Penyaluran Dana BOS yang Tepat, Bangun Kultur Antikorupsi yang Baik

Jakarta – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menerapkan sistem baru untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) yaitu langsung dari daerah-daerah. Penerapan mekanisme baru ini diharapkan bisa membangun kultur antikorupsi.

“Penyaluran dana dengan sistem baru ini saya harap bisa dikadikan proses pembelajaran dalam membangun kultur anti-korupsi dan meningkatkan kejujuran baik kepada peserta didik maupun satuan pendidikan,” ujar Mendiknas M Nuh dalam jumpa pers di Kemendiknas, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2010).

Nuh mengaku miris setiap kali mendengar dana untuk operasional sekolah malah jadi ajang untuk diselewengkan. Padahal dikatakan Nuh, sekolah yang baik menentukan kualitas anak bangsa.

“Kita juga risih dana bantuan sekolah selalu dianggap korupsi. Kalau mau korupsi zaman sekarang ya telat, BOS kok di korupsi, kok tega ya,” keluh Nuh.

Agar penyaluran dan penggunaan dana BOS bisa diawasi dan transparan, Kemendiknas lanjut Nuh juga akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siapa-siapa pihak yang tercium gelagat buruknya untuk menyelewengkan dana BOS, Kemendiknas berjanji tidak segan-segan untuk bertindak.

“Bersama KPK kita akan bekerja sama dalam hal pencegahan. Jadi mana yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah terkait dana BOS. Kita juga akan melakukan monitoring sampai ke daerah, seperti dari penguatan kapasitas. Dan kalau memang kita melihat ada penyimpangan maka harus diselesaikan secara bijak, kita akan tindak lanjuti langsung dan kita sikat,” janji Nuh.

Dana BOS yang tercantum dalam APBD sebesar Rp 16 triliun lebih. Adapun perinciannnya Rp 10,8 triliun untuk jenjang Sekolah Dasar dan Rp 5,4 triliun untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Dengan besaran dananya masing-masing Rp 400 ribu per siswa/tahun untuk SD di kota besar, Rp 397 per tahun untuk SD di kabupaten. Sedangkan untuk SMP di kota Rp 575 ribu pertahun, dan Rp 570 ribu di kabupaten,” jelas Nuh.

Nuh memang tidak bisa menjamin apakah sistem baru ini, pada akhirnya tidak akan disalahgunakan. Namun sekali lagi Nuh berharap ini bisa menjadi tahap awal untuk pembelajaran anti-korupsi.

“Setiap kesemapatan yang baik bisa disalahgunakan menjadi tidak baik, tapi kita berusaha agar keinginan untuk menyelewengkan dana itu jadi tidak ada. Dan kita dengan sistem ini program BOS bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabiltas dan good government,” tandasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s