Wawancara Mendagri Gamawan Fauzi: Demokrasi Harus Punya Etika

JAKARTA, HALUAN – Sejak sebulan terakhir Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (53 tahun) terus menjadi bintang media. Hampir tiada hari tanpa berita Gamawan, terutama berkaitan dengan polemik masalah Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini selain dikenal anti-korupsi juga keras dan tegas memegang prinsip. Ia tercatat sebagai Mendagri sipil pertama sejak 45 tahun terakhir. Selama Orde Baru hingga tahun 2009, posisi Mendagri selalu diduduki oleh perwira tinggi TNI Angkatan Darat, sejak masa Basuki Rahmat (1966) hingga Mohammad Ma’aruf dan Mardiyanto (Kabinet Indonesia Bersatu I, 2004-2009).

Gamawan, ayah tiga anak dan kakek seorang cucu ini semakin menjadi sorotan media setelah insiden di DPR-RI hari Kamis (16/12) lalu. Mantan Bupati Solok dua periode (1995-2005) ini marah dan kecewa karena ditolak oleh Wakil Ketua DPR-RI Pramono Anung menanggapi interupsi anggota DPR Aria Bima yang tendensius dan menyerang pribadi Gamawan. “Saya kecewa! Saya tidak boleh bicara, tapi dia (Aria Bima) boleh. Ini diskriminatif,” kata peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award 2004 ini. Berikut ini petikan wawancara khusus Haluan dengan menteri yang terkenal bersahaja yang juga pemegang sabuk hitam karate ini. Wawancara dilakukan Sabtu (18/12) kemarin.

Bagaimana persisnya insiden di DPR hari Kamis (16/12) lalu itu?

Saya menyampaikan tanggapan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada pengesahan RUU tentang Partai Politik, lalu Saudara Aria Bima melakukan interupsi dan bicara tentang RUUK Yogyakarta. Menurut saya ini ke luar agenda, apalagi ia menyinggung soal pribadi saya. Lalu ketika saya minta waktu untuk menanggapi, pimpinan rapat, wakil Ketua DPR Pramono Anung, tidak mengizinkan dengan alasan di luar agenda. Ini kan tidak adil. Orang lain boleh bicara di luar agenda, tendensius lagi, tapi ketika saya hendak menanggapi tidak boleh.

Anda berani menantang anggota DPR, sementara banyak menteri berusaha berbaik-baik saja dengan anggota DPR?

Apa masalahnya? Saya bukan menantang, tapi ingin menyampaikan yang benar. Saya juga punya hubungan baik dengan banyak anggota DPR. Menurut saya, komunikasi antara pemerintah dengan DPR itu kan harus berlangsung baik. Harus saling menghargai, saling menghormati. Tapi kalau ada yang semena-mena, tidak beretika, apa saya harus diam. Saya kira tidak. Dan yang saya persoalkan bukan lembaga DPR, tapi hanya seorang anggota DPR yang saya kira tak mengerti persoalan.

Kalau bikin masalah dengan DPR, nanti kan risikonya bisa diberi nilai minus. Ujung-ujungnya kan bisa terancam di Kabinet kalau Presiden merasa tidak nyaman.

Lha, saya kan sudah jawab kepada wartawan waktu itu. Saya tidak mikiran reshuffle. Mau kapanreshuffle, saya siap. Saya juga tidak pernah mengemis-ngemis jabatan. Saya tak pernah takut kehilangan jabatan. Saya siap berhenti kapan saja. Apalah artinya jabatan menteri kalau kita tidak bisa menegakkan yang benar. Jabatan itu kan amanah. Jangan gara-gara mempertahankan jabatan, kita bisa diombang-ambingkan begitu saja, apalagi melanggar perintah Allah. Saya bukan tipe orang yang hanya cari selamat. Mau terima jabatan, harus siap juga menanggung risiko.

Baiklah, kembali ke RUU Keistimewaan Yogyakarta. Kesimpulannya pemerintah tetap dengan konsep Gubernur DIY dipilih, bukan ditetapkan.

Ya, dipilih. Dari pemerintah itu sudah final. Nanti bagaimananya di DPR kita lihat lagilah. Tapi pemerintah memilih alternatif tersebut tentu sudah siap dengan argumen, dasar hukum, dan telah melalui pertimbangan yang sangat matang.

Apa alasan utama pemerintah?

Konstitusi, bukan pendapat pribadi Mendagri ataupun kemauan Presiden. Konstitusi mengakui keistimewaan Yogyakarta, tapi juga harus taat kepada konstitusi. Tidak satu kata atau kalimat pun dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa keistimewaan itu harus diwujudkan dalam bentuk penetapan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pengangkatan gubernur harus mengacu kepada Pasal 18 UUD 1945 itu, yaitu gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Tidak ada pengecualian ataupun penjelasan lain dalam konstitusi. Soal Yogya pemerintah sudah tegaskan, Sultan dan Pakualam tetap diakui sebagai pemimpin tertinggi di daerah itu, tetapi gubernur sebagai kepala pemerintahan diangkat sesuai amanat konstitusi.

Tapi kan ada yang menafsirkan lain?

Ya, silahkan saja. Tapi landasan pemerintah jelas. Ada satu ayat lagi dalam Pasal 28 UUD 1945, yakni semua warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan. Artinya, setiap warganegara berhak menjadi pejabat pemerintah, jadi bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden. Kalau Presiden menetapkan Sultan menjadi gubernur, berarti sudah menghilangkan hak warga negara yang lain untuk menjadi gubernur di DI Yogyakarta. Menghilangkan hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan kan melanggar konstitusi.

Tapi aspirasi rakyat Yogyakarta kan sudah jelas, mereka mendukung penetapan. Sidang DPRD Provinsi DI Yogyakarta kabarnya didukung dan dihadiri oleh lebih 10.000 orang.

Ya silahkan saja. Kita tampung aspirasi itu. Silahkan nanti DPRD menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR untuk jadi bahan dalam pembahasan RUUK Yogyakarta.

Jadi aspirasi seperti itu tidak menjadi pertimbangan pemerintah untuk memilih opsi penetapan?

Sikap pemerintah sudah jelas, keistimewaan Yogyakarta diakui dan dihormati, tetapi pemerintah tidak mau melanggar konstitusi. Jadi alternatifnya tetap, Gubernur DIY dipilih. Sikap pemerintah ini untuk menegakkan konstitusi dan menjaga NKRI. Republik Indonesia bukan hanya Yogya, itu yang harus kita pahami. Dan yang dibahas itu RUU Republik Indonesia, bukan Perda Yogyakarta. Coba pikirkan itu dengan tenang dan kepala dingin, bukan dengan sikap emosional

Ada yang mengatakan Mendagri terlalu latah soal RUUK DIY ini?

Masalah ini leading sector-nya memang Mendagri. Saya harus mensosialisasikannya kepada masyarakat. Harus menjelaskan dasar-dasar dan argumentasinya. Kalau ada yang bertanya, harus dijawab. Ada argumen yang berbeda, harus ditanggapi. Pemerintah mau terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.

Apa tanggapan Presiden tentang persoalan ini?

Separti yang disampaikan Mendagri. RUUK Yogyakarta dari pemerintah itu sudah final, kan sudah diserahkan ke DPR dengan lengkap Amanat Presiden.

Soal insiden di DPR itu, apakah Presiden tahu?

Tentu saja tahu. Menteri itu kan pembantu Presiden. Dia menjalankan tugas yang diberikan Presiden. Tugasnya juga termasuk mengamankan kebijakan presiden, kebijakan pemerintah, dan sikap untuk tidak melanggar konstitusi. Justru kalau melanggar konstitusi, presiden bisa diberhentikan.

Apa hubungannya dengan RUUK Yogyakarta?

Kalau Presiden tidak melaksanakan amanat konstitusi, kan bisa diberhentikan oleh MPR. Ada beberapa sebab presiden bisa berhenti, selain mangkat dan berhalangan tetap, ya kalau melanggar konstitusi.

Baik, sekarang RUUK Yogya sudah diajukan ke DPR dan katanya akan segera dibahas awal tahun depan. Apakah Mendagri tak takut akan berhadapan lagi dengan DPR setelah insiden hari Kamis yang lalu itu?

Ha…haa..haa. Saya hanya takut kepada Allah, saya tidak takut kepada manusia?

Bagaimana nanti kalau Mendagri jadi sasaran, dipersulit atau diajak berdebat berkepanjangan karena kadung sudah ada masalah akibat kejadian itu.

Saya kira masih sangat banyak anggota DPR yang punya pandangan objektif dan punya rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi, soal ini saya siap saja berdebat, termasuk dengan DPR sekalipun. Mari kita adu argumentasi secara demokratis, tapi harus beretika. Jangan hanya mau bicara sendiri, apalagi menyerang pribadi, sementara orang lain dilarang bicara. Ini bukan cara yang demokratis.

Nampaknya Anda masih kesal dengan insiden di DPR itu?

Oo, tidak. Bagi saya itu sudah selesai. Banyak lagi yang mesti dipikirkan soal bangsa ini sekarang ketimbang kejadian itu. Tetapi saya perlu juga mengingatkan, bahwa demokrasi juga harus punya etika, sopan santun. Mohammad Natsir pernah mengatakan, ‘sekalipun saya berbeda pendapat dengan Saudara, tetapi saya akan membela hak Saudara untuk menyampaikan pendapat tersebut’. Itulah sikap seorang negarawaan. Jadi jangan hanya kita saja boleh berpendapat, sementara orang lain kita larang. Itu tidak demokratis. * Pewawancara: Hasril Chaniago

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s