Mayoritas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Perlu Perbaikan

TEMPO InteraktifSurabaya – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hadi Poernomo, mengatakan mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah atas penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2009 masih perlu banyak perbaikan.

“Hanya ada 14 pemerintah daerah yang laporan keuangannya wajar sesuai dengan standar akutansi pemerintah,” kata Hadi Poernomo saat di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Jalan Juanda Sidoarjo, Selasa (16/11).

Berdasarkan pemeriksaan BPK hingga semester pertama 2010, dari sebanyak 348 laporan keuangan pemerintah daerah anggaran 2009, hanya 14 daerah yang laporan keuangannya wajar tanpa pengeculian (WTP). Sisanya sebanyak 259 pemerintah daerah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Juga terdapat 30 pemerintah daerah yang mendapat opini tidak wajar (TW) dan sebanyak 45 pemerintah daerah mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP) dari BPK.

Hadi mengatakan, berkaca dari hasil pemeriksaan, pemerintah daerah perlu bekerja keras meningkatkan kualitas laporan keuangan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Ia menambahkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih kalah jauh dengan laporan keuangan kementerian dan lembaga. Karena dari hasil pemeriksaan tahun anggaran 2009, ada sebanyak 44 dari 78 kementerian dan lembaga yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Meski demikian lanjut Hadi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Ia mengatakan pemerintah daerah seharusnya mendapat opini wajar tanpa pengecualian untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBD setempat. Bagi investor, laporan yang wajar juga menjadi pegangan yang akurat untuk berinvestasi didaerah setempat.

Dalam menyusun laporan keuangan, mayoritas pemerintah daerah, kata Hadi, masih tidak akurat melakukan pencatatan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akutansi dan laporan yang tidak memadai. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga lemah, tidak ada perencanaan kegiatan yang baik, dan tidak memiliki pengawas internal.

“Setiap kepala daerah harus meningkatkan pengawasan dan mengendalikan anggaran agar tidak menimbulkan kerugian negara,” pesan Hadi.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan laporan keuangan yang baik dari pemerintah daerah adalah tuntutan demokrasi. Dimana dibutuhkan transparansi pemanfataan anggaran kepada publik. “Kami juga berharap BPK banyak mencegah sehingga kepala daerah tidak salah menggunakan anggaran,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s