Kewenangan Urusan Kepegawaian Daerah Akan Ditarik ke Pusat

JAKARTA (Batam Pos) – Pemerintah akan menarik lagi urusan kepegawaian dan belanja pegawai dari daerah. Penarikan kewenangan itu sudah dimasukkan dalam draf revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementrian Dalam Negeri, Reydonnizar Moenek, menyatakan bahwa manajemen kepegawaian dan belanja pegawai di daerah adalah faktor perekat nasional.

“Itu seyogyanya tidak termasuk ke dalam hal yang didesentralisasikan. Dalam revisi UU 32 (UU Pemda) sudah dimasukkan bahwa modelnya akan kembali (ke pusat),” ucap Reydonnizar di kantornya, Senin (20/12).

Birokrat yang akrab disapa dengan nama Donni itu memaparkan, dengan ditariknya kewenangan kepegawaian dari daerah maka belanja pegawai daerah tidak akan lagi diserahkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU). Meski demikian dalam kesempatan itu Donni juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat mengebiri daerah.

Sebaliknya, lanjut Donni, pemerintah menawarkan solusi untuk memperbaiki kapasitas fiskal daerah melalui evaluasi APBD. Donni menyebut kapasitas fiskal daerah tidak meningkat secara signifikan.

“Karena proporsionalitas beban anggaran di daerah pada dana perimbangan keuangan sebagian besar, 54 persen di antaranya sudah habis hanya untuk belanja pegawai pada komposisi transfer perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum. Jadi meski telah ada desentralisasi fiskal, tapi belum ada peningkatan fiskal secara signifikan,” ucapnya.

Selain itu, papar Donni, ada hal lain yang dijadikan pertimbangan oleh pemerintah sehingga kewenangan kepegawaian perlu ditarik.

“Agar pegawai tidak menjadi alat birokrasi kepala daerah. Implikasi dari hal tersebut (desentralisasi urusan kepegawaian) adalah netralitas birokrasi di daerah terkotak kotak, manganggap loyalitas hanya kepada pegawai daerah,” ulasnya.

Apakah dengan demikian kewenangan urusan PNS akan ditarik ke pusat lagi? ”Pasti,” jawabnya singkat.(ara)

Iklan

5 responses to “Kewenangan Urusan Kepegawaian Daerah Akan Ditarik ke Pusat

  1. Lebih cepat lebih baik…..!!!!

  2. Setuju banget!!! Sy kerja di kabupaten lebak, banten. Naudzubillahimindzalik, PNS banyak yg di dzolimi oleh kekuasaan, bupati dan kroninya, dan diumbang ambing oleh kegiatan politik. Banyak yg di mutasi dan diturunkan pangkatnya krn tdk ikut berpartisipasi trhadap kgiatan politik penguasa. Astagfirullahal’Adzim

  3. kita tunggu aja tanggal mainnya…
    Perasaan sekarang ini juga baek-baek aja…

  4. Setuju…jadi Rekruitmen PNS yang penuh KKN bisa dihindari!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s