Relasi Bank Pembangunan Daerah dan Perekonomian Daerah

Oleh Sunarsip

Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

Belum lama ini, eksistensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) banyak mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Persoalan intinya adalah BPD dinilai tidak dapat menjadi instrumen bagi peningkatan pembangunan ekonomi di daerah. Indikasinya adalah tingginya penempatan dana BPD dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Padahal, dana BPD tersebut umumnya berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan dana Pemda tersebut sebagian merupakan dari alokasi dari APBN.

Status Quo BPD

BPD memiliki relasi yang tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah, dimana BPD tersebut berdiri. Makanya, tidak mengherankan bila BPD selalu melekat nama daerah asal BPD didirikan. Selain menjalankan kegiatan bank umum, BPD juga berfungsi sebagai kasir Pemda, seperti dana realisasi APBD. Sehingga, BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya (BUMN, swasta, asing dan campuran) yakni sebagian besar DPK merupakan dana milik pemerintah, khususnya Pemda.

Pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah. Awalnya, peran ini telah dapat dijalankan dengan baik oleh BPD. Namun, dalam perkembangannya, peran tersebut mulai tergoyahkan. Fenomena ini dapat dilihat dari struktur pendanaan (dana pihak ketiga/DPK) dan pembiayaan yang dimiliki oleh BPD.

Berbeda dari perbankan secara umum, fokus DPK BPD adalah giro. Walaupun giro adalah dana termurah, namun perlu digarisbawahi bahwa giro juga yang paling tidak stabil/volatile. Porsi tabungan dan deposito di BPD masih relatif kecil, sehingga cukup sulit bagi BPD untuk menjadi bank yang dapat membiayai kredit jangka panjang/investasi. Implikasinya, sebagaimana terlihat pada Gambar 2, dari sebanyak 26 BPD yang beroperasi di Indonesia, porsi kreditnya hanya sebesar 7,76 persen dari total kredit perbankan nasional.

Kredit yang disalurkan BPD memang mengalami peningkatan. Namun, harus diakui bahwa porsi alokasi dana BPD dalam bentuk SBI juga sangat tinggi, di mana di tahun 2007 telah mencapai 24,35% dari total SBI perbankan. Sehingga, memang tidak seluruhnya salah bila BPD dianggap belum sepenuhnya menjalankan fungsi intermediasi dan menjadi penggerak utama bagi pembangunan ekonomi di daerah.

Penulis melihat mulai tergoyahkannya BPD dalam perannya menjadi pemain utama dalam pembangunan ekonomi, tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor internal BPD. Faktor eksternal BPD seperti regulasi, baik regulasi di sektor perbankan dan sektor keuangan lainnya turut mempengaruhi perkembangan BPD tersebut.

Regulasi di sektor perbankan, sudah sejak lama diindentifikasi relatif tidak memberikan tempat bagi bank-bank yang memiliki peran khusus (special purpose), seperti bank pembangunan dan lainnya yang semisal. Sebagai bank yang menyandang nama sebagai bank pembangunan (development bank) hingga saat ini statusnya masih belum jelas. Misalnya, apakah BPD memang dinyatakan sebagai bank pembangunan sebagaimana layaknya praktek bank pembangunan yang lazim berlaku di negara-negara lain? Padahal, di luar negeri, bank pembangunan umumnya merupakan special purpose bank sehingga regulasinya pun relatif berbeda dengan bank komersial pada umumnya.

Mengingat bahwa belum adanya status yang jelas, kini BPD-BPD kini pun menceburkan diri layaknya bank komersial pada umumnya. BPD-BPD harus bersaing dengan bank-bank besar di wilayah operasi dimana BPD itu didirikan, akibat kurangnya pembatasan area beroperasi bank-bank nasional, bahkan dengan bank asing. Membiarkan persaingan bebas antara BPD dengan bank-bank yang telah memiliki infrastruktur yang lebih komplit, ibaratnya sama saja dengan mempertemukan Ellyas Pical dengan Mike Tyson. Meski sama-sama juara, namun karena kelasnya berbeda, pasti BPD akan terpinggirkan.

Regulasi di sektor keuangan, bahkan bisa dikatakan belum menyentuh aspek keberadaan BPD ini. Meski wilayah regulasi BPD ada di sektor perbankan, regulasi di sektor keuangan juga teramat penting bagi BPD. Karakteristik utama pembiayaan yang dilakukan BPD adalah semestinya membiayai kegiatan ekonomi dan usaha yang berdurasi jangka panjang. Sehingga, sumber pendanaan BPD semestinya lebih kuat melalui penerbitan obligasi (bond) dibandingkan dana-dana yang berasal dari giro, tabungan, dan deposito berjangka pendek untuk menghindari mismatch. Karena membiayai proyek-proyek jangka panjang, otomatis risiko kredit yang dihadapi oleh BPD menjadi jauh lebih besar. Dengan demikian, semestinya BPD juga diimbangi oleh skim penjaminan yang memadai.

Namun, akibat absennya dukungan regulasi ini (perbankan dan keuangan) BPD tidak mampu menjalankan perannya sebagai bank pembangunan dengan baik. Dengan kata lain, kurang optimalnya peran BPD dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah merupakan muara dari seluruh faktor, mulai dari pemilik, manajemen, dan juga regulator.

NRW Bank: Sebuah Model

Di atas, penulis menyebut bahwa meski menyandang nama sebagai bank pembangunan, BPD belum berperan layaknya sebagai bank pembangunan yang lazim beroperasi di negara-negara lain. Untuk menjelaskan ini, ada baiknya kita menengok praktek sebagai bank pembangunan yang dijalankan oleh NRW Bank, sebuah regional bank yang dimiliki oleh salah satu negara bagian di Jerman, yaitu North Rhine-Westphalia (NRW).

NRW Bank adalah landesbankan (di sini BPD) yang berdiri pada 1 Agustus 2002. NRW Bank didirikan berdasarkan the Act on Redefining the legal Status of Public-Law Banking Institution di North Rhine-Westphalia. NRW Bank menjadi pemain penting dalam proses pembangunan di North Rhine Westphalia. Per 31 Maret 2004, berdasarkan The Act of Reorganisation dan amandemen undang-undang lainnya, NRW Bank dinyatakan sebagai bank pembangunan (state development bank). The Reorganisation Act meletakkan fondasi penting bagi NRW Bank dalam platform pembangunan di North Rhine-Westphalia.

NRW Bank diberi tugas untuk mengemban misi pemerintah untuk mendukung korporasi federal, state, dan municipal, khususnya dalam bidang struktural, ekonomi, sosial dan perumahan. NRW Bank juga mendanai federal, state, lokal, dan special purpose association dan berpartisipasi dalam proyek yang didanai oleh European Investment Bank atau proyek-proyek lain dalam European Community.

NRW Bank juga mengelola transaksi dan menawarkan jasa yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam kerangka ini, NRW Bank mengelola treasury management dan risk

management, mengumpulkan subordinate guarantee capital dan menerbitkan uncovered bearer bonds, profit participation rights, public sector pfandbriefe dan other bonds.

Untuk menjalankan misi sebagai bank pembangunan, NRW Bank beroperasi dalam sektor-sektor pembangunan berikut ini: (i) usaha kecil dan menengah (UKM), (ii) social housing promotion, (iii) venture capital, (iv) urban development, (iv) infrastructures initiatives, (v) agriculture, foresty, and rural initiatives, (vi) environmental protection initiatives, (vii) technological and innovation initiatives, (viii) purely social initiatives, dan (ix) culture and scientific initiatives. Bisnis NRW Bank dijalankan sesuai dengan prinsip komersial namun penciptaan laba bukan tujuan utama NRW Bank.

Ciri terpenting yang menjadi penopang bagi suksesnya NRW Bank ini adalah adanya peran pemerintah (state & municipalities) selaku pemegang saham yang juga bertindak sebagai penjamin (guarantor) terhadap surat berharga (obligasi) yang dikeluarkan NWR Bank. Bahkan, state (propinsi) North Rhine-Westphalia selaku pemegang saham terbesar secara eksplisit memberikan jaminan kepada NRW Bank. Sesuai dengan kepemilikannya, bertindak selaku guarantor (penjamin) adalah (i) North Rhine Westphalia; (ii) Regional Association of Rhineland, dan (iii) Regional Association of Westphalia-Lippe.

Implikasi dari adanya skim penjaminan ini, obligasi yang dikeluarkan NRW Bank mendapatkan peringkat (rating) tinggi dari lembaga rating internasional. Obligasi yang dikeluarkan NRW Bank masuk kategori sebagai zero risk weighting di Jerman, di Eropa, dan juga di Australia. Obligasi yang dikeluarkan NRW Bank diberikan peringkat all stable oleh Fitch, Standard & Poor’s, dan Moody’s.

NRW Bank juga memiliki status sebagai (i) institusi bebas pajak (a tax-exempt institution); (ii) memiliki lisensi sebagai full banking; (iii) diatur secara ketat (fully regulated) oleh BaFin (institusi pengawas bank di Departemen Keuangan Jerman). Kini, meski baru berumur lima tahun, posisi NRW Bank baik di Jerman dan Eropa sudah sangat prestisius. Keberadaan NRW Bank diakui oleh Komisi Uni Eropa. NRW Bank kini menjadi bank pembangunan terbesar kedua di Jerman dan ketiga di Eropa.

BPD Kedepan

Melihat kondisi BPD saat ini dan belajar praktek di negara lain, penting bagi BPD di Indonesia untuk berubah. Tentunya memang, perubahan ini tidak saja melibatkan internal BPD (manajemen dan komitmen pemilik), tetapi juga dibutuhkan dukungan dari regulasi.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah mewajibkan bagi perbankan, termasuk BPD, bahwa dalam rangka proses konsolidasi dan penguatan struktur industri perbankan ditekankan pada aspek permodalan. Sementara itu, untuk bank-bank skala kecil dan menengah, seperti BPD, API mendorong agar bank-bank ini memilih spesialisasi kegiatan operasionalnya yang terfokus pada segmen pasar tertentu sebagai basis pelayanannya.

Dari studi yang dilakukan IEI, masih terdapat satu BPD yang belum memenuhi ketentuan permodalan dan tiga belum siap sebagai bank jangkar. Bila BPD ingin tetap eksis, komitmen pemilik terhadap aspek permodalan harus dipenuhi. Melihat realitas saat ini, dimana keberadaan bank pembangunan begitu diperlukan, selayaknya BPD perlu direvitalisasikan. API memang telah memberi tempat buat BPD sebagai bank fokus. Namun, bila tidak ditopang oleh regulasi yang memadai, perantersebut tidak akan dapat berjalan baik seperti telah terjadi selama ini.

Status yang jelas tentang peran yang akan diambil BPD menjadi penting. Ini mengingat, status ini akan menentukan dukungan regulasi yang dibutuhkan. Bila BPD dinyatakan sebagai development bank, regulasi yang mengikat tentang peran tersebut, seperti aspek penjaminan menjadi dibutuhkan. Sebab, sebagai bank pembangunan, BPD tidak bisa mengandalkan sumber dana-dana jangka pendek. Sementara, bila BPD menerbitkan obligasi untuk pendanaan, maka hal itu akan tidak bisa direspon pasar bila ratingnya rendah karena tidak adanya jaminan dari pemilik (dalam hal ini Pemda).

Sayangnya, regulasi yang ada saat ini tidak memungkinkan bagi Pemda untuk memberikan jaminan bagi obligasi yang dikeluarkan oleh BPD. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan daerah belum sejalan dengan aspek ini. Kesimpulannya, dukungan regulasi dari Bank Indonesia dan Pemerintah penting diperlukan untuk merevitalisasi peran BPD ke depan.***

PERAN AKUNTANSI DAN AUDIT DALAM TRANSFORMASI TATA KELOLA (GOOD GOVERNANCE)INSTANSI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN, DAN BERBASIS KINERJA

Dr. Cris Kuntadi, C.P.A.

PENDAHULUAN

Transformasi paradigmatik pengelolaan keuangan Negara didorong oleh aspek-aspek filosofis yang melandasinya seperti aspirasi, desentralisasi, partisipasi, keadilan, demokratisasi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, serta nilai uang (value for money). Kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik harus lebih diorientasikan pada penenuhan aspirasi masyarakat dari pada aspirasi pemerintahan atasan. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik memerlukan keterlibatan dan peran masyarakat dan bawahan dalam proses pembuatan kebijakan dan tindakan. Perlu dijaga keseimbangan antara tuntutan akan terpenuhinya kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang memadai.

Perlu ditanamkan kesadaran kepada pejabat dan aparatur pemerintah bahwa dana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah dana publik yang pengelolaannya mendasarkan pada prinsip ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta akuntabel. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara mencakup: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan.

Hal tersebut di atas merupakan wujud dari good governance yang diterjemahkan sebagai pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel, dan efektif dalam pelayanan publik. Ada beberapa karakteristik pada tata kelola yang baik, yaitu: a) fokus pada tujuan organisasi dan manfaatnya bagi masyarakat; b) pelaksanaan secara efektif dengan tupoksi yang jelas; c) mempromosikan nilai-nilai untuk seluruh organisasi dan menunjukkan nilai-nilai good governance melalui perilaku; d) mengambil keputusan yang transparan dan mengelola risiko; e) mengembangkan kapasitas dan kapabilitas lembaga agar efektif; dan f) mempertimbangkan seluruh stakeholder dan menyusun pertanggungjawaban yang realistis.

Isu good governance merupakan salah satu kunci bangkitnya Indonesia dari keterpurukan. Implementasinya harus menyeluruh baik di sektor publik maupun sektor privat. Penyakit korupsi yang kronis di Indonesia juga disebabkan, adanya misgovernance. Dengan demikian, penegakan good governance menjadi mutlak diperlukan. Di antaranya melalui reformasi governance atau tata kelola sektor publik, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menigkatkan kinerja dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini menciptakan kondisi ideal sesuai dengan amanat UUD 1945.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE)

Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Namun demikian, reformasi akuntansi sektor publik merupakan sesuatu yang sangat fundamental khususnya bagi pengelolaan keuangan negara. Reformasi ini, secara substantif mengandung pengertian pengelolaan sumber-sumber daya daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Paket undang-undang bidang keuangan negara telah memberikan landasan/payung hukum di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan negara/daerah. Undang-undang ini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan negara yang baik dalam rangka mengelola keuangan negara secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Kesiapan SDM pada kementerian negara/lembaga (KL) dan daerah umumnya kurang memiliki latar belakang bidang akuntansi. Oleh karena itu, penerapan pendekatan baru ini relatif akan menghadapi banyak kendala yang cukup besar. Meskipun KL dan sebagian pemerintah daerah sudah memiliki software akuntansi, akan tetapi karena penguasaan terhadap akuntansi masih belum memadai, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga menjadi tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai buktinya, selama tahun 2004-2007, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selalu mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat” (TMP) atau disclaimer opinion dari BPK. Sedangkan untuk tahun anggaran 2007, laporan keuangan kementrian negara/lembaga (LKKL) menunjukkan opini yaitu: 16 LKKL dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), 31 LKKL dengan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), 37 LKKL mendapat opini “Tidak Memeberikan Pendapat” (TMP), dan satu LKKL mendapat opini “Tidak Wajar” (TW).

Data tersebut memperlihatkan buruknya tata kelola keuangan negara yang berarti konsep good governance belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran maksimal akuntan dan auditor (pemeriksa) dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk terciptanya good governance dan clean government.

PERAN AKUNTAN DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

Peran akuntan tidak bisa terlepas dari penerapan prinsip good governance termasuk pada sektor Pemerintah. Akuntan dan auditor pemerintah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi prinsip kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Dalam hubungannya dengan prinsip pengelolaan yang baik, peran akuntan secara signifikan di antaranya:

1. Prinsip kewajaran (fairness)

Laporan keuangan pemerintah dikatakan wajar bila memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Laporan keuangan yang wajar berarti tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan).

Peran BPK sebagai auditor independen memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan. Kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi adanya kewajaran penyajian yang dapat dipenuhi jika data yang ada didukung adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta penyajiannya yang memadai (full disclosure). Dengan prinsip fairness ini, paling tidak auditor berperan membantu pihak stakeholders (DPR/DPRD, DPD, dan masyarakat) dalam menilai perkembangan dan kualitas tata kelola keuangan negara.

2. Prinsip akuntabilitas

Merupakan tanggung jawab masing-masing kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang efektif melalui aparat pengawasan fungsional pemerintah (APIP). Internal audit tersebut mempunyai tugas utama membantu manajemen untuk menjamin terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan membantu unsur manajemen pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya diantaranye dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan, laporan operasional serta parameter yang digunakan untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itu, profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.

3. Prinsip transparansi

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan stakeholders akan sangat tergantung pada kualitas penyajian informasi yang disampaikan pemerintah. Oleh karena itu pejabat pengelola keuangan dituntut menyediakan informasi jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama. Untuk itu informasi yang disajikan pemerintah harus diukur, dicatat, dan dilaporkan sesuai prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap atas semua informasi yang dimiliki.

4. Prinsip responsibilitas

Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat/warga negara. Prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa Pemerintah (pusat dan daerah) wajib membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis. Laporan-laporan ini dapat dihasilkan dengan diterapkannya suatu sistem dan prosedur akuntansi yang integral dan terpadu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah harus ditunjang dengan pembenahan tata kelola keuangan daerah lainnya, yang mendukung upaya penyempurnaan sistem. Sumber daya manusia pelaksana sistem harus diberikan pemahaman yang memadai, pengguna laporan keuangan (stakeholders) juga harus memahami peran dan fungsinya, serta bagaimana memanfaatkan laporan keuangan.

PERAN BPK DALAM PENEGAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pondasi utama bagi terciptanya good governance yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan faktor utama agar Indonesia tidak terperosok dalam krisis seperti 1997-1998. Indonesia saat ini harus berjuang agar tidak terkena dampak berkelanjutan dari krisis ekonomi global. Dalam keadaaan kurang berfungsinya kebijakan moneter, semakin besar harapan ditujukan pada kebijakan fiskal mengatasi krisis dan menggerakan perekonomian.

Kebijakan fiskal saat ini sulit mencapai tujuan yang diharapkan tanpa transparansi dan akuntabilitas fiskal. Di sisi lain, masih ada aturan perundang-undangan yang saling bertentangan, seperti UU Perpajakan atau adanya lembaga negara yang tidak taat pada hukum. Hal-hal tersebut mengakibatkan pembatasan pemeriksaan.

Pemerintah juga dinilainya sangat lamban menindaklanjuti rekomendasi dan saran pemeriksaan BPK, padahal perbaikan tata kelola keuangan negara merupakan kunci pokok bagi pencegahan korupsi secara preventif.

Salah satu contoh kelambanan pemerintah adalah ditemukannya ribuan rekening liar, termasuk rekening pribadi pejabat negara yang sudah lama meninggal dunia, dan akibat ketiadaan konsolidasi keuangan yang baik, pemerintah tidak tahu posisi keuangan setiap saat. Pemeriksaan BPK menemukan peningkatan jumlah rekening liar dari 957 pada 2004 menjadi 2.240 rekening dengan nilai sebesar Rp1,3 triliun pada 2007.

Contoh lain adalah jadwal waktu pengeluaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK menemukan bahwa terjadi penumpukan anggaran baik di pusat maupun di daerah, dan realisasi pengeluaran anggaran baru berlangsung menjelang kuartal keempat tahun anggaran, terutama bulan Desember. Di samping itu, belum adanya program yang terpadu dari pemerintah untuk mengimplementasikan paket ketiga UU Bidang Keuangan Negara, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah empat tahun terakhir jauh dari menggembirakan.

Oleh karena itu, BPK telah mengambil enam inisiatif (beyond its call of duty) untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara. Keenam inisiatif itu adalah:

1. Pemerintah daerah menandatangani manajemen representatif.

2. Pemerintah daerah menentukan kapan mencapai oponi WTP (wajar tanpa pengecualian).

3. Pemerintah daerah menggunakan universitas setempat dan BPKP untuk memperbaiki sistem keuangan daerah.

4. Mendorong perombakan struktural Badan Layanan Umum (BLU) BUMN, agar menjadi lebih mandiri dan korporatis.

5. DPRD membentuk panitia akuntabilitas publik untuk mendorong pemerintah daerah dan menindaklanjuti temuan BPK.

6. dalam lingkungan makro, ditingkat Departemen, Depdagri, Depkeu dan departemen teknis berkoordinasi untuk menyusun suatu desain dalam melaksanakan paket tiga UU Keuangan Negara tahun 2003-2004.

Keenam inisiatif BPK itu telah mulai menunjukkan tanda-tanda yang positif, dan berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah telah menyusun program aksinya masing-masing untuk meningkatkan opini BPK atas laporan keuangan mereka. Walaupun kondisi umum pengelolaan keuangan negara dan daerah masih menunjukan berbagai kelemahan. BPK menilai terdapat beberapa institusi pemerintahan yang telah mampu memperbaiki kelemahan-kelemahannya.

APLIKASI TEKHNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh: Budi Setiyono, MPolAdmin, PhD

PENTINGNYA TEHNOLOGI  INFORMASI & KOMUNIKASI

Pada saat ini, manusia telah hidup pada era informasi dan tehnologi tinggi yang serba digital dan canggih. Manusia telah mampu menciptakan alat produksi dan komunikasi yang efisien dan menjamin kecermatan dan kecepatan hasil secara sempurna. Bila pada masa lalu, diperlukan waktu berbulan-bulan untuk sekadar mengerjakan setumpuk dokumen, maka di era digital sekarang, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu barangkali tidak sampai pada hitungan jam. Bila pada masa lalu manusia yang bekerja pada sebuah kantor harus setiap saat datang ke kantornya untuk bekerja, pada saat sekarang manusia dapat bekerja di rumah untuk kemudian mengirimkan hasilnya ke kantor secara online melalui media tehnologi komunikasi. Alat cetak, komputer, televisi, telpon seluler, pesawat terbang, dan berbagai benda bertehnologi tinggi lainnya telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Baca lebih lanjut

Audit Forensik Skandal Century

PEDANG hukum yang bertugas membedah dokumen politik kasus Bank Century kian tumpul. Kepolisian tumpul, kejaksaan tumpul, dan KPK setali tiga uang. Tiga lembaga penegak hukum itu lunglai tak berdaya menghadapi kasus Century. Baca lebih lanjut

Wacana Pemikiran Alternatif, Gubernur Diangkat Presiden

Dalam tulisan Farouk Muhammad, anggota Dewan Perwakilan Daerah, di harian umumMedia Indonesia edisi 18 Januari 2011, dengan judul ‘Gubernur Dipilih Rakyat atau DPRD’ terlihat pesimistis ketika proses penentuan kepala daerah tingkat gubernur diserahkan kepada mekanisme pemilu kada. Asumsi pertama yang dibangun adalah pemilu kada dibangun dengan harga mahal berupa komodifikasi suara rakyat. Praktik politik uang, jual beli suara, selalu menyertai ikhtiar (demokrasi) merebut kedaulatan rakyat. Sebagai contoh, pemilihan 244 kepala dan wakil kepala daerah untuk 2010 telah menghabiskan biaya sekitar Rp3,5 triliun. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, sejak 2005 terdapat 40 kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, yang menjadi terpidana kasus korupsi. Baca lebih lanjut

Bahaya Laten Konflik Dan Kekerasan

Oleh: Bahrullah Akbar

Tiada hari tanpa konflik dan kekerasan. Inilah fenomena terkini yang sedang melanda negeri ini. Konflik dan kekerasan seolah-olah telah menjadi budaya laten dalam masyarakat kita. Baca lebih lanjut

GOVERNANCE DAN AKUNTABLITAS BANK INDONESIA

Dr. Harry Azhar Azis

INDEPENDENSI DAN KOORDINASI

Undang Undang Bank Indonesia (UU BI) 13/1968 diubah menjadi UU 23/1999 dan diubah lagi ke UU 3/2004. Kini rencana perubahan UU BI masuk Proglenas. Kasus Bank Century menimbulkan pertanyaan tentang perundangan, implemnetasi atau keduanya, terutama terkait governansi dan akuntabilitas. Pada UU 13/1968, BI tunduk pada Dewan Moneter pimpinan pemerintah. Krisis moneter 1998 dianggap karena BI terkooptasi dengan pemerintah. Lalu, UU 23/1999 membuat BI ‘amat’ independen. Prinsip independensi BI di UU 23/1999 mendahului Perubahan ke-4 UUD 1945. Tahun 2002 ditetapkan Pasal 23D UUD 1945: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan UU.” Baca lebih lanjut

Reformulasi Model Transfer Pusat ke Daerah dalam mendorong Kinerja Daerah

Oleh : Dr. Harry Azhar Azis,MA

A. Pendahuluan

Desentralisasi sebagai alat mencapai tujuan bernegara, khususnya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada rakyat (public services closer to the people). Hal ini dimaksudkan memberi pelayanan umum yang lebih baik dan proses keputusan publik lebih demokratis dirasakan langsung oleh rakyat. Desentralisasi diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pengeluaran, memungut pajak (taxing power), dan Dewan Perwakilan dipilih rakyat, Kepala Daerah dipilih langsung rakyat, dan dalam hal tertentu transfer fiskal dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam UU 33/ 2004 (sebelumnya UU No. 25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan daerah. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi sistem perimbangan keuangan tentang sumber-sumber pendanaan daerah guna mendukung penyelenggaraan Desentralisasi.

Baca lebih lanjut

KEDAULATAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Harry Azhar Azis

I. Pendahuluan

Pesan sebagai negara berdaulat termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-2: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Namun, potensi ancaman tetap harus diperhatikan terutama bila makna kedaulatan Indonesia terganggu. Sumber daya alam yang melimpah serta kekuatan sumber daya manusia seharusnya memperkuat kedaulatan bangsa di kancah internasional.

Baca lebih lanjut

FUNGSI PENGAWASAN DPRD: “Comptroller atau Auditor”

Oleh: Bahrullah Akbar (Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan UNPAD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang unik di dalam ketatanegaraan kita, UU No. 27 Tahun 2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan; bahwa DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah, unsur pemerintah(an) daerah lainnya adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah.  Pengertian unsur pemerintahan mengartikan bahwa DPRD merupakan bagian manajemen pemerintahan daerah untuk mencapai tutuannya. Sedangkan kedudukan lainnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilihan umun dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai representasi rakyat di propinsi, maupun kota/Kabupaten.  Kedudukan yang unik ini membawa problematika dalam memposisikan kedudukannya, yang seakan bukan lembaga politik dan bukan eksekutif yang mengendalikan pemerintahan. Baca lebih lanjut

Audit BPK, Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Aset Daerah

Sebagaimana diketahui, bahwa Pasal 330 Ayat (1) Permendagri 13/2006 menyatakan Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baca lebih lanjut

AKUNTABILITAS DAERAH : TINJAUAN PEMIKIRAN PELAKSANAANNYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Oleh: Bahrullah Akbar dan Siti Nurbaya

Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan”Good Governance” atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju ”clean government” (pemerintahan yang bersih). Ada beberapa pilar good governance dalam berinteraksi satu dan lainnya yang saing terkait, yaitu: Government, Citizen, dan Business atau StateSociety dan Private Sector. Pada dasarnya pilar tersebut mempunyai konsekuensi akuntabilitas terhadap publik atau masyarakatnya, khususnya stakeholders yang melingkupi ketiga pilar tersebut sebagai pelaku ”How to govern” atas aktivitasnya. Baca lebih lanjut

Optimalisasi Kebijakan FTZ BBK Kepri Sebagai Pusat Pertumbuhan Regional

Oleh: Dr. Harry Azhar Azis, MA.

Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan Negara, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan) DPR RI. Makalah Lokakary Kinerja Ekonomi “Peranan FTZ BBK Terhadap Perekonomian Kepulauan Riau”

Sejak diterbitkan UU 44/2007 Tentang Perubahan atas UU 36/2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, era baru dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi makin bebas dan terbuka. implementasi UU ini melalui PP 46/2007, PP 47/2007, dan PP 48/2007 sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Baca lebih lanjut

DPRD dalam Permendagri 54/2010

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD,

Pasal 30

(4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 38

Dalam hal Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penetapan RPJPD Baca lebih lanjut

Pemerintah Kurang Tegas Mengatur Harga Batu Bara

TEMPO InteraktifJakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Supriatna Suhala menyatakan pemasok batu bara tidak bisa disalahkan karena menawarkan harga tinggi pada PT PLN (Persero). Pasalnya, menurut dia, tidak ada aturan yang memaksa pemasok menjual batu bara di level tertentu selama ini. Baca lebih lanjut

Pukesmas Dabo Gelar Pengobatan Gratis

LINGGA – Puskesmas Dabo Lama bekerja sama dengan Saka Bhakti Husada melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat di Desa Kute. Kepala Puskesmas Dabo, Marnaza Yusman mengatakan kegiatan pengobatan gratis ini kerjasama dengan mitra. Sebanyak 50 tenaga medis diturunkan. Dari 50 medis itu, 20 orang dari Dinas Kesehatan dan 30 orang dari Saka Bhakti Husada. Selain pengobatan secara berkala, kata Marnaza pihaknya juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat.
“Selain pengobatan secara rutin yang kita gelar, kepada masyarakat juga kita berikan penyuluhan PHBS( Perilaku Hidup Bersih Sehat),”katanya. Baca lebih lanjut

Dongkrak Pertumbuhan, Papua Bangun Kawasan Ekonomi Hijau

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua akan membangun kawasan ekonomi hijau untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan Hal itu disampaikan Gubernur Papua, Barnabas Suebu di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis(20/1). Baca lebih lanjut

Lima Pasang Calon Daftar Pemilu Kada Sulteng

PALU–MICOM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menerima lima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2011-2016 dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) yang digelar 6 April 2011. Baca lebih lanjut

Potensi Emas di Sultra Rp337 Ribu Triliun

JAKARTA–MICOM:Pengelolaan emas di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berpotensi menyumbang perekonomian nasional sebesar Rp337.000 triliun, kata Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Baca lebih lanjut

Kejati Sumut akan Sidangkan Mantan Bupati Toba

JAKARTA–MICOM: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dalam waktu dekat akan melimpahkan Berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Bupati kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Monang Sitorus. Berkas Monang telah dinyatakan lengkap (P21) atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp3 miliar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tobasa pada 2006. Baca lebih lanjut

Bea Masuk 57 Pos Tarif Produk Pangan Dihapus

Dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan di dalam negeri, pemerintah akan menghapus bea masuk 57 pos tarif produk-produk pangan dan bahan baku pangan. Baca lebih lanjut

Pilkada Bekasi Bakal Diwarnai 10 Wajah Lama

Sebanyak 10 wajah lama dari kalangan partai politik, birokrat, tokoh masyarakat, dan akademisi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diprediksi akan menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah setempat pada 2012. Baca lebih lanjut

Loh… Ketika Akan Dilantik, Pejabat Mataram Justru Lari Kabur

REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM – Seorang pejabat di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhamad Amin lari keluar meninggalkan ruangan ketika akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh, di Mataram, Kamis (20/1). Muhamad Amin yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Bina Kepemudaan Dinas Pendidikan Nasional Kota Mataram itu akan dilantik dan diambil sumaphanya menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram. Baca lebih lanjut

Pembangunan Pelabuhan Daerah Bencana Jadi Prioritas

TEMPO InteraktifJakarta -Kementerian Perhubungan akan memprioritaskan pembangunan pelabuhan di wilayah yang pernah terkena bencana alam. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan, ini dalam hal peningkatan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.  “Belanja modal untuk peningkatan infrastruktur laut sekitar Rp 3 triliun,” ujar Sunaryo kepada wartawan di Kementerian Perhubungan, Rabu (19/1). Baca lebih lanjut

Gubernur Pesimistis Program REDD Plus Berjalan di Kalimantan Tengah

TEMPO InteraktifJakarta – Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengaku pesimistis  program REDD plus (Reducing Emission From Deforestation and Degradation) atau pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan akan berjalan dengan baik di wilayahnya sebagai provinsi percontohan. Pasalnya hingga saat ini pemerintah pusat belum mengesahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Baca lebih lanjut

Mentawai Kurang Obat dan Tenaga Medis

PADANG, KOMPAS.com Hingga lebih dari dua bulan setelah gelombang tsunami meluluhlantakkan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kekurangan obat-obatan dan tenaga medis masih terjadi di wilayah tersebut. Baca lebih lanjut

Anggaran Provinsi Papua dan Papua Barat Tertulis Sama, SBY Minta Klarifikasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden. Rapat kabinet membahas perkembangan pembangunan di 3 provinsi timur Indonesia yakni Provinsi Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Baca lebih lanjut

Kesan dan Saran Tentang Pelayanan Publik

Jakarta – Hampir setiap hari ada keluhan dalam masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan aparat penyelenggara/pelaksana publik. Mereka tidak puas. Mulai dari sulitnya mendapatkan layanan sampai kepada kualitas layanan yang rendah, tinggi dan tidak jelasnya harga yang harus mereka bayar. Sementara itu mereka tahu ada beberapa layanan yang sudah dibiayai pemerintah dengan dana APBN atau APBD yang berasal dari pajak yang mereka bayar, tetapi dalam kenyataan masih tetap dikenakan biaya kepada rakyat. Baca lebih lanjut

Kelanjutan Kasus Dana Operasional DPRD Kukar Dipertanyakan

TENGGARONG-MICOM: Sejumlah anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melibatkan belasan mantan anggota DPRD Kukar periode 2004-2009 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Baca lebih lanjut

Gubernur Yasin Limpo Protes Beras Impor Masuk Sulsel

MAKASSAR–MICOM: Kebijakan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu terkait izin impor beras 1,5 juta ton diprotes Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, karena dari jumlah tersebut akan masuk ke Sulsel 25 ribu ton. Baca lebih lanjut

Wisman ke Riau Meningkat

PEKANBARU–MICOM:Jumlah wisatawan asing yang datang ke Pekanbaru, Riau pada 2010 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tercatat 34 ribu orang.

“Ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 29 ribu orang. Riau menempati posisi ketiga terbanyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia,” ujar Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Riau, Yusrizal di Pekanbaru, Rabu (19/1).

Ia mengatakan, jumlah wisatawan asing terbanyak berasal dari Malaysia di mana mencapai 60 persen dari total kunjungan disusul Singapura dan negara Eropa lainnya.

“Mayoritas memang wisatawan yang datang ke Riau mempunyai tujuan untuk berbisnis. Jadi belum sepenuhnya untuk menikmati pariwisata yang ada di Riau,” jelas dia.

Ditambahkannya, jumlah wisatawan asing yang tujuannya untuk menikmati agenda wisata di Riau tidak terlalu banyak, karena agenda internasional yang ada baru acara bakar tongkang.

“Baru-baru ini ada agenda baru yakni berselancar di ombak Sungai Kampar yang dinamakan Bono. Tetapi karena baru, belum terlalu banyak yang mengetahuinya,” kata Yusrizal.

Wisatawan asing tersebut masuk melalui beberapa pintu seperti Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Pelabuhan Dumai, Rokan Hilir, Bengkali dan Tembilahan. Saat ini, terdapat 40 event nasional yang berlangsung setiap tahunnya.

“Kita akan terus meningkatkan kegiatan berskala regional, nasional dan internasional.” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memperbanyak promosi wisata terutama terkait upaya menuju visi misi Riau 2020 yakni menjadi pusat peradaban Melayu di Asia Tenggara.

“Saat ini di dunia terdapat setidaknya 20 juta rumpun Melayu. Jika Riau menjadi pusat peradaban, bukan tidak mungkin akan semakin banyak wisatawan yang datang ke Riau,” ujar Yusrizal. (Ant/ip/OL-04)

Gubernur Jambi Tolak Investor Batu Bara PT Reliance

JAMBI–MICOM: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus di Jambi, Rabu (19/1), menolak tawaran kerja sama pembangunan pelabuhan batu bara dari PT Relaince, pengusaha dari India. Baca lebih lanjut

200 Koperasi di Minahasa Utara Dapat Perhatian Khusus

TRIBUNMANADO.CO.ID,AIRMADIDI-Sebanyak 200 koperasi di kabupaten Minahasa Utara menjadi perhatian khusus bagi dinas koperasi dan UKM Minut dari 487 koperasi yang terdaftar untuk dikembangkan setelah diketahui akan pailit. Baca lebih lanjut

APBD 2011 Mitra Belum Disetujui Provinsi

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Sampai pertengahan Januari 2011, tepatnya hari ini (18/1), PNS Mitra masih belum mendapatkan gaji desember mereka. PNS Mitra sepertinya telah terbiasa dengan keterlambatan gaji, hal ini tak pelak bisa di hubungkan dengan kesulitan para petinggi Pemkab Mitra untuk mendisipilinkan kinerja para bawahannya. Baca lebih lanjut

Makassar Targetkan 31 Ribu Wisman di 2011

MAKASSAR-MICOM:Selama 2011 Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan asing (wisman) sebanyak 31 ribu orang. Baca lebih lanjut

Pelabuhan Dumai Pengekspor CPO Terbesar

DUMAI–MICOM: Eksor crude palm oil (CPO) 2010 menembus angka penjualan US$5,521 miliar sehingga Pelabuhan Dumai tercatat sebagai pengekspor minyak kelapa sawit terbesar nasional. Baca lebih lanjut

Dua Pejabat Pemkot Batam Ditahan

Dua pejabat Pemkot Batam, yaitu Kabag Keuangan Pemkot Batam Erwinta dan Bendahara Raja Abdul Haris, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam, keduanya diduga melakukan penyelewengan dana Bansos. Baca lebih lanjut

Banjir di Indramayu Paksa Petani Tanam Ulang Padi

INDRAMAYU–MICOM: Ratusan hektare tanaman padi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terendam banjir, sehingga memaksa para petani menanam ulang. Baca lebih lanjut

38 SKPD Maluku Utara Diancam Pidana oleh Pansus DPRD

TERNATE–MICOM: Pansus Aset DPRD mengancam akan memidanakan sekitar 38 Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) dari 45 SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), karena tidak menyerahkan data jumlah aset yang dimilikinya untuk ditelusuri. Baca lebih lanjut

Pemkab Gorontalo Siapkan Kendaraan Dinas Kepsek

GORONTALO–MICOM: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara siap memberikan bantuan kendaraan dinas roda dua, pada Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan SMA/SMK yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Baca lebih lanjut

Kejati Sumatra Utara segera Tahan Mantan Sekda Deli Serdang

MEDAN–MICOM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara segera menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Deli Serdang, Chairullah yang terkait kasus korupsi biaya bantuan pembinaan kemasyarakatan. Baca lebih lanjut

FITRA: “Anggaran Plesiran” Pemerintah 2011 Rp 24,5 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan data bahwa  anggaran ‘pelesiran’ pemerintah pada 2011 membengkak puluhan triliun rupiah . Baca lebih lanjut

Skandal Ketua DPRD Riau Dengan Perempuan Bayaran

PEKANBARU, BANGKA POS.com-- Halam koran harian lokal Pekanbaru, edisi Sabtu (15/1/2011) dihiasi dengan sakndal Ketua DPRD Riau Johar  Firdaus bermain dengan perempuan bayaran saat berada di Jakarta. Baca lebih lanjut

Anggaran Cukup, Biaya Pendidikan dan Kesehatan Tetap Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN-Biaya pendidikan dan kesehatan warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tetap tinggi. Padahal, kucuran dana telah mencukupi untuk membuat kedua layanan tersebut murah.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin, menilai akumulasi dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan dari anggaran daerah sendiri sudah sangat mencukupi bila dibandingkan dengan total kebutuhan dana untuk memurahkan biaya pendidikan dan kesehatan yang merupakan dua urusan wajib pemerintah.

“Sebenarnya untuk memurahkan biaya pendidikan dan kesehatan bagi semua warga hanya butuh itikad baik dari Bupati,” ucap Jamaluddin, Sabtu.

Ia menyatakan miris mendengar biaya tinggi harus ditanggung warga yang membutuhkan pelayanan dari kedua urusan wajib tersebut. “Padahal, dengan perolehan dana yang begitu besar, seharusnya Pemkab Karimun sudah dapat menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan. Program wajib belajar pun tidak lagi sembilan tahun, melainkan 12 tahun,” katanya.

 

Tina Malinda Jabat Ketua DPRD OKU

BATURAJA, SRIPOku,COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu memutuskan Hj Tina Malinda SE menjadi Ketua DPRD OKU Priode 2009-2014 pada Rapat Paripurna ke-1 Tahun 2011 Jumat (14/1). Acara  ditandai penandatanganan Keputusan DPRD OKU No 2 Tahun 2011  Tentang Pemberhentian dan Penetapan Ketua DPRD OKU  masa jabatan 2009-2014 oleh Wakil Ketua DPRD OKU Drs Johan Anuar SH MM disaksikan 28 anggota dewan.

Warga Lingga Minta Magang di Kontraktor PTBA

MUARAENIM, SRIPOKU.COM – Ratusan Warga Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Muaraenim, Senin (10/1/2011), melakukan demo ke PTBA. Mereka minta diprioritaskan sebagai mitra kerja PTBA dengan alasan mereka tinggal di Ring I perusahaan pertambangan tersebut.

Demo dipimpin oleh Kalam Ilahi, Safril dan bersama ketua adat setempat, Dedi, menyampaikan tiga tuntutan. Kepada pihak perusahaan pertambangan batu bara di Sumsel.

Pertama, dalam perekrutan PT BKPL (Bangun Karya Pratama Lestari) yakni Sub Kontraktor PTBA minta dilibatkan 30 persen untuk rekrutmen.

Kedua, meminta PTBA dan kontraktornya mengutamakan tenaga kerja di wilayah Banko Barat (PT Briket, PLTU mini dan kontraktor lainnya) sebanyak 30 persen.

Ketiga, meminta kepada PTBA memberikan pelatihan dalam bentuk magang bagi pemuda Desa Lingga di semua kontraktor yang ada.

Jadi Tersangka Kasus Suap Miranda, Nurlif Non-Aktif dari BPK

Jakarta – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VII T.M Nurlif resmi dinon-aktifkan dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno BPK untuk mempermudah pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.

Baca lebih lanjut

Ratusan Anak Lulusan SD tidak Melanjutkan Sekolah

SAMPIT–MICOM: Ratusan siswa lulusan sekolah dasar (SD) di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak dapat melanjutkan sekolah karena sekolah menengah pertama (SMP) terdekat terlalu jauh dan sulit dijangaku. Baca lebih lanjut

Bupati Kepulauan Aru Lolos dari Penahanan Kejati Maluku

AMBON–MICOM: Setelah berkali-kali mangkir dari pemanggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko, tersangka kasus korupsi dana APBD sekitar Rp42 miliar, Selasa (11/1) siang, akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan.

Teddy dipanggil untuk pemeriksaan sekaligus penyerahan berkas acara pemeriksaan dari penyidik kejaksaan ke penuntut umum dalam kasus korupsi tersebut. Saat datang, Teddy diperlakukan khusus pihak kejaksaan.

Sebelum masuk ke dalam kantor, mobil yang ditumpangi Teddy masuk ke halaman kantor dan mengambil seorang jaksa. Setelah itu, mobil keluar lagi dan membawanya ke samping kantor kejaksaan.

Untuk menghindar wartawan yang berada di depan pintu masuk kantor Kejati, Teddy ternyata menyelinap masuk dari pintu samping kantor menuju ke ruangan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) M Natsir Hamzah. Teddy diperiksa tiga jaksa, yakni Chrisman Sahetapy, Matihus Rahanra, dan Leonard Anakota sekitar tiga jam.

Sayangnya, setelah diperiksa serta penyerahan berkas dari penyidik kejaksaan ke penuntut umum atau tahap P21, Kejati Maluku tidak menahan tersangka korupsi dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru itu. Hamzah menyatakan dirinya tidak punya kewenangan untuk menahan tersangka, selain Kajati Maluku Soegiarto.

Hamzah bahkan menemui Kajati Maluku di kediamannya di Karang Panjang Ambon untuk
menanyakan status tersangka dalam tahap P21 soal tersangka ditahan atau tidak. “Namun jaksa tinggi memerintahkan agar tidak ada penahanan terhadap tersangka. Ini kebijakan pimpinan. Kami harus ikuti,” kata Hamzah kepada wartawan di kantor Kejati. (OL-5)

Deadline Komisi II DPR Gagal Dilaksanakan

JAKARTA–MICOM: Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengindikasikan, pihaknya tidak bisa memenuhi tenggat waktu satu bulan yang dibebankan oleh Komisi II DPR. Sebelumnya, komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria mendesak pemerintah menegosiasi ulang soal nilai keuntungan penggunaan aset negara di Senayan.

“Kita masih laksanakan terus. Kita terus melakukan kajian bahkan membuat panitia kerja untuk mencegah aset-aset kita hilang. Yang masuk dalam perkara (pengadilan), kita akan terus upayakan agar kembali. Kita targetnya tidak sebulan, sepanjang kabinet ini berjalan. Ini bukan molor karena banyak yang harus dicapai. Tidak bisa diselesaikan sekaligus,” kata Sudi yang ditemui di Kantor Presiden seusai mengikuti rapat terbatas, Rabu (12/1). (Nav/OL-2)