Mengakselerasi pembangunan infrastruktur

Oleh Sandiaga Salahuddin Uno
Pendiri Yayasan Indonesia Setara

Bagi kami dunia usaha, adalah kabar bahagia pemerintah meluncurkan 12 proyek pembangunan jalan dan empat proyek pembangunan fasilitas pasokan air minum dengan nilai sekitar US$1,2 miliar.

Membahagiakan karena harapan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin nyata. Geregetan rasanya jika melihat pembangunan infrastruktur dalam 12 tahun terakhir yang terkesan jalan di tempat.

Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia dan alam yang melimpah ruah. Jika secara ekonomi kedua potensi itu tidak dapat dimaksimalkan, mungkin salah satu penyebab adalah buruknya infrastruktur.

Padahal, jika Indonesia ingin setara dengan China dan India pada 2030, tidak ada jalan lain selain mengakselerasi pembangunan infrastruktur mengingat selama ini keterbatasan infrastruktur telah menyandera potensi ekonomi suatu daerah, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya inflasi, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang terus mendera terutama untuk sektor UMKM.

Jika persoalan ini dapat dituntaskan, hal itu merupakan sebuah prestasi besar yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono dan akan dicatat dalam tinta emas sejarah negeri ini.

Soal pendanaan, tentu saja pemerintah tidak punya cukup dana dan karenanya perlu dukungan swasta. Skema public private partnership (PPP) adalah pilihan tepat. Hanya saja dalam merealisasikannya pemerintah harus memiliki nyali dalam membebaskan lahan dengan cepat, namun bijak, dan tidak merugikan pemilik lahan yang sebenarnya.

Hingga kini, di lapangan masih terdapat persoalan yang belum tuntas, yakni pengadaan lahan yang dikuasai oleh segelintir spekulan. Ini terjadi pada hampir semua program pembangunan infrastruktur.

Kekuatan lokal berlomba-lomba ikut meminta ‘jatah’ atas proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka. Padahal mereka jugalah yang kelak menikmati manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur itu.

Ironisnya lagi, bukan hanya kekuatan lokal yang menjadi spekulan tanah. Keterlibatan oknum birokrasi dan aparat hukum kian memperparah kondisi ini. Itulah mengapa lahir paradigma ‘Aku dapat apa’ dari setiap proyek pembangunan infrastruktur.

Selain kerap mengganggu kelancaran proyek, hal ini sangat merugikan pengusaha karena menimbulkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan.

Dari sisi regulasi, kondisinya lebih menyedihkan lagi. Rancangan Undang-Undang Pengadaan Lahan hingga kini belum juga dibahas DPR. Padahal RUU Pengadaan Lahan dirumuskan sejak 2005 dalam Infrastructure Summit.

Bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, target penyelesaian RUU tersebut paling lambat Desember 2010. Situasi inilah yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur cukup mencemaskan. Ada kegalauan akibat berbagai hambatan yang harus dituntaskan yang ironisnya belum ada tanda-tanda perbaikan.

Harus percaya diri

Harus diakui, dalam pandangan kami, pengusaha, pemerintah kurang percaya diri dalam menegakkan aturan dan hukum yang ada. Padahal sesungguhnya pemerintah telah memiliki perangkat hukum yang cukup untuk menjamin pembebasan lahan. Sayangnya, pelaksana eksekusi (eksekutor) terkesan ingin aman saja. Sikap itu sangat merugikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian usaha.

Akibat lebih lanjut adalah perbankan tidak mau mendanai proyek yang nilainya sangat besar tersebut. Padahal, tanpa peran perbankan dan investor yang memiliki pendanaan kuat, berbagai proyek infrastruktur tersebut mustahil dilaksanakan.

Hemat saya, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, mempercepat pembahasan RUU Pengadaan Lahan bersama DPR. Sebab, bagaimanapun RUU tersebut akan menjadi payung hukum yang kuat untuk membebaskan lahan demi kepentingan umum.

Kedua, mengunci segala potensi aksi spekulan tanah. Caranya dengan membersihkan aparat hukum dan birokrasi yang berkongsi dengan kekuatan-kekuatan lokal yang mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu. Sampaikan secara terbuka lokasi pembangunan dan harga berdasarkan hasil penilaian tim appraisal independen yang profesional.

Ketiga, memberikan insentif. Idealnya insentif diberikan secara permanen, baik berupa fiskal (tax holiday) maupun nonfiskal (guarantee) yakni suatu jaminan jika penghasilan berkurang dan ditanggungnya biaya pembebasan lahan oleh pemerintah.

Jaminan ini dibutuhkan karena biasanya biaya pembebasan lahan yang dipermainkan spekulan tanah menjadi bengkak beberapa kali lipat dari yang dianggarkan pengusaha.

Keempat, tersedianya dana penjamin untuk memastikan kelancaran proyek pembangunan infrastruktur, misalnya, dana pembebasan lahan. Dana penjamin itulah yang menjadi salah satu wujud keseriusan pemerintah.

Kelima, melakukan penguatan masyarakat lokal yang akan terkena dampak dari pembangunan infrastruktur. Ini penting untuk meminimalisasi resistansi kekuatan lokal sekaligus membangun keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, mengingat program yang dilakukan sifatnya top down dengan investasi yang sangat besar. Pada prinsipnya, kearifan lokal seharusnya dapat menjadi solusi jitu pengadaan lahan.

Penguatan berupa kesadaran dan antisipasi atas dampak pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Inilah yang disebut pembangunan berkelanjutan, bukan hanya fisik namun mentalitasnya.

Aspek ini kerap kali dilupakan, padahal menjadi faktor penting untuk meminimalisasi resistansi (penolakan) dan permainan spekulan tanah. Ini adalah sebuah solusi ketika pemerintah dan aparat hukum tidak berdaya menghadapi spekulan.

Karenanya, mendorong partisipasi masyarakat lokal menjadi hal yang wajib agar rakyat terlibat aktif dan tidak menjadi bagian dari duri pengganggu atas rencana pembangunan infrastruktur yang sangat strategis tersebut.

Namun, hal lain yang juga penting, pemerintah jangan hanya dapat ‘menyanyikan lagu’ tentang indahnya program pembangunan infrastruktur, tetapi mampu menangani berbagai hambatannya.

Sebab kegagalan proyek pembangunan infrastruktur akan mendatangkan efek ketidakpercayaan dunia usaha terhadap pemerintah di samping melahirkan indeks persepsi yang semakin menempatkan Indonesia sebagai sebagai negara dengan iklim usaha yang kurang baik.

Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus bergerak cepat. Presiden harus memantau dengan seksama dan mendorong para pembantunya untuk bergerak cepat, mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Jika tidak, apa yang menjadi kecemasan kita semua bisa menjadi nyata, bahwa Indonesia akan semakin tidak setara secara ekonomi dibandingkan dengan negara lain. Bukankah itu adalah hal yang kita semua tidak inginkan?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s