Kejati Sumbar Dituntut Tangani Kasus Mantan Bupati Bukittinggi

Kasus dugaan korupsi anggota Komisi II DPR Djufri dari Fraksi Partai Demokrat dipertanyakan demonstran dan aktivis antikorupsi di Padang, Kamis (12/9). Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar diminta segera memeriksa mantan wali kota Bukittinggi tersebut.

Aktivis Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sumbar Roni Saputra mengatakan, penanganan kasus Djufri bersama tiga kepala daerah lainnya di Sumbar tak jelas kelanjutannya. “Sudah berganti lima Kajati, baru janji-janji saja,” ujar Roni.

Kajati Sumbar yang disebutkan Roni yakni, Winnerdy Darwis, Sution Usman Adji, Syafril Rustam, AK Basyuni dan kini dijabat Bagindo Fahmi. “Pada zaman Sution, Djufri dijadikan tersangka. Namun, Sution Usman Adji langsung dimutasi ke Kejaksaan Agung,” kata Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum LBH Padang tersebut.

Setelah itu, lanjutnya, para Kajati Sumbar hanya berjanji saja. “Sampai keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan pegawai Pemko Bukittinggi bersalah dalam kasus pengadaan tanah, Djufri tetap tidak dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi untuk diminta keterangannya,” ujarnya.

Selain mantan wali kota Bukittinggi itu, AMAK Sumbar juga mempertanyakan perkembangan kasus tiga kepala daerah dan mantan kepala daerah di Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok.

Selain didesak AMAK Sumbar, tuntutan juga muncul dari puluhan mahasiswa Universitas Andalas yang berdemo ke Kejati Sumbar. Sebagai simbol kekecewaan pada kinerja Kejati Sumbar, mahasiswa menyerahkan ayam putih yang sudah disembelih.

Kajati Sumbar Bagindo Fahmi menyatakan, pihaknya berkomitmen memberantas korupsi di Sumbar. “Kami telah menangani 47 kasus dan saya bertekad dalam dua bulan mendatang akan mengusut tuntas kasus korupsi di Sumbar,” janjinya.

Fahmi mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan berkas putusan MA terhadap Anderman, Dharma Putra dan Erwansyah. Ketiganya merupakan pegawai Pemko Bukittinggi yang sudah dihukum MA satu tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Ketiganya dinilai MA bersalah dalam pengadaan tanah untuk kantor DPRD Bukittinggi dan poll kendaraan Dinas Pertamanan Kota Bukittinggi sehingga merugikan keuangan negara Rp1,7 miliar. Kasus inilah yang melibatkan Djufri semasa masih jadi Wali Kota Bukittinggi. (HR/OL-04)

One response to “Kejati Sumbar Dituntut Tangani Kasus Mantan Bupati Bukittinggi

  1. mantap tu pak kajati

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s