Kadin Proyeksikan Jadi Sentra Pertanian dan Perikanan

Minta DPR RI Fasiltasi Pelepasan Status Quo Relang
BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri meminta Komisi IV DPR RI memfasilitasi pelepasan status quo rempang dan galang yang telah berjalan selama 10 tahun. Sehingga kawasan tersebut bisa digunakan sebagai sentra pertanian dan perikanan, guna menyuplai kebutuhan di Batam dan Kepri. Demikian usulan Ketua Kadin Provinsi Kepri Johannes Kennedy Aritonang dihadapan 16 Anggota DPR RI dari Komisi IV beserta rombongan di Planet Holiday Hotel, Minggu (19/12) malam. Dalam pertemuan tersebut, Kadin Kepri diminta oleh Komisi IV Anggota DPR RI memberi masukan terkait pembangunan di Provinsi Kepri bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan di Kepri.
“Sejak awal pengembangan Pulau Batam untuk kawasan Industri, tidak untuk pertanian, tetapi setelah masyarakatnya terus berkembang, kebutuhan hasil pertanian, perkebunan, pangan, perikanan tidak bisa terelakkan. Sampai saat ini, Batam masih mengimpor dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Sudah saatnya Status Quo Rempang dan Galang dicabut, sehingga bisa untuk pertanian dan perikanan. Kepri sangat memerlukan penetapan areal khusus peternakan dan agro industri, ini cocok di Rempang dan Galang, sehingga tidak membutuhkan biaya besar,” ujar Johannes.

Disamping itu, ia juga meminta DPR RI dan rombongan yang disertai oleh Dirjen Kelautan dan perikanan, Dirjen Pertanian beserta tim untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar izin tangkap perikanan di Kepri diatas 12 Mil, karena ikan lebih banyak di atas 12 Mil, sementara peraturan hanya memperbolehkan sebatas 12 Mil saja. Diperlukan pembinaan SDM, baik melalui training maupun penyediaan sekolah, baik SMK maupun universitas berbasis kelautan dan perikanan sehingga potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk kebutuhan masyarakat.

“96 % wilayah Kepri terdiri dari perairan, memiliki potensi laut yang sangat luar biasa. Tetapi belum termanfaatkan lebih maksimal, selain karena belum maksimalnya program-program yang ada, juga masih minimnya SDM di Kepri, olehkarena itu kami meminta DPR RI dan Bapak Dirgen yang hadir untuk memfasilitasi sehingga potensi yang begitu besar dapat dimanfaatkan,” ujar Johannes.

Johannes juga mengusulkan peninjauan kembali larangan ekspor pasir dan penggalian pasir laut. Karena hal ini telah menutup peluang PAD untuk Kepri.

“Larangan ekspor pasir dan galian pasir laut sebaiknya ditinjau kembali. Kenyataanya sekarang meskipun dilarang, tetap saja ada aktifitas galian pasir. Singapura juga tetap memperluas negaranya dan tetap mengekspor pasir dari negara lain, sebaiknya dijaki ulang. Paling tidak pasir untuk kebutuhan pembangunan di Kepri, di Batam contohnya, kita sedang krisis sekarang,” ujar Johannes.

Hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah permasalahan alih fungsi hutan lindung yang tak kunjung usai di Batam. Sementara pengusaha telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada, baik pembayaran WTO, IMB, HPL dan sebagainya.

Menjawab hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar mengatakan akan memfasilitasi pertemuan antara Kadin dan Pengusaha di Kepri, Pemko, Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk membahas hal-hal yang sangat krusial yang diperlukan oleh Kepri untuk kelancaran pembangunan.

“Peran swasta sangat penting dalam menggerakkan pembangunan. Namun tidak bisa hanya bin salabin. Sementara itu ego sektoral masing-masing kementrian masih sangat luar biasa. Kami sangat prihatin. Masih banyak peraturan perundang-undangan dan lainnya yang perlu diregulasi agar pembangunan berjalan lebih baik,” ujar Firman.

Disebutkannya, Kepri memiliki potensi yang sangat luar biasa, namun kendalanya juga sangat luar biasa. Bicara pertanian, sebut Firman, Karimun memiliki potensi yang besar, seperti holticultura dan sayur mayur, potensi ekspor ke Singapura sangat besar. Sementara kenyataan saat ini kita masih impor dari luar. Padahal Karimun terbentang peluang yang sangat besar.

“Kita akui, pemerintah belum memiliki satu keberanian untuk membuat program strategi untuk pertanian sehingga krisis pangan kita tuntas,” ujarnya lagi.

Firman juga menyinggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepri yang sampai saat ini belum sampai ke komisi IV DPR RI. Jika RTRW belum disahkan, maka pencanangan FTZ dikhawatirkan hanya akan menjadi kenangan, karena RTRW dengan pelaksanaan FTZ sangat berkaitan erat.

Sementara itu, Mulyono Konsultan Pendamping Pertanian<BR>KKMB mengatakan Batam sangat ironis. Dari 140 Ton kebutuhan sayur setiap harinya di Batam, hanya 20 Ton saja diproduksi di Batam, sisanya dari luar Batam dan luar neheri.

Disamping itu, untuk pertanian, anggaran di Dinas KP2K sangat kecil sekali. Diperlukan dana APBN agar pertanian bisa berjalan maksimal.

“Aspek permodalan sangat sulit, bank enggan mengucurkan kredit karena lahan yang tidak jelas. Padahal ada 11 M dari KKMB untuk sektor pertanian, dan baru dikucurkan Rp1,1 M karena lahan yang tidak jelas ini,” ujar Mulyono.

Komisi IV DPR RI yang mengikuti Kunjungan Kerja ke Batam adalah Ketua Komisi IV Firman Subagyo (FPG), Wakil ketua Komisi IV Anna Mu’awannah (FPKB), Nani Sulistyani Heerawati (FPD), I Wayan Sugiana (FPD), Adiyaman Amir Saputera (FPD), Capt. Antoh Sihombing (FPD), Hardisoesilo (FPG), Markus Nari (FPG), Robbert Joppy Kardinal (FPG), Muhammad Prakosa (FPDI Perjuangan), Ian Sugian (FPDI Perjuangan), Zuber Safawie (FPKS), Sukiman (FPAN), Indira Chunda Thita Syahrul (FPAN), Wan Abu Bakar (FPPP), dan Anak Agung Jelantik (FP Gerindra).(hk/an)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s