Pusat Kajian dan Informasi Keuangan Daerah
Pekik Daerah
Lanjut ke konten
Beranda
Artikel-Makalah
AKUNTABILITAS DAERAH : TINJAUAN PEMIKIRAN PELAKSANAANNYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
Kepahlawanan dan Krisis Imaji kebangsaan
OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
Peluang Kebijakan Anggaran Berdasarkan Studi APBD Kabupaten Belu 2010 Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Panga
Pengelolaan Dana Otsus
PENINGKATAN KAPASITAS AUDITOR INTERNAL DALAM PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
Reformasi Keuangan Daerah Masih Kesulitan
SBI, Otonomi Daerah, dan Prospek Ekonomi Daerah
SPIP: SOLUSI UNTUK PERBAIKAN KONTROL INTERNAL PEMERINTAH
STATE FINANCIAL INSTITUTIONS : MANDATE, GOVERNANCE AND BEYOND DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
Tentang Kemandirian Ekonomi
Profil
google-site-verification: googled65488f3f0d64422.html
Regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR
Permendagri No. 37 Tahun 2010 dan RK BMD dan RKP BMD
SENSUS BARANG DAERAH
Permendagri No. 37/2010, Belanja Barang dan Hibah
Peraturan Tentang Tatib DPRD
Resensi Buku
Artikel-Makalah
1.
https://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/akuntabilitas-…otonomi-daerah/
Bagikan ini:
Facebook
X
Reddit
Twitter
Suka
Memuat...
Tinggalkan komentar
Batalkan balasan
Δ
Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka.
Untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk cara mengontrol cookie, lihat di sini:
Kebijakan Cookie
Berlangganan
Langganan
Pusat Kajian dan Informasi Keuangan Daerah
Daftarkan saya
Sudah punya akun WordPress.com?
Login sekarang.
Pusat Kajian dan Informasi Keuangan Daerah
Sesuaikan
Berlangganan
Langganan
Daftar
Masuk
Salin shortlink
Laporkan isi ini
View post in Reader
Kelola langganan
Ciutkan bilah ini
%d