Masyarakat Baduy Minta Pemerintah Terbitkan UU Adat

LEBAK–MICOM: Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (Wamby) Kasmin Saelani meminta pemerintah menerbitkan Rancangan Undang-Undang tetang Adat, karena selama ini masyarakat adat belum memiliki legalitas hukum yang kuat sehingga rawan konflik dengan warga luar.  Selama ini, masyarakat adat Baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, hanya dilindungi dengan Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut tentu legalitas hukumnya belum begitu kuat karena dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat adat tentu berharap pemerintah menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Adat,” katanya, Minggu (19/12).

Menurut dia, jika pemerintah memutuskan untuk menerbitkan RUU Adat, mereka bisa memiliki jaminan hidup yang lebih baik juga kepastian payung hukum yang kuat. Pengalaman masyarakat Baduy yang memiliki tanah hak ulayat sering menimbulkan konflik dengan warga luar.

Biasanya, konflik tersebut timbul karena warga luar mengklaim atau menyerobot tanah ulayat. “Kasus penyerobotan tanah ulayat itu karena kami tidak memiliki UU untuk melindungi masyarakat adat,” paparnya. (Ant/OL-8)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s