REVITALISASI EKONOMI KESETIAKAWANAN SOSIAL

 

Oleh: Bahrullah Akbar

Di tengah hiruk-pikuk kemenangan demi kemenangan Tim Nasional PSII dalam ajang Piala AFF 2010, tentu kita tidak boleh lupa bahwa setiap tanggal 20 Desember kita memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Momentum ini mestinya digunakan untuk merefleksi sekaligus menimbang ulang seberapa jauh nilai-nilai kesetiakawanan telah ditransformasikan dalam sendi-sendi kehidupan kebangsaan.

Kita sadar, bahwa solidaritas sosial mempunyai dimensi yang universal. Yakni tidak hanya berlaku di lapangan sepak bola atau dalam dimensi kemanusiaan seperti gotong-royong dalam penyelesaian bencana alam. Tetapi, kesetiakawanan dan solidaritas sosial juga harus berlaku dalam dimensi ekonomi.

Pada masa lalu, kesetiakawanan sosial telah menjadi senjata ampuh dalam mengusir penjajahan. HKSN bermula dari solidaritas antara ABRI (saat itu) dan rakyat dalam melawan agresor Belanda yang datang kembali ke Indonesia pada 19 Desember 1948. Seiring dengan perkembangan zaman, kesetiakawanan kemudian memperoleh perspektif yang lebih luas. Di bidang politik, kesetiakawanan dapat diartikan nilai kebersamaan antarsupra struktur politik (eksekutif, yudikatif, legislatif) untuk merealisasikan tujuan politik bangsa.

Dalam kaidah kesetiakawanan, seluruh persoalan bangsa harus diselesaikan dengan duduk bersama. Dalam situasi nasional yang tidak menentu ini, hendaknya kita menghindari terjadinya konflik politik serta berkonsentrasi menyelesaikan tantangan tersebut. Kemudian di bidang ekonomi, nilai kesetiakawanan telah dirumuskan di dalam Pancasila sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan batang tubuh UUD 1945 Pasal 27 (2) dan Pasal 33-34 UUD 1945. Keseluruhan landasan tersebut menjelaskan bahwa jiwa dan semangat kebersamaan menjadi titik sentral dalam mengelola ekonomi nasional, sedangkan di bidang sosial, nilai kesetiakawanan tecermin dari sikap mental yang peka terhadap lingkungan sosial sehingga timbul budaya kepedulian. Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa jiwa dan semangat kebersamaan harus dijadikan landasan dan pedoman dalam mengelola perekonomian nasional.

Dalam hal ini, badan usaha yang sesuai dengan asas kebersamaan adalah koperasi. Sebab, ekonomi koperasi memegang prinsip kekeluargaan dan menolak free fight liberalism. Koperasi juga bukan sistem etatisme karena tidak melakukan pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli-oligopoli yang merugikan negara. Oleh karena itu, dalam ekonomi koperasi senantiasa mengutamakan semangat menolong diri sendiri secara bersama-sama. Dengan semangat kebersamaan, nantinya menghasilkan suatu kemandirian dan pemberdayaan ekonomi. Ketika dijalankan secara simultan, ekonomi koperasi dapat menolong masyarakat dari jerat kemiskinan. Di sinilah koperasi sebagai wujud ekonomi kesetiakawanan menemukan basis argumentasinya.

Namun, koperasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas layanannya. Maka, organisasi formal koperasi perlu mendapat dukungan nyata, khususnya dari pemerintah. Berkaitan dengan itu, program dan kegiatan penguatan kelembagaan koperasi perlu dilanjutkan dengan menekankan pada aspek kebutuhan nyata gerakan koperasi. Misalnya melakukan kegiatan pengembangan kesadaran berkoperasi bagi masyarakat, pengembangan kinerja bisnis usaha kreatif melalui kerja sama antarkoperasi serta antara koperasi dan badan usaha lainnya. Dalam menghadapi krisis finansial global serta tantangan menuntaskan persoalan ekonomi, koperasi tetap diharapkan menjadi saka guru perekonomian rakyat. Paradigma lama bahwa koperasi merupakan usaha kecil marginal sudah saatnya diubah. Koperasi harus menjadi entity business yang mempunyai muatan sosial. Koperasi harus menjadi centre of gravity ekonomi nasional yang berpangkal pada kedaulatan ekonomi rakyat.

Pasar berkeadilan

Liberalisasi dan privatisasi ekonomi merupakan inti ekonomi global. Dalam menghadapi ekonomi global, kita harus mendorong berjalannya tata ekonomi yang berbasis pasar berkeadilan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat untuk mendistribusikan ekonomi secara efisien kepada masyarakat agar tingkat kesejahteraan dapat tercapai. Secara konsepsional, pasar yang berjalan secara sempurna merupakan cara ideal untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan amanat konstitusi kita. Namun, pasar yang sempurna (perfect competition) jarang ditemukan. Akibatnya, konsentrasi ekonomi selalu berpihak pada kelompok usaha besar yang memiliki berbagai akses. Kondisi semacam ini menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan secara sempurna dan cenderung merugikan rakyat banyak.

Oleh karena itu, diperlukan koreksi terhadap berbagai kondisi agar mekanisme pasar dapat berjalan sempurna. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban melakukan koreksi terhadap timbulnya ketidaksempurnaan pasar tersebut. Koreksi yang dilakukan pemerintah bertujuan mendorong dan melindungi agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna dan sehat. Strateginya, perlu dilakukan koreksi terhadap bangunan struktur pasar tidak sempurna seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan konsentrasi ekonomi di tangan sekelompok pelaku ekonomi tertentu. Instrumennya, antara lain melalui peraturan perundang-undangan tentang persaingan sehat, kemitraan, atau bentuk lain seperti penghapusan perlindungan dan subsidi bagi usaha besar, termasuk pembatasan lingkup usaha.

Dengan demikian, diharapkan perkembangan pasar tidak sempurna tersebut dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada bentuk pasar distortif dan merugikan rakyat banyak. Kemudian, struktur pasar yang terkonsentrasi boleh jadi merupakan hasil dari proses sejarah yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat begitu saja dihilangkan. Dalam situasi demikian, perlu dicari langkah-langkah alternatif untuk menetralisasi sisi negatifnya. Bahkan, perlu digali sisi positif yang menguntungkan rakyat banyak.

Pada akhirnya, krisis finansial global saat ini mestinya dijadikan momentum untuk mentransformasikan ekonomi kesetiakawanan dalam perekonomian nasional. Strateginya, kita harus membentuk aliansi yang kuat antara pelaku ekonomi: BUMN-Koperasi-Swasta agar cita-cita kesejahteraan rakyat segera tercapai. Tanpa aliansi yang kuat, cita-cita kesejahteraan rakyat akan makin jauh panggang dari api. Dengan semangat  ”Memperkuat Kesetiakawanan Sosial untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” sebagai tema HKSN tahun ini, diharapkan ekonomi kesetiakawanan sosial (koperasi) dapat bangkit menjadi saka guru perekonomian rakyat. Sebab menurut Bung Hatta (1943), koperasi merupakan senjata ampuh untuk melawan ketidakadilan pasar. Semoga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s