SAATNYA EKONOMI KONSTITUSI

Oleh: M. Yudhie Haryono

Indonesia is common sense made difficult. Bahkan, dengan jengkelnya, kita dapat mengatakan bahwa akal sehat pun dibuat sakit. Inilah sebab beberapa media cetak menyebut bahwa pembangunan ekonomi kita masih sebatas jargon. Beberapa indikasi menguatkan hal tersebut. BPN (9:2010), misalnya menyebut bahwa 6.2% penduduk menguasai aset nasional. Sedangkan 93.8% penduduk mendapat sisanya. Tentu, dengan komposisi yang demikian timpang, sebaran kesejahteraan tak akan terwujud, pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi mubazir, kesenjangan ekonomi meningkat dan kerusuhan sosial akan tampak di depan mata.

Laporan itu juga menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi selama enam tahun kinerja pemerintah dan kabinetnya tidak dapat diartikan hebat karena yang tumbuh sesungguhnya hanya dinikmati 6.2% penduduk. Tentu, dengan angka pertumbuhan rata-rata 6% tiap tahun menjadi pertumbuhan yang tidak berkualitas dan tidak bermakna karena hanya segelintir orang yang menguasainya.

Melampaui analisa para ekonom yang hanya mendasarkan diri pada keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam mengelola pembangunan ekonomi, penulis justru ingin menyebutnya sebagai “kolonialisme ekonomi lokal.” Kolonialisme seringkali secara harfiah berarti pencaplokan satu negara (establishment of full state) terhadap wilayah/negara lain. Kolonialisme ini mulai marak sejak tahun 1450-an. Pemikiran terpenting pada jaman itu yang melatarbelakangi praktek kolonialisme, adalah keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi suatu negara bisa dicapai dengan jalan menguasai sebanyak mungkin sumberdaya ekonomi yang tersebar di banyak negara. Tujuan tersebut dapat diperoleh bila negara kaya sumberdaya alam tersebut dijajah.

Persoalannya adalah pada pelaku dan subjek dari kolonialisme tersebut. Jika yang melakukannya adalah asing, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kewajaran dari bertarungnya ideologi yang berkembang. Tetapi, jika pelakunya adalah kawan seiring, pemerintahan sendiri dan sesama warga negara maka hipotesanya menjadi jelas: penjajahan oleh, dari dan untuk orang lokal yang fokus di bidang ekonomi dalam rangka mengkayakan diri sendiri.

Apa ciri utama dari penjajahan lokal? Pertama tentu saja, republik ini (seakan-akan) diurus dengan tujuan mulia tetapi menghasilkan hal-hal yang nista. Bagaimana ranking korupsi stabil di angka juara, prestasi olahraga terjun drastis, kerusakan lingkungan dan banjir di mana-mana adalah buktinya. Kedua, republik ini (seakan-akan) dikelola dengan cara-cara benar tetapi memperoleh hasil buruk. Lembaga hukum yang pincang, legislatif yang mengurus diri dengan plesir ke luar negeri, presiden yang memilih nonton bola daripada mengurus bencana adalah akibatnya. Ketiga, penggunaan lanskap ekonomi yang anti-konstitusi. Dalam ekonomi yang anti konstitusi, ekonomi rakyat adalah akibat, bukan tujuan. Karena bukan tujuan maka lanskap ekonominya adalah pro konglomerat global dan pasar bebas. Selebihnya, pemerintah tunduk pada kuasa global dan ”tak hadir” ketika warganya menuntut ”tangan-tangan kuatnya” menolong mereka. Pemerintah menjadi ”pelayan dan kaki tangan asing” di tanah mereka mendapat mandat. Ketidakhadiran UU Perekonomian Nasional, absennya Kurikulum Ekonomi Nasional, hilangnya Pendidikan Ekonomi Politik Konstitusi adalah ”bukti tak terbantahkan” dari absennya kesadaran pemerintah dalam melaksnakan ekonomi konstitusi. Kita dapat menyebutnya dengan serius bahwa yang dialami adalah ”bekerjanya penjajahan berdasarkan logika dan praktek legal drafting.” Sebuah kolonialisme baru yang mengambil ”kekayaan negara” bukan dengan bedil dan senjata, melainkan lewat (cukup) kertas dan pena. Lihatlah produk UU Air, SDA, PMA dan Peraturan Menteri (permen) yang isinya impor bebas. Bukankah itu cukup menjadi bukti?

Keempat, meminjam teorinya Jeffrey Winters (18/10/2010) pemerintah kita mengidap penyakit mentalitas 7%. Penyakit mental ini punya dua dimensi. Satu, ada iman bahwa Indonesia hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7% saja. Target di atas 7% dianggap mimpi dan tidak realistis. Kedua, jika Indonesia bisa mencapai 7%, ini dianggap cukup untuk membuat masa depan jauh lebih baik. Akibatnya, sekali lagi Indonesia menjadi flavor of the day untuk hot money financial yang bersirkulasi dengan cepat di bumi ini. Mestinya, Indonesia waspada terhadap investasi DCCP ini (datang cepat, cepat pergi), bukan membanggakan bahwa uang tersebut tertarik dengan bursa efek Jakarta. Sebab, tidak ada alasan yang mendasar untuk uang tersebut mengalir ke Indonesia selain spekulasi sementara. Kalau berbudi, pemerintah akan hati-hati dengan investasi macam ini. Ada dua alasannya. Pertama, tidak menambah jumlah investasi modal di sektor riil. Kedua, justru pulangnya uang seperti ini yang membuat krisis finansial 1997-1998 ganti status dari hujan biasa menjadi badai luar biasa.  Selebihnya tentu, pertumbuhan 7% hanya layak dicapai oleh negara-negara maju ekonomi karena problem mereka hanya pada pengangguran. Sedang bagi negara bekas jajahan yang problem ekonominya adalah kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan penduduk tinggi maka seharusnya angka pertumbuhannya harus dua sampai tiga kali lipat.

Kelima, bekerjanya pemerintahan dalam merubah negara organik-merdeka menjadi negara centeng-makelar. Dalam bahasa I. Wibowo (2010:85), Indonesia menjadi negara makelar global karena tunduk pada kuasa konglomerat global yang dirajai oleh multi national corporations (MNC). Lahirlah ungkapan Paul Valery (1871-1945), si l’etat est fort, il nous ecrase, s’il est faible, nous perrisons—bila negara kuat rakyat digilas, bila negara lemah rakyat binasa. Kwik Kian Gie dan Sayidiman Suryohadiprojo (2010) menyebut bahwa, jika pola broker state yang diselenggarakan kita maka yang ada adalah “pembangunan ekonomi di Indonesia,” bukan pembangunan ekonomi warga negara Indonesia.

Lebih jauh Kenichi Omahe (1995) menyebutnya sebagai The End of Nation State dikarenakan ketidakmampuan aparatus pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Argumen Omahe adalah karena munculnya globalisasi (global capital markets) dan lembaga keuangan internasional membuat pemerintah tak berdaya, sebaliknya menjadi hamba. Akhirnya, mereka paria di tengah kemerdekaannya. Wujudnya ada, prestasinya hampa. Singkatnya, lahirlah diktator baru di bidang ekonomi, diktator finansial yang berasal dari kawan seiring seperjalanan. Mereka menjadi aktor baru yang dikuatkan kehadirannya setelah era reformasi politik. Tentunya, lebih kejam dan menghisap serta menjijikkan.

Sungguh, praktek kolonialisme lokal ini berkelindan dengan praktek kolonialisme modern yang menerapkan sistem akumulasi modal dan didasarkan pada ekspor kapital dari negara maju ke negara berkembang yang diikuti oleh penggunaan sumberdaya politik dan militer untuk melindungi dan menjaga alat-alat produksi tersebut (Evans, 1979:16). Dua instrumen utama yang digunakan dalam praktek imperialisme modern saat ini adalah utang luar negeri (ULN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Sesungguhnya, Indonesia di tangan penjajah juga pernah memainkan strategi ekonomi campuran: liberal dan pelibatan/campur tangan negara. Misalnya dengan melakukan, (a)Pembatasan produksi. Dalam hal ini misalnya, untuk lepas dari krisis 1929 yang bersifat ekonomik; pemerintah Hindia Belanda membatasi produksi Tambang Minyak Sumut (sekarang pertamina) dan pembangunan produksi industrial hanya di Jawa. (b)Proteksi pasar dan manufaktur. Dalam hal ini misalnya, pemerintah mengusahakan pabrik gula dan teh.

Sayangnya, usaha-usaha tersebut gagal total karena kolonialisme di Indonesia tetap berpijak pada tiga tujuan. Pertama, meningkatkan produksi pribumi untuk melayani penjajah. Kedua, mengontrol hasil bumi pribumi yang diperuntukkan untuk penjajah. Ketiga, memulihkan kemakmuran negeri penjajah Belanda. Kalau mau ditambah tujuannya adalah mewariskan utang sebanyaknya pada pribumi sehingga miskin. Karena itu, kemiskinan rakyat Indonesia jelas bukan hanya persoalan keterbatasan epistema dan tujuan liberalisme/kolonialisme tetapi juga karena sumber daya manusia (SDM) lemah yang fokus pada pelayanan terhadap penjajah. Terlebih, SDM kita memang dibuat hancur dan dihancurkan secara sistematis oleh kekuatan-kekuatan kolonial internasional.

Dalam sejarahnya, kita memang selalu ada dalam konteks pertumbuhan kapitalisme dan sejarah penjajahan internasional. Dalam perjuangan merebut maupun mempertahankan kemerdekaan itu pula kita tetap dalam ruang sejarah kapitalisme yang menjajah. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali menempatkan kapitalisme sebagai sebuah imperatif sejarah (historical imperrative) di samping juga menyadari keberadaannya dalam interdependensi global yang ditandai oleh ”integrasi dan resistensi relatif.” Artinya, melakukan integrasi secara penuh akan dengan mudah menjebak negara ke dalam lingkar dependensi global yang lebih mendalam. Sementara melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dunia hanya akan melahirkan nasionalisme yang terlampau eksotik. Ingatlah, 12 tahun reformasi, warga negara hanya baru mampu menggusur politisi otoriter tetapi belum berhasil menggusur ekonom (saudagar) jahat. Karena itu pilihannya adalah interdependen yang cerdas, cermat dan konstitusional.

Posisi interdependen diandaikan sebagai konstelasi yang netral, tetapi sebenarnya ada operasi-operasi tersembunyi yang berlangsung di baliknya. Sejumlah intelektual menyebut kolonialisme sebagai mitos karena dalam kolonialisme timbul adanya ”kekuasaan yang beroperasi dalam keriangan.” Kita seolah merayakan keragaman, padahal yang berlangsung sebenarnya keseragaman. Kita seakan hidup dalam pertumbuhan tetapi yang terjadi adalah ketidakadilan ekonomi. Kita seakan berhasil menumpas para diktator politik tetapi yang terjadi adalah menciptakan diktator ekonomi [baru] yang lebih bengis. Semakin jelas, bahwa meskipun ada agenda-agenda politik yang didesain oleh kekuatan pasar global, ia hanya sebatas pada logika-logika akumulasi kapital ketimbang akumulasi demokrasi. Karena itu, urusan bagaimana kapitalisme dan rejim pasar global membawa berkah atau bencana, akan banyak ditentukan oleh upaya-upaya kreatif dan progresif dari setiap negara untuk lari dari posisi sebagai negara yang serba diatur (regulatory state) oleh rejim pasar global.

Jika itu yang dituju maka kita dapat argumentasi akademiknya dari konstitusi (UUD 45) dan dari riset Ian Bremmer (2009). Dari UUD 45 kita mendapati beberapa pasal yang melindungi warga negara dari amok kolonial serta kewajiban negara untuk ikut dalam urusan kemiskinan dan kesejahteraan warga negaranya. Jika kita baca dengan cermat UUD 1945 maka, Indonesia memiliki pasal (33) yang mengatur arah dan strategi kebijakan ekonomi. Ayat (1) menyebutkan bahwa pengaturan ekonomi seharusnya ”disusun” dan berbasis pada kekeluargaan plus kebersamaan (gotong royong). Asas kekeluargaan di sini, biasa diterjemahkan, misalnya oleh Sri Edi Swasono sebagai asas kebersamaan dan brotherhood antar semua kelompok pelaku ekonomi, bukan family system.

Ketentuan demikian ini sebenarnya tidak terlalu aneh, karena banyak negara juga menerapkan kebijakan serupa ini. Misalnya, artikel 142 Konstitusi Taiwan yang antikomunis menetapkan: The national economy shall be based on the principle of people’s livelihood and shall seek to effect the equalization of land right and regulation of private capital in order to assure an equitable distribution of national wealth and sufficiency for the people’s livehood. Bahkan artikel 143 paragraf (1) menentukan: All land within the territorial of the Republic of China shall belong to the entire body of citizens. Private ownership of land, acquitted by the people in accordance with law. Privately owned land shall pay taxes according to its value and may be purchased by the government according to its value. Di sini digunakan istilah shall belong to entire body of citizens, artinya tanah itu dimiliki oleh negara, bukan hanya dikuasai yang maknanya dipersempit hanya sebagai regulator seperti yang dipikirkan oleh banyak ekonom.

Dengan demikian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti yang dimaksud oleh pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ini harus dipahami dalam makna dikuasai dalam pengertiannya yang lebih luas. Yaitu, termasuk juga dimiliki oleh negara dan pada saat bersamaan orang atau subyek asing tidak boleh menjadi pemilik hak atas tanah (SDA). Negara atas nama rakyat yang berdaulat menguasai dan memiliki tanah, wilayah air, dan wilayah udara Indonesia seluruhnya, dan dengan demikian negara tidak boleh dipahami hanya berperan sebagai regulator dan wasit saja. Apalagi hanya sebagai penonton sebagaimana yang dimaui oleh neoliberalis.

Dengan demikian istilah “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 ayat (3) ini juga mencakup pengertian “dimiliki oleh negara” seperti memang demikianlah pengertiannya ketika pertama kali ketentuan ini dirumuskan pada tahun 1945.

Adapun ayat (2) ditegaskan bahwa seluruh rakyat berhak untuk ikut berproduksi dan ikut menikmati hasilnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam ayat (3) diatur bahwa ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ini berarti konstitusi menjamin, rakyatlah pemegang hak atas kekayaan sumber daya alam (SDA) tersebut. Dalam hal yang paling kongkrit, DPR dan Pemerintah ketika akan melakukan pengolahan SDA melalui undang-undang maka mereka harus terus berkonsultasi dengan rakyat yang terkait langsung dengan daerah di mana SDA tersebut berada.  Tetapi hal ini sudah lama tidak menjadi pertimbangan.

Meskipun demikian, pembahasan pasal 33 yang mengatur pengelolaan ekonomi seharusnya tidak terlepas dari pembahasan pasal-pasal tentang tanggung jawab sosial negara terhadap warganya, baik kewajiban untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, serta dalam menjamin orang miskin. Dalam pasal 27 misalnya, ditegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak rakyat atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Pada pasal 28 (c) disebutkan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya oleh negara. Sementara pada pasal 31 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Sayangnya, dalam hal pendidikan yang mestinya menjadi tanggungjawab negara berubah menjadi tanggungjawab swasta sehingga banyak perguruan tingggi negeri diswastanisasikan atau dijadikan komoditas yang dapat dijual-belikan.

Dalam pasal 34 juga ditekankan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dari negara. Pasal 23 ayat 1 menegaskan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, pengelolaan anggaran dan keuangan harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Kita mencatat bahwa atas gagasan ini lahirlah Tap MPR No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokratisasi Ekonomi. Sebuah Tap MPR yang didesain oleh Fachry Ali dan Fadel Muhammad.

Apabila pasal-pasal ekonomi dan sosial tersebut diyakini saling terkait, maka dalam UUD 1945 ada enam pasal, yaitu pasal (23), (27), (28), (31), (33) dan (34), yang keseluruhannya saling terkait dan harus dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima pasal mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat. Dan, apabila keenam pasal ekonomi-sosial tersebut dimaknai secara bersama, menjadi jelas mengapa para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam (SDA) strategis. Tentu saja karena tugas sosial-ekonomi negara terhadap rakyat sangat berat sehingga akan mengandalkan SDA sebagai sumber pembiayaannya.

Dengan demikian, menjadi semakin tegaslah kenyataan bahwa UUD 1945 bukan saja konstitusi di bidang politik (political constitution), tetapi juga konstitusi ekonomi (economic constitution or the constitution of economic policy).

Sedang dari Ian Bremmer kita dapati dalam ”State Capitalism Comes of Age: The End of Free Market? Foreign Affairs,” bahwa kehadiran krisis global dua tahun terakhir menyebabkan peningkatan intervensi negara/pemerintah bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara paling maju (development countries). Bremmer menyebutkan ini sebagai gelombang “kapitalisme negara” (state capitalism) yang memfungsikan negara sebagai leading economic actor yang mengarahkan pasar untuk berbagi tujuan politik, ekonomi, dan sosial. Rule of the game akan bergeser dari keniscayaan neoliberal seperti liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, kepada peningkatan efektifitas peran negara dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Dus, dalam ruang globalisasi maka pilihannya adalah memanfaatkan peluang secerdasnya, menempatkan negara agar bekerja untuk warganya dan melihat dengan dingin resiko-resiko yang harus dihindari. Sudah saatnya kita melihat dan membaca kembali kehadiran negera, pasar dan saudagar beserta globalisasi dalam hubungan yang setimbang. Negara otorititer kita tinggalkan, negara centeng kita lupakan tetapi negara organik kita ciptakan dan jalankan.

**
“Bagaimana keluar dari struktural diktator finansial? tanya Furnivall (1939) mengawali kuliah pagi di depan mahasiswanya. Adalah dengan merealisasikan konstitusi, jawabnya lagi.” Ini adalah jawaban atas problem akut yang kita hadapi. Argumentasinya karena konstitusi merupakan jelmaan dari cita-cita dan watak dasar suatu bangsa demi terciptanya dunia yang lebih baik pasca kemerdekaan. Dunia yang lebih beradab dibanding zaman kolonial. Konstitusi menjadi tiang pancang yang merefleksikan jalan ekonomi-politik yang harus ditempuh oleh semua warga negara demi tercapainya cita-cita nasional.

Tentu, tak cukup dengan membaca konstitusi. Lebih jauh, ”ubahlah tulisan dan janji (konstitusi) menjadi kenyataan ekonomi,” kata Supomo (1945). Sebab, sebaik-baik pasal dalam konsitusi akan mubazir tanpa itikad kuat pelaksanaannya. Setidaknya, jika kita baca konstitusi maka haluan ekonomi hari ini wajib diganti paradigma pertumbuhan dengan pemerataan, lalu fokus pada industri maritim/laut, fokus pada sektor riil/infrastruktur dan manufaktur yang berbasis pertanian serta  kelautan. Kita dapat menyebutnya sebagai modern maritime state civic nationalism.

Atau jika menggunakan tesis J.S. Furnivall adalah dengan mempraktekkan kesadaran praksis bahwa yang kita hadapi adalah ‘ekonomi majemuk’ (plural economy). Dalam ekonomi majemuk, seperti Indonesia, terdapat berbagai golongan masyarakat yang memainkan peran ekonomi yang saling berbeda, tetapi tidak saling berbaur, meskipun masing-masing golongan hidup saling berdampingan dalam satu kesatuan politik, yaitu Indonesia. Masyarakat majemuk—menurut tesis J.S. Furnivall (1939:viii)—adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan sosial yang hidup berdampingan, tapi tidak berbaur dalam satu unit aksi ekonomi-politik. Mereka punya fungsi ekonomi-politik berbeda dan hidup terpisah sebagai tata sosial yang terpisah. Ciri paling utama dalam masyarakat majemuk adalah tidak ada kehendak bersama (cita-cita nasional) kecuali, mungkin, dalam urusan-urusan mahapenting, seperti pertahanan terhadap agresi dari luar dan perang melawan penyakit.

Dalam kehidupan ekonomi-politik yang tak memiliki kehendak bersama akan dihasilkan ketiadaan permintaan sosial bersama. Disorganisasi permintaan sosial dalam masyarakat majemuk ini punya dampak jauh; komunitas cenderung diorganisasikan untuk produksi diri sendiri bukan kehidupan sosial bersama; permintaan sosial menjadi tidak teratur dan tidak efektif, anggota-anggotanya tidak bisa hidup sepenuhnya sebagai warga komunitas homogen, reaksi terhadap kondisi-kondisi yang menghadang mereka tidak dapat dilakukan dengan cepat, sebaliknya lambat dan birokratis plus melalui perdebatan yang berbelit dan panjang sehingga susah menemukan konsensus yang baku. Padahal, walaupun praktik kolonialisme/kompeni berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain, kebijakannya tetap sama sepanjang sejarah: menjajah untuk memperkaya diri.

Di atas segalanya—mengacu pada sejarah pembangunan ekonomi-politik republik Indonesia—kita tidak boleh menggantungkan berhasilnya revolusi ekonomi ini dari hebatnya peraturan-peraturan. Sebab, sebanyak dan sebaik apapun peraturan jika implementasinya buruk—seperti selama ini—maka tak ada hasil kecuali stagnasi ekonomi. Dan, stagnasi ekonomi ini memang hasil terbaik dari penjajah(an) lokal.

Karena itu, jika mau merdeka ekonomi dan politik, kita harus mendalami berbagai permasalahan bangsa dengan selalu berupaya untuk menyumbangkan gagasan-gagasan baru bagi kehidupan yang lebih baik agar menghasilkan kenegaraan-kemanusiaan dan keberperadaban. Singkatnya, kita harus meneladani para pahlawan yang benar dalam cara dan tujuan serta bermartabat dalam hasil dan pencapaian. Para pahlawan yang menulis konstitusi dan berusaha mempraktekannya, walaupun belum berhasil 100% di bumi pertiwi ini.

**
Mengakhiri tulisan ini, mari kita renungkan hipotesa Hatta (1956:8) ketika menyampaikan pidato dalam judul Lampau dan Datang untuk mendapat gelar Doktor Honoris Causa di UGM, tiga hari sebelum mengundurkan diri dari wapres. “Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi, revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosial dan ekonominya.” Sebuah hipotesa yang oleh George Kahin (1978:11) disebut sebagai “aspek-aspek terpenting dari pemikiran politik dan sosial ekonomi Hatta.”[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s