Pengalihan Pajak BPHTB Berpotensi Turunkan Pendapatan

TEMPO Interaktif , Parepare –  Pengalihan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ke masing-masing daerah dinilai berpotensi menurunkan pendapatan. Setidaknya terjadi dua kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang Islamuddin menuturkan, khusus Kabupaten Pinrang potensi pemasukan daerah dari BPHTB akan menurun. ”Itu berdasarkan potensi di daerah ini yang dihubungkan dengan BPHTB,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/1). Saat masih berstatus bagi hasil, Islamuddin melanjutkan, Kabupaten Pinrang dapat menghasilkan Rp 1,4 miliar dari jenis pajak ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pajak yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan ke daerah adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Namun, pengalihan kewenangan ini dinilai oleh beberapa daerah hanya menguntungkan daerah atau kota besar. Sementara akan merugikan daerah yang tergolong masih kecil.

Islamuddin mengatakan, angka sebesar Rp 1,4 miliar itu—setelah pengalihan—kemungkinan akan sulit dicapai. Sebab standar nilai perolehan tidak besar bagi daerah kecil. “Harga tanah di daerah tidak setinggi harga tanah di kota besar,” ujarnya. Di Jalan Jenderal Sudirman, dia mencontohkan, yang harga tanahnya termahal di sini hanya memiliki standar NJOP (nilai jual objek pajak) sekitar Rp 2 juta.

Hal senada diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Parepare, Achmad Faisal Andi Sapada. Menurut dia, potensi pemasukan daerah untuk Kota Parepare dari BPHTB kemungkinan besar juga akan turun dari pendapatan yang diperoleh sebelumnya dari bagi hasil. Meski belum dapat dibuktikan karena baru akan terlihat pada akhir tahun, Achmad meyakini, potensi pendapatan dari jenis pajak BPHTB kemungkinan tidak mampu mencapai pendapatan yang diperoleh saat ini.

Kendatin begitu, baik pemerintah Pinrang maupun Parepare saat ini telah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk pengalihan kewenangan pengolahan jenis pajak ini. ”Kami sudah masukkan rancangan peraturan daerah ke DPRD untuk menjadi payung hukum, saat ini sudah pembahasan,” kata Islamuddin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s