hal yang baru, mengingat sebelumnya PLN selama ini melakukan hal tersebut kepada petugasnya. Diharapkan, hal ini dapat menjadi penyemangat petugas agar para petugas dapat mengambil uang hasil korupsi secara hukum dengan intensif. Baca lebih lanjut

11 Proyek Infrastruktur Masuki Proses tender

BANDUNG–MICOM: Sebanyak 11 proyek infrastruktur kerja sama antara pemerintah dan swasta akan memasuki proses penyiapan dokumen transaksi pada tahun 2011. Tujuh proyek di antaranya berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Baca lebih lanjut

Mahalnya Pemilukada

SUKARDI Rinakit, pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, mengatakan dalam acara Jakarta Lawyers Club di TV One, Senin (8/11), rata-rata biaya calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) kisaran Rp 70 miliar-100 miliar. Baca lebih lanjut

Kaltim Perlu Kembangkan Agroindustri

SAMARINDA, TRIBUN – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke depan perlu mengembangkan sektor agroindustri dan tidak hanya mengandalkan migas dan pertambangan. Baca lebih lanjut

Capai Target Pertumbuhan, Penyerapan Anggaran harus Dipercepat

JAKARTA–MICOM:Pertumbuhan ekonomi 2010 dinilai sulit untuk melampaui angka 6 persen dikarenakan lambatnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hingga akhir Oktober 2010, penyarapan baru sebesar R 732,315 triliun atau 65 persen. Baca lebih lanjut

2014, Indonesia Swasembada Kedelai

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO–Kementerian Pertanian menargetkan swasembada kedelai pada 2014 dengan sasaran produksi mencapai 2,7 juta ton. “Itu kontrak kinerja Menteri Pertanian yang sekarang (Suswono, red.),” kata Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nyoman Widiarta kepada wartawan di Purwokerto, Kamis (11/11). Baca lebih lanjut