Dana Pengentasan Kemiskinan Kepri Rp232,1 M

TANJUNGPINANG- Pemerintah Provinsi Kepri dalam waktu dekat akan menguncurkan dana sebesar Rp232,1 miliar untuk pelaksanaan programpengentasan kemiskinan tahun 2011. Sebagian besaran dana tersebut nantinya akan dialokasikan ke lima Kabupaten dan dua kota di Kepri. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepri, Muhammad Sani dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksnaan Anggaran (DIPA) 2011 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (30/12).
Menurut Sani, rincian dana sebesar Rp232,1 miliar tersebut diperoleh dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kepri sebesar Rp154, 3 milair dan dari Kabupaten/ Kota sebesar Rp77,7 miliar. Dana APBD Kepri tersebut nantinya akan ditransfer ke Kabupaten/ Kota, sekaligus menjadi pendapatan lain-lain yang sah dalam APBD Kabupaten/ Kota yang selanjutnya akan dikeluarkan dalam bentuk Belanja Program Pengentasan Kemiskinan (BPPK).

Adapun rincian alokasi bantuan kepada Kabupaten/ Kota dimaksud, untuk Kabupaten Bintan Rp32.002.657.280, Kabupaten Karimun Rp21.810.000.000, Kabupaten Natuna Rp25.824.160.000, Kabupaten Lingga Rp24.314.965.000, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp11.116.913.200, Kota Tanjungpinang Rp10.793.320.000 dan Kota Batam Rp28.465.799.900

“Latar belakang upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945,” kata Sani.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, lanjut Sani, Pemprov Kepri bersama Pemkab dan Pemko pada 20 Agustus 2010 lalu, telah menandatangani nota kesepahaman bersama untuk lebih fokus dan lebih meningkatkan koordinasi, singkronisasi dalam percepatan dan pelaksaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

“Nota kesepahaman bersama itu kemudian dijabarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Kepri Nomor 23 tahun 2010 tentang penyaluran dana bantuan keuangan kepada Kabupaten dan Kota untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kepri,” ujar Sani.

Disebutkan, sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dimaksud nantinya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dari 268.823 orang atau 18,51 persen dari penduduk Kepri menjadi di bawah 10 persen, termasuk berdampak berkurangnya jumlah desa tertinggal dari 170 Desa menjadi 95 Desa pada tahun 2015 mendatang.

“Program pengentasan kemiskinan tersebut  terdiri dari 11 kegiatan andalan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/ Kota. Dimana pelaksanaannya akan dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/ Kota. Sementara SKPD Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi di bawah koordinasi TKPK Provinsi Kepri,” kata orang nomor satu di Kepri tersebut.

Adapun arah kebijakan umum pemenuhan hak dasar penduduk miskin tersebut nantinya dapat memberikan akses yang lebih besar kepada penduduk miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, sehingga mereka lebih berdaya dan mampu mengembangkan dirinya.

“Penanggung jawab program ini adalah Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dalam bentuk pemberian makanan tambahan balita, pelajar Taman Kanak-Kanak (TK),  Sekolah Dasar (SD), ibu hamil. Perawatan kasus gizi buruk, pemberdayaan kesehata penduduk miskin melalui jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), termasuk pembangunan atau rehabilitasi Posyandu, Postu, Puskesdes sebanyak 162 unit serta pemberian beasiswa bagi pelajar SLTA dari keluarga miskin sebanyak 10.500 orang,” ungkap Sani.

Untuk menciptakan rumah dan lingkungan yang sehat bagi penduduk miskin, maka juga dilakukan program terpadu  antara Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum serta  Dinas Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan satu paket program kegiatan yang meliputi, rehabiltasi rumah tidak layak huni, penyediaan sarana lingkungan da sumber air bersih, penyediaan listrik (PLN, Diesel aua tenaga matahari)

“Pada tahun 2011 nanti, jumlah rumah yang akan direhap seluruhnya sebanyak 3.514 unit rumah dengan rincian, untuk Kabupaten Bintan 555 rumah, Kota Batam, 300 rumah, Kabupetan Karimun 600 rumah, Kabupaten Natuna 675 rumah, Kota Tanjungpinang 189 rumah, Kabupaten Lingga 900 rumah dan Kabupaten Kepuluan Anambas 300 rumah,” ugkap Sani

Dilanjutkan, program menumbuh kembangkan unit usaha penduduk miskin dan Desa tertinggal, diharapkan dapat memberikan mata pencahrian tetap atau pekerjaan tambahan kepada kepala keluarga atau anggota rumah tangga miskin, sehingga mereka mempunyai pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sekaligus mendukung ekonomi keluarga agar lebih mapan secara ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka untuk menjadi lebih baik, lebih sejahtera dari sebelumnya, Hal itu juga diharapkan dapat merubah status mereka dari miskin menjadi sejahtera.(hk/fl).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s