Pilkada Korbankan Belanja Publik

Hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan belanja publik pada tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Belanja pendidikan dan kesehatan ini yang banyak dikorbankan untuk penyelenggaraan Pilkada,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, dalam media briefing “Format Pembiayaan Pemilukada Langsung, Murah dan Demokratis” di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Utara, Selasa (7/12).

Kasus di Kabupaten Ogan Ilir, misalnya, menggunakan gaji ke-13 pegawai negeri untuk membiayai pemilihan.

Dari sebelas kabupaten/kota dan tiga propinsi yang diteliti, menurut Yuna Farhan, hanya kabupaten Bandung, Kota Medan, Kota Surabaya dan Kabupaten Lombok Utara yang tidak mengalami penurunan belanja publik.

Pasalnya, kabupaten Bandung dan Kota Medan menggunakan dana cadangan yang dipersiapkan untuk Pilkada dari 2-3 tahun sebelumnya. Sementara Kabupaten Lombok Utara, masih merupakan daerah induk dan pembiayaan Pilkada dibebankan pada daerah induk.

“Sumber pembiayaan Pilkada ini akan terus menjadi polemik karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Meskipun UU 32/2004 telah menegaskan bahwa anggaran Pilkada bersumber dari APBD,” tukasnya.[ald] 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s