KIP Kabulkan Permohonan ICW Soal Dana BOS dan BOP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Senior Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri menilai putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam sengketa informasi publik dalam pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007-2009 adalah keputusan penting dan bersejarah. Putusan ini penting karena menyangkut transparansi publik pengelolaan keuangan negara dan publik.

Selain itu, putusan tersebut tidak saja berlaku bagi ratusan ribu sekolah di Indonesia akan tetapi juga bagi seluruh badan publik, baik milik negara, pemerintah atau swasta.

“Selama ini, transparansi dimaknai sebagai penyerahan dokumen keuangan tersebut pada lembaga berwenang seperti BPK, BPKP, Inspektorat atau lainnya. Pejabat publik menyatakan telah transparan ketika telah menyerahkan dokumen keuangan pada lembaga pemeriksa tersebut. Akses publik terhadap dokumen tersebut bukan bagian dari transparansi,” ujar Febri dalam pers rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (15/11/2010).

“Selain itu, putusan ini menjadi dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan dana publik di badan publik terutama badan publik milik negara dan pemerintah,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Komisioner KIP yang diketuai Ahmad Alamsyah Saragih mengabulkan permohonan ICW. Dalam amar putusan yang dibacakan di Aula Serba Guna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (15/11/2010), Majelis Komisioner menyatakan salinan Surat Pertanggungjawban pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007-2009 yang dimohonkan ICW adalah dokumen publik.

Karenanya, Majelis Komisioner kemudian memerintahkan Kepala Sekolah SMPN 190 Jakarta, SMPN 95 Jakarta, SMPN 84 Jakarta, SMPN 67 Jakarta dan SMPN 28 Jakarta menyerahkan salinan surat tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Febri mengatakan, akses publik terhadap dokumen keuangan diyakini akan mengurangi kebocoran anggaran secara signifikan dan meningkatkan pelaporan masyarakat atas tindak pidana korupsi. Karenanya, kata Febri, putusan Komisioner KIP penting untuk meningkatkan transparansi guna mencegah korupsi dan meningkatkan pengawasan untuk penindakan kasus tindak pidana korupsi.

“Putusan ini juga bersejarah mengingat ini merupakan putusan ketiga KIP pasca-berlakunya UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP tanggal 20 April 2010. Putusan ini, telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik,” tutur Febri.

“Terkait putusan ini, kami mengimbau pada seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan putusan ini sebagai dasar permintaan informasi dokumen pengelolaan keuangan pada badan publik milik negara atau pemerintah,” tegasnya.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s