Di 2010, Jumlah Kasus Korupsi Meningkat di Lampung

BANDAR LAMPUNG–MICOM: Jumlah kasus korupsi di Lampung selama 2010 mengalami peningkatan dua kali lipat dibanding 2009. Jika pada 2009 hanya 39 kasus yang diproses ke tingkat penyidikan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah meningkatkan 60 kasus korupsi dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung Ardiansyah mengungkapkan hal tersebut dalam refleksi agenda pemberantasan korupsi di Lampung, Selasa (28/12), yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung.

Dia juga menambahkan, selain meningkatkan status 60 perkara korupsi ke tingkat penyidikan, ada 42 perkara korupsi yang sudah sampai pada tahap tuntutan oleh Kejati Lampung. “Jumlah itu lebih tinggi jika dibanding 2009 yang hanya 28 perkara,” pungkas Ardiansyah di Kafe Pondok Kelapa.

Pada 2010, lanjutnya, Kejati Lampung juga telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp1,2 miliar dari perkara korupsi yang telah ditangani.

Ardiansyah mengatakan, perkara besar dan menonjol pun telah diproses dengan serius oleh Kejati Lampung.

Dia menyebutkan ada empat perkara korupsi yang bergulir terus penuntasannya.

“Kasus Satono sudah mulai disidangkan. Dan awal tahun nanti kami akan mendengarkan putusan sela dari majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang,” jelasnya.

Selain itu, kasus dugaan korupsi ganti rugi pembebasan lahan dan tanam tumbuh senilai Rp38 miliar dana APBN 2008-2009 di Jalan lintas Pantai Timur, Kejati juga telah memeriksa 35 orang saksi dan menetapkan satu tersangka, kata Ardiansyah.

Untuk kasus pemotongan dana insentif pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung senilai Rp2,3 miliar, kata Ardiansyah, pihaknya sudah memeriksa 10 saksi.

Sementara itu, Syafrudin, akademisi FH Unila, mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak mesti melulu ditangani dengan upaya penal.

“Dengan pemidanaan ternyata terbukti tidak memberikan efek jera bagi para pelakunya,” tandas Syafrudin.

Dia juga menilai asas pembuktian terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi justru menjadi celah bagi para pelaku korupsi. (*/OL-10)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s