Kelanjutan Kasus Dana Operasional DPRD Kukar Dipertanyakan

TENGGARONG-MICOM: Sejumlah anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melibatkan belasan mantan anggota DPRD Kukar periode 2004-2009 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar.

“BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kasus itu kan menurut Kejati (Kejaksaan Tinggi) Kaltim, beberapa waktu lalu, sudah rampung. Tapi kok sudah tidak ada kelanjutannya?” salah orang anggota Komisi II DPRD Kukar, Arif Rizal, Rabu (19/1).

Dia mengatakan kejari dapat menegakkan supremasi hukum sesuai ketentuan berlaku. Paling tidak, setelah digelar persidangan dapat diketahui seperti apa posisi para mantan anggota DPRD Kukar tersebut.

“Kan tidak semua para tersangka yang menjadi terdakwa bakal diputuskan bersalah di persidangan nanti,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Kukar Syahrani bahwa kasus korupsi yang dilakukan mantan anggota DPRD Kukar tersebut harus segera diselesaikan agar tidak mencederai rasa keadilan.

“Hukum harus ditegakkan, jangan sampai kasusnya berlarut larut kasusnya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, belasan mantan anggota DPRD Kukar periode 2004-2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi dana operasional DPRD Kukar 2005 yang merugikan negara sekitar Rp2,6 miliar.

Para mantan dewan yang jadi tersangka itu di antaranya Edi Mulawarman, M Wahyudi, Yusrani Aran, Wahid Katung, Syarifuddin, Bambang AS, Husaini Rasyid, Irkham, Yayuk Sehati, Masruni Adjus, Rahmat Santoso, dan Yusuf AS. Sedangkan, berkas 26 tersangka lainnya, yakni 18 anggota DPRD Kukar maupun DPRD Kaltim yang masih aktif, masih dalam proses penyidikan.

Kasus tersebut menyangkut kebijakan Pemkab Kukar, sebab keluarnya dana operasional dewan ini mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 180.188/HK-149/2005, tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Perbup ini adalah penjabaran PP Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai langkah itu berpotensi merugikan keuangan negara. Meski demikian, penyidik menyebutkan dari kerugian negara Rp2,6 miliar, yang sudah dikembalikan para tersangka sekitar Rp2 miliar. (*/OL-11)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s