DPRP Bingung, Komisi V Larang Awasi Proyek APBN

JAYAPURA–MICOM: Pihak Komisi D yang membidangi masalah pembangunan dan Infrastruktur pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), pertanyakan sikap Komisi V DPR RI yang melarang mereka mengawasi proyek yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Provinsi Papua.

Wakil ketua komisi D pada DPRP, Boy Markus Dawir, Jumat (17/12) mengatakan, pihaknya sebagai legilatif di daerah merasa sangat heran dengan hal tersebut, padahal pihak DPR RI sendiri tidak pernah melakukan pengawasan di daerah tempat proyek.

“Meskipun proyek itu dibiayai APBN, tetapi lokasi proyeknya di provinsi Papua, sehingga kami juga sebagai wakil rakyat yang punya fungsi pengawasan punya hak untuk memantau pelaksanaannya,” ujar Boy Dawir.

Menurut Boy, selain melarang memantau, komisi V DPR RI juga mengimbau kepada pihak Balai di Dinas Pekerjaan Umum setempat, untuk tidak memenuhi undangan DPRP jika mereka dipanggil untuk rapat koordinasi.

“Kenapa teman-teman dewan di komisi V DPR RI sampai berbuat demikian, ada apa ini, kami ini sebagai wakil rakyat di daerah, tentu yang akan menjadi sasaran pertanyaan warga jika proyek yang dikerjakan tidak selesai. Padahal mereka sendiri tidak pernah turun langsung memantau proyek,” tegasnya.

Politisi partai Demokrat itu juga menyesalkan pembagian wilayah proyek untuk provinsi Papua yang dikerjakan kementerian Pekerjaan Umum melalui balainya juga tidak merata, karena hanya diprioritaskan di daerah pesisir Papua, sementara untuk daerah Pegunungan yang menjadi prioritas pembangunan di Papua terkesan diabaikan.

“Kami lihat dalam daftar proyek APBN tahun 2011 untuk provinsi Papua senilai Rp 2 triliun, tetapi penyebaran proyeknya tidak merata, daerah Pegunungan Papua yang saat ini jadi fokus kita membuka keterisolasian di sana justru dinomorduakan,” ujarnya.

Tempat penitipan uang
Sementara ketua komisi C yang membidangi Anggaran pada DPRP, Karolus Bolly, menyoroti besarnya anggaran proyek APBN yang dialokasikan untuk provinsi Papua, senilai Rp 2 triliun, tetapi pihak DPRP dilarang oleh Komisi V DPR RI untuk mengawasi proyek itu.

“Ini sudah tidak benar, jangan jadikan proyek APBN di Papua hanya sebagai tempat penitipan uang bagi komisi V DPR RI. Mereka sendiri tidak pernah mengawasi pelaksanaan proyek disini, tapi kami dilarang memantau juga,” ketusnya.

Karolus Bolly mencontohkan, salah satu proyeknya yakni rencana pembangunan jalan di Kabupaten Merauke senilai Rp 99 miliar lebih, yang telah dianggarkan untuk dikerjakan Kementerian PU melalui balainya.

“Lihat saja besaran dana untuk proyek jalan Okaba-Buraka di kabupaten Merauke untuk 2011 nanti, yakni senilai Rp 99.985.000.000. bagaimana mungkin proyek dengan dana sebesar ini tanpa pengawasan,” ujarnya. (Ant/rj/OL-8)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s