Mamuaja Ancam Copot Pejabat

MANADO, TRIBUN-Ini peringatan keras yang digulirkan Penjabat Wali Kota Manado Robby Mamuaja terhadap para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan  Pemerintah Kota (Pemko) Manado. Mamuaja akan mencopot jabatan mereka jika sekali saja tak menghadiri rapat pembahasan rancangan APBD 2011 Kota Manado bersama DPRD Manado.

Mamuaja kesal ketika mendengar keluhan anggota DPRD Kota Manado yang mengatakan pembahasan tak bisa dilanjutkan karena ketidakhadiran pihak eksekutif sebagai mitra kerja komisi-komisi di DPRD.
.”Saya minta seluruh kepala SKPD hadir dalam setiap pembahasan. Ini harus dilakukan agar APBD bisa ditetapkan sebelum akhir tahun,” kata Mamuaja  saat menyampaikan nota pengantar APBD 2011 di Sidang Paripurna DPRD Manado, Jumat (26/11).
Ia menegaskan, tak mau lagi mendengar keluhan DPRD seperti waktu lalu dan akan mencopot kepala SKPD yang melanggar instruksi tersebut. “Yang tidak mau hadir berarti siap diganti,” tegasnya.
Mamuaja mengatakan ancamannya bukan hanya omongan karena dia akan memberlakukan daftar hadir khusus untuk mengecek jalannya pembahasan APBD dan meski jabatannya sebagai penjabat walikota tinggal sebentar saja, akan mencopot pejabat yang  tidak hadir. “Saya sudah bilang ke sekkot agar bikin daftar hadir. Biar kurang dua hari kita so mo taganti (saya mau diganti), tetap kita ganti dulu tu pejabat yang kabal,” ucapnya.
Para legislator menyambut positif penegasan Mamuaja. Pasalnya, berkali-kali undangan rapat komisi ke SKPD tidak ditanggapi. “Kami menyurat meminta SKPD hadir dalam rapat ataupun hearing, banyak kali diabaikan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Manado, Franklin Sinjal.
Ia menagih janji Mamuaja, bila nanti ada pejabat yang tidak merespon undangan untuk pembahasan APBD. “Bila ada yang tidak hadir, kami akan langsung memberi rekomendasi untuk diganti. Saya berharap Pak Wali akan konsisten dengan janjinya ini,” kata Franklin Sinjal.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Arthur Kotambunan juga mendukung sikap tegas Mamuaja, bahkan bisa diberlakukan bagi semua  Kepala SKPD yang ada di seluruh Provinsi Sulut yang tidak mengikuti jalannya pembahasan ranperda di daerah masing-masing..” Kepala daerah yang bersangkutan bisa memberikan rekomendasi pemangkasan atau pun mengganti kepala dinas dan badan yang melakukan perbuatan seperti itu,” kata Kotambunan.
Menurutnya, ini merupakan konsekuensi dari mereka yang melakukan hal seperti itu. “Jika mereka tidak hadir bagaimana DPRD bisa mengetahui apa saja yang akan dibahas karena mereka yang paling mengetahui dan yang membuat anggaran dari masing-masing SKPD,” ujarnya.
Ia mengatakan masalah ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh semua SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sulut yang selalu hadir dalam pelaksanaan pembahasan.” Semuanya hadir tidak ada yang tidak pernah datang,” ujarnya.
Mengingat ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan daerah dalam hal ini  Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada DPRD.”Kalau SKPD yang di Pemprov Sulut tidak berani mereka untuk tidak hadir,” paparmya.
Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sulut, Sherpa Menembu mengatakan, jika pimpinan SKPD yang ada di setiap kabupaten kota tidak menghadiri pembahsan Renperda, itu  merupakan kesalahan mereka sendiri .” Kahadiran dari pimpinan SKPD adalah kepentingan dari mereka. DPRD hanya melihat, membaca dan membahas bersama dengan SKPD sebagai mitra kerja,” tambahnya.
Kehadiran dari SKPD dalam pembahasan merupakan hal yang wajib dan harus dilakukan. Bagaimana jika terjadi pengurangan maupun penambahan dalam anggaran sementara pimpinan SKPD yang bersangkutan tidak mengikuti pembahasan tersebut.
Ketua Fraksi Baridra DPRD Sulut Teddy Kumaat mengatakan apa yang dilakukan oleh SKPD yang tidak mengadiri rapat pembahasan Ranperda dengan DPRD sangat kontras dengan yang terjadi di DPRD Sulut.” Rata- rata semua SKPD hadir,” kata Kumaat semalam.
Pasalnya Kumaat mengatakan jika dalam pembahasan sperti itu pimpinan SPKD belum juga ada yang hadir harus dipaksakan agar mereka hadir. Karena DPRD perlu mengetahui mengecek terkait anggaran yang akan dibahas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD  Sulut Idrus Mokodompit mengatakan, masalah krusial yang menjadi prioritas dari komisi IV adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan Pergub Cengkih menjadi Perda. Terkait ketidak hadiran dari SKPD dalam pembahasan dengan DPR mau tidak mau pimpinan SKPD harus hadir.” Kalau mereka tidak hadir,  paksa sampe mereka hadir. Karena ini berbicara menyangkut uang rakyat,” papar Mokodompit.
Kemarin, dalam nota pengantar APBD 2011 yang disampaikan Mamuaja, terjadi kenaikan cukup besar pada total APBD. Bila di tahun 2010 berkisar Rp 643 miliar, di tahun 2011 mencapai angka Rp 803,2 miliar.
Total anggaran ini terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 130,5 miliar, dana alokasi umum Rp 482,4 miliar, dan dana alokasi khusus Rp 42,9 miliar, serta total belanja sebesar Rp801,2 miliar. Pembahasan secara terinci akan mulai digelar, hari ini, Sabtu (27/11) hingga tuntas.(gbu/crz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s