Perda Pajak Daerah Disahkan

TANJUNGPINANG – DPRD Kota Tanjungpinang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dalam rapat paripurna, Senin (20/12) di gedung DPRD Kota Tanjungpinang. Sementara, tiga retribusi daerah mencakup jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, yang diusulkan Pemko Tanjungpinang gagal disahkan.Aturan tentang retribusi tersebut nantinya akan dibahas DPRD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada tahun 2011 mendatang. Perda Pajak Daerah ditandatangani oleh Wakil Walikota Tanjungpinang H Edward Mushalli bersama Wakil I DPRD Kota Tanjungpinang Husnizar Hood didampingi Wakil II DPRD Kota Tanjungpinang Mansur Razak.
Ketua panitia khusus (Pansus) Ranperda Pajak DPRD Kota Tanjungpinang Zainul Arifin dalam laporannya memaparkan, dibahasnya ranperda pajak daerah karena telah terbitnya undang-undang nomor 28 tahun  2009 tentang pajak daerah yang mengharuskan Pemko Tanjungpinang mengubah perda pajak yang sebelumnya telah berlaku.

“Jika ranperda ini tidak bisa diselesaikan hingga tanggal 31 Desember mendatang, maka APBD kota Tanjungpinang akan berkurang. Kita berharap ranperda ini dapat diselesaikan tepat waktu sebelum akhir tahun,” kata Zainul.

Zainul juga memaparkan hasil kesepakatan perubahan isi ranperda pajak dari setiap fraksi antara lain objek pajak mencakup toko, ruko, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan usaha lainnya yang sejenis.

Kemudian pajak rumah kos ditetapkan menjadi 5 persen dan pajak hotel 10 persen. Nilai penjualan kena pajak diubah dari Rp10 juta per tahun menjadi Rp6,5 juta per bulan, Penetapan NPWP dilakukan oleh Walikota dengan mempertimbangkan NPWP kabupaten yang berbatasan dengan Kota Tanjungpinang, notaris hanya dapat menandatangani akta kepemilikan hak atas tanah jika wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan beberapa aturan lainnya.

“Sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang memanfaatkan air tanah yaitu selama dua bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau dengan sengaja memungut pajak dengan bukti tidak sah serta tidak menyetorkannya ke kas daerah, maka Walikota dapat menutup dan menyegel izin pengambilan atau pemanfaatan air tanah tersebut,” tegas Zainul.

Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi-fraksi menyetujui Ranperda Pajak dengan mengutamakan pengawasan pajak dalam pelaksanaan pajak. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak daerah yang dimaksud.

Seluruh fraksi berharap, Perda Pajak Daerah yang disahkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan undag-undang berlaku yang nantinya mampu meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang. Tarif pajak daerah juga diharapkan tidak terlalu memberatkan masyarakat karena hakikatnya pajak untuk kemakmuran masyarakat.

Wakil Walikota Tanjungpinang Edward Mushalli dalam sambutannya berharap, setiap SKPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang bisa menindaklanjuti Perda Pajak Daerah yang telah disahkan ini.

“Database, sistem prosedur dan SDM harus dipersiapkan dari sekarang karena hal ini akan berpengaruh pada peningkatan PAD Kota Tanjungpinang kedepannya”, ujar Edward. (hk/rz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s