Gamawan Fauzi: Gubernur dan Wagub Utama DIY Belum Final

Jakarta – Draf RUU Keistimewaan DIY telah diserahkan Kemendagri kepada Setneg. Dalam draf diusulkan, Sultan dan Paku Alam menempati posisi sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama. Karena masih dalam proses, tentunya draf ini belum final.

“Jadi Sultan itu sebagai gubernur utama dan Paku Alam wakil gubernur utama. Ini istilah dari perintah. Tawaran belum tentu diterima,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi dalam perbincangan dengan detikcom.

Gamawan menegaskan, Sultan dan Paku Alam bukan sekadar simbol. Berikut ini wawancara detikcom dengan mantan Gubernur Sumbar ini, Rabu (8/12/2010):

Gubernur utama dan wagub utama ini substansinya sama dengan konsep parardhya?

Ini kan sebuah nama yang kita tawarkan. Gubernur utama dan wakil gubernur utama. Dari tulisan segala macam yang kita baca, ada yang menyatakan tidak tepat parardhya. Meskipun dulu kita ambil (parardhya) dari beberapa pakar.

Karena itu kita coba gubernur utama untuk sebutan Sultan dalam konteks keistimewaan supaya tidak terkesan Sultan tidak sekadar melaksanakan hak istimewa. Jadi untuk menyatakan Sultan itu punya kewenangan tertentu di luar dari istimewa yang dimiliki Kesultanan dulu.

Jadi Sultan itu sebagai gubernur utama dan Paku Alam sebagai wakil gubernur utama. Ini istilah dari perintah. Tawaran ini belum tentu diterima.

Tidak sekadar simbol?

Tidak. Hindari kesan hanya simbol. Dengan ini Sultan punya kewenangan tertentu yang lebih dari simbol.

Dalam draf ada sejumlah kewenangan (Sultan) seperti tanah, tata ruang, memberi arahan umum dalam penyusunan APBD, memberikan arahan umum dalam penetapan anggaran, dan sejumlah lainya, termasuk pelestarian dan perlindungan adat Kesultanan.

Mengakomodasi keistimewaan Yogya dan permintaan warga?

Kita berpikir, semua pertimbangan sudah diakomodasi, kita pelajari. Untuk sementara
ini pilihannya. Kalau ada pilihan yang lebih baik yang direpresentasikan, kita hormati juga, untuk kepentingan bangsa, bukan untuk pribadi. Jangan ada kecurigaan. Rujukannya jelas, untuk kepentingan masyarakat Yogya, untuk masa depan.

Ada yang mengatakan, soal seperti ini tidak perlu seandainya. Tapi saya rasa kita harus membuat seandainya untuk tahu kemungkinan apa. Ini bukan sekadar sejarah. Dalam membuat aturan hukum, harus dipertimbangkan juga kemungkinan apa yang akan terjadi.

Sekarang draf sudah di mana?

Hari ini diantarkan ke sana, Sekretariat Negara. Ini belum final dari pemerintah, masih dari Presiden ke DPR.

Sudah berdiskusi dengan pihak Kesultanan Yogya?

Ini masih belum final. Nanti masih harus dibawa ke DPR. Apapun hasilnya akan kita hormati. Sultan HB X ini sudah hampir 13 tahun jadi gubernur. Sudah 2 periode dan diperpanjang 3 tahun. Pada Oktober 2011 nanti 13 tahun.

Ini (RUUK DIY) sudah dibahas, pada 2009 sudah dibawa ke DPR. Karena ada perbedaan soal pengangkatan dan pemilihan langsung (gubernur dan wagub) maka belum selesai. Ini bukan satu-satunya keistimewaan. Karena 6 lainnya sudah disepakati, dan soal pengangkatan atau pemilihan yang belum. Lalu masa tugas DPR habis, karena itu dikerjakan lagi 2010.

Ini tidak ada hubungannya dengan Merapi dan kasus Gayus (terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan), karena ini agenda prolegnas biasa. Merupakan amanat konstitusi. Keistimewaan diatur dengan UUD 1945 di pasal 18 b. Mendagri yang lama sudah ke Sultan, Presiden juga sudah. Sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

Sultan boleh maju dalam pilgub?

Boleh. Kalau berkeinginan boleh. Tapi tidak otomatis Sultan langsung gubernur. Kalau otomatis, sama seperti memaksa Sultan. Bagaimana kalau Sultan umurnya 90 tahun, apakah kita paksa (jadi gubernur). Bagaimana kalau umurnya 20 tahun, 17 tahun, apa kita paksa? Makanya tidak otomatis, tapi bisa maju.

Bahkan keistimewaannya, kalau Sultan menjadi satu-satunya calon yang maju, itu ditetapkan saja.

Kabarnya Sultan satu-satunya bagi warga Yogya. Kalau betul, silakan beliau maju dan kalau satu-satunya langsung ditetapkan. Kalau beliau maju, beliau tidak perlu dukungan 15 persen. Itu letak keistimewaan Sultan.

Bila calon gubernurnya bukan sultan maka tetap sesuai amanat UU 32/2004 tentang Pemda?

Tetap. Tidak ada calon independen, karena kalau ada calon independen nanti sama saja dengan daerah lain.

Calon juga tidak boleh dari keluarga (kesultanan atau pakulaman), karena kalau dibuka berarti menyuruh fight dengan Sultan di depan publik. Jadi kalau begitu kan akan bersaing di luar jadinya.

Rujukan pemilihan gubernur pada survei?

Saya sudah berkali-kali sampaikan, itu bukan satu-satunya. Ada beberapa survei (yang dilihat). Ada survei umum Denny JA, juga survei dari Syaiful Mujani, juga baca survei Kompas. Survei itu tidak satu-satunya.

Survei bukan dasar pertimbangan karena ada UUD, keistimewaan Yogya, nilai demokrasi. Tiga pilar yang kita perhatikan, NKRI, UUD dan hak istimewa yang sudah ada.

Jika ada gubernur utama-wagub utama dan gubernur-wagub di bawahnya dikhawatirkan ada dualisme kepemimpinan?

Tidak. Karena masing-masing punya wewenang jelas. Kewenangannya terpisah. Kalau terpisah tidak akan ada dualisme kepemimpinan. Kewenangan masing-masing jelas. Seperti gubernur dan bupati, mereka punya kewenangan yang jelas. Ada pembagian kewenangan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s