Menelusuri Raibnya Dana Rp1,8 M

Api padam puntung berasap, begitulah menggambarkan nasib yang menimpa Abdul Gafar Walid dan Adi Purwanto.  Kedua pejabat di Pemko Tanjungpinang ini terjatuh kembali dalam kubang masalah yang telah beberapa tahun ditutup.  Namun apakah benar keduanya ikut menikmati pinjaman dana APBD sebesar Rp1,8 miliar bersama 25 mantan anggota DPRD Tanjungpinang periode 1999-2004 ?

Mahkamah Agung (MA), pada Rabu, 24 November  lalu telah menjatuhkan vonis masing-masing kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungpinang H Abdul Gafar Walid, yang juga mantan sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang periode 1999-2004 dan Adi Purwanto mantan bendahara Dewan Tanjungpinang periode tersebut. Gafar Walid dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sementara Adi Purwanto dijatuhi hukuman 1,5 tahun.

Vonis yang diberikan MA kepada keduanya tersebut atas dugaan korupsi pinjaman dana APBD Kota Tanjungpinang oleh 25 anggota DPRD saat itu sebesar Rp 1,8 miliar.

Penitera Muda Pidana Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rahel Yosvelita SH yang ditemui Haluan Kepri tidak bisa  memberikan keterangan rinci isi petikan keputusan  MA dimaksud, dengan alasan belum menyampaikannya kepada pihak-pihak yang terkait.

“Kami tidak akan menunjukkan apa isi putusan tersebut kepada wartawan, sebelum kami menyampaikannya kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Nanti kami belum sampaikan kepada pihak-pihak, kalian (wartawan) sudah mengekspos duluan,” ucap Rahel

Ditempat terpisah, Gafar Walid yang sedang disibukan dengan penerimaan Calon Pegwai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu, ketika dihubungi melalui handponnya mengaku belum mengetahui atas informasi itu. Namun ketika ditanyakan pendapatnya, ia hanya bisa berucap pasrah.

“Kalau memang benar informasi tersebut, apa boleh buat,” sahut Gafar dengan nada pasrah. Dan tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan, kcuali menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Amran SH MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana  Khusus (Pidsus), Musleh Rahman SH maupun Kasi Intel, Azrijal SH juga mengaku belum mengetahui terhadap informasi dimaksud.

“Kita belum mendapat informasi lagi pak. Nanti kalau sudah akan segera kami kabari,” ujar dua Kasi di Kejari Tanjungpinang tersebut.

Sebelum akhirnya dilimpahkan ke MA, sebenarnya Gafar Walid sebelumnya sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang dipimpin saat itu, Kunmaryoso, SH, MH, dengan hukuman selama 2 tahun penjara dan terdakwa Edi Purwanto selama 1 tahun pada sidang  18 Desember  2007 silam.

Namun,  keduanya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru.  Dan majelis hakim PT Riau menyatakan kedua terdakwa tidak bersalah dengan hukuman vonis bebas.

Surat vonis bebas PT Riua Nomor 33/ Pid/ 2008/ PTR, tanggal 4 April 2008 tersebut diterima PN Tanjungpinang, Senin, (14/4) 2008 silam. Dari PT Riau tersebut kemudian, proses pencarian keadilan berlanjut hingga titik nadir di MA. Setelah di MA, akhirnya keadilan tersebut terbuka dan kemudian keduanya masing-masing mendapatkan vonis 2 tahun dan 1,5 tahun.

Pasrah Ditahan

Gafar Walid yang masih aktif sebagai kepala BKD Tanjungpinang terlihat pasrah saat dijebloskan oleh aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang ke dalam Rumah Tanahan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang bersama mantan pemegang kas bendaharawan, Ady Purwanto pada awal Desember kemarin.

Selain hukuman kurungan, keduanya juga  dijatuhi denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sebelum ditahan, Gafar dan Edy lebih dulu memenuhi panggilan pihak Kejari Tanjungpinang, sebagaimana isi petikan putusan dari MA tersebut. Beberapa saat setelah tiba, mereka kemudian digiring oleh petugas Kejari menuju Rutan Tanjungpinang.

“Ya apa boleh buat. Semua kita jalani saja putusan MA tersebut,” ucap Gafar dan Ady singkat kepada wartyawan sembari memasuki mobil tahanan Kejari.

Dalam kasus tersebut, Ady baru saja keluar penjara pada 15 November 2010 lalu, setelah menjalani hukuman selama 13 bulan di Rutan dari hukuman 18 bulan yang dijatuhi MA. Sedangkan Gafar akan menjalani hukuman selama 2 tahun, karena dalam kasus korupsi tersebut ia belum pernah ditahan sama sekali.

Kendati divonis bersalah, namun dalam petikan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang sebelumnya menyatakan kedua terpidana tersebut tidak menikmati uang APBD sebagaimana yang disangkakan, melainkan yang menikmati sisa anggran APBD Kota dimaksud adalah ke 25 mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang 1999-2004.

Dengan ditahannya Gafar Walid, Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan langsung menunjuk Pok Yong Kadir sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) terhitung, Senin (6/12).  Sebelumnya,
Pok Yong Kadir menjabat sebagai Asisten III Pemko Tanjungpinang.

Walikota menyatakan rasa prihatinya dengan penahanan Gafar namun menurut Suryatati, vonis yang dijatuhkan MA  kepada Gafar  sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

“Mudah-mudahan hukuman yang diberikan kepada Gafar dapat diringankan dan kepada pihak keluarga kami berharap agar bersabar dan tabah dalam menerima cobaan ini,” imbuh Tatik. (hk/bs,fl)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s