Reformasi PNS

MENJADI pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi impian banyak orang Indonesia. Cobalah tanya kepada mereka yang saat ini beramai-ramai mengirim lamaran CPNS. Kenapa mereka memilih jadi PNS. Apa karena ini pekerjaan yang relatif aman alias minim risiko, stabil, mempunyai uang pensiun sehingga masa depan terjamin, bisa ngobyek, atau karena ini benar-benar kecintaan kepada negeri ini yang diterjemahkan menjadi rela mengabdi kepada masyarakat.

Jika yang terakhir menjadi motif dan tujuan para pelamar alangkah bahagiannya kita semua karena negeri ini akan dipenuhi oleh PNS yang benar-benar melayani masyarakat sekaligus membela dan cinta terhadap tanah air.

Namun masalahnya PNS di Indonesia ini identik dengan birokrasi, dan birokrasi negeri ini terkenal kebobrokannya. Dengan kata lain figur PNS lebih banyak dipandang sebagai perpaduan sosok tidak profesional, menjilat atasan, membuat urusan jadi sulit, kolusi, korupsi,  nepotisme, santai-santai, dan gemar akan uang. bahkan ada anekdot yang mengatakan bahwa PNS adalah batalion 702, masuk pukul tujuh, nol (tidak ada) pekerjaan, dan pulang pukul dua siang.

Juru Bicara Kepresidenan Dr Dino Patti Djalal mengakui di Indonesia mental birokrat ini sulit diubah. Dalam bukunya “Harus Bisa, Seni memimpin Ala SBY” Dino menyatakan birokrasi tidak otomatis akan memahami misi Presiden terpilih: pertama, karena birokrasi berada di luar proses pemilu dan kedua, pasti akan ada program Presiden yang bertabrakan dengan kepentingan dalam tubuh birokrasi itu sendiri.
Dengan kata lain, bisa jadi para pemimpin (politik) yang terpilih melalui pemilukada atau pilpres terbentur oleh para birokrat yang “bebal” entah di dinas atau di badan-badan pemerintah apalagi jika birokrat itu sudah mempunyai lahan yang “basah”.

Untuk itu sejak reformasi 1998 bergulir, maka reformasi birokrasi terus dilakukan, mulai dari menaikkan gaji PNS yang setiap tahun dilakukan sampai dengan sistem penilaiannya, termasuk rekruitmen. Sayangnya ini tidak dapat mengubah secara revolusioner mental PNS kita.

Buktinya korupsi tetap marak, bahkan jika melihat sosok Gayus Tambunan sebagai PNS Kementerian keuangan dengan istrinya yang PNS di Pemprov DKI Jakarta, kita akan terbelalak, lantaran korupsi dan suap gila-gilaan yang dilakukannya.
Ella Wargadinata, seorang dosen IPDN dalam Tribun edisi 5 April 2010 mengatakan salah satu reformasi birokrasi adalah mengganti penilaian PNS yang didasarkan pada format Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), karena tidak mencerminkan kinerja PNS secara objektif. Tak adanya indikator yang terukur atas kinerja PNS menjadikan DP3 hanya formalitas belaka dan sangat bergantung kebaikan hati atasan. Penempatan PNS yang menggunakan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) harus ditinjau ulang agar tidak menjadi Daftar Urutan Kadeukeutan.

Selain itu yang perlu dilakukan adalah hukum berbalik. Artinya jika di suatu kecamatan proses bikin KTP yang sesuai standar harusnya selesai 2 hari dan gratis, namun jika kenyataanya banyak keluhan warga karena KTP selesai seminggu, maka harusnya sang camat dihukum dan diumumkan kinerjanya yang buruk ke publik. Selain itu perlu dilakukan langkah tegas oleh penguasa yang terpilih oleh rakyat untuk melakukan hukuman kepada PNS atau dinas/badan yang kinerjanya buruk berdasarkan standar tertentu dan membuat kecewa warga, serta diumumkan ke publik. Itu baru namanya reformasi PNS.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s