Dana Otsus tidak Efektif Karena Ketidaksiapan Birokrasi

JAKARTA–MICOM: Tiga daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus yakni Aceh, Papua, dan Papua Barat mengakui bahwa ketidaksiapan perangkat birokrasi dalam mengelola dana otonomi khusus yang cukup besar membuat tidak efektif.

Hal itu diakui oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung Nusantara I komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/12). Barnabas menyatakan sejak adanya dana otsus, secara tiba-tiba, alokasi anggaran pemerintah untuk daerah membesar. Namun, hal itu belum disertai dengan sistem pencegahan korupsi yang baik. Sehingga, pada periode sebelum dirinya menjabat, terjadi penyalahgunaan dana tersebut.

“Pertama itu, masalah good corporate governance. Ketika dana otsus yang dulu kerdil dan tiba-tiba jadi triliunan, daerah belum siap. Itu yang buat dana otsus sebelum saya menjabat terjadi ruang yang besar untuk penyalahgunaan dan korupsi,” tukasnya.

Bahkan, lanjut Barnabas, di satu sisi masyarakat Papua pendidikan kurang, miskin tapi di dunia birokrasi terjadi pesta pora dana otsus. “Dulu seakan sda dua dunia, rakyat kecil, msikin, pendidikan kurang. Namun, di dunia birokrasi terjadi pesta pora besar dana otsus,” tukasnya.

Dengan demikian, lanjut Barnabas, pada tahun-tahun ini, pemerintah sibuk membentuk sistem untuk pengamanan dana tersebut karena selama ini belum adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. “Kita terapkan e procurement, Papua juara satu e-procurement. Dan kita bisa menghemat 20 persen kebocoran dari praktik mark up selama ini,” tegasnya.

Selain itu, penyebab gagalnya penyerapan dana tersebut karena lemahnya akses di daerah. “Kita sendiri ubah total sistem perencanaan yang diajarkan Bank Dunia, kemudian dengan e-procurement, sistem pengendalian internal kita ambil alih total,” jelasnya.

Khusus mengenai daya serap, Barnabas mengatakan, pada 2006 mencapai 83,21 persen, 2007 92,41 persen, 2008 92,45 persen, 2009 82,94%. Sedangkan untuk 2010, kami masih amati tapi dalam rapat terakhir baru lebih dari 70 persen.

“Mendagri umumkan bahwa Papua mencapai daya serap tertinggi sulruh Indonesia. Dan dari sisi pemeriksaan keuangan oleh BPK, dapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama 3 tahun berturut-turut. Papua dapat anggaran besar, tapi pengelolaannya mudah-mudahan bisa dapat WTP tahun 2011,” tukasnya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan penyebab keterlambatan penyerapan dana otsus karena tidak siapnya aparatur pemerintah daerah dalam mengelola dana tersebut. “Penyebab lambatnya penyerapan dan otsus karena aparatur, aparatur kita yang tidak begitu siap mendapat dana yang kayaknya 4 kali lipat dari sebelumnya. Aceh tidak dapat dana dari pusat,” jelasnya.

Dia menyatakan kesibukan pemerintah daerah guna memperbaiki sistem inilah yang menyebabkan penggunaan dana otsus kurang menjadi perhatian. “Terlambat karena pemerintah Aceh perlu buat perangkat hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, DPR meminta persetujuan alokasi dana Otsus dalam APBN 2011 di pending terlebih dahulu, hingga ada klarifikasi terhadap pengelolaan dana otsus selama ini. Bahkan, Anggota Banggar dari FPKS Eki Awal Muaharam dalam raker tersebut meminta agar DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit khusus, karena dugaan banyaknya penyelahgunaan. (OL-3)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s