Literatur dan Materi Kurikulum Anti Korupsi Gratis

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO– Pemerintah provinsi Sulut menjanjikan pengadaan buku-buku dan literatur materi kurikulum anti korupsi gratis untuk semua sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi di Sulut.

Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil mengatakan, pengadaan buku gratis ini sudah menjadi komitmen pemerintah. “Seperti materi pelajaran lain yang buku-bukunya juga diberikan gratis ke sekolah-sekolah, buku dan literatur materi kurikulum anti korupsi juga akan diberikan gratis ke sekolah-sekolah,” ujar Mantan Kadis Diknas Sulut ini kepada Tribun Manado belum lama ini.

Menurut Kansil, buku-buku ini meliputi buku pegangan guru dan siswa. “Semua materi yang ada dalam kurikulum anti korupsi disediakan literaturnya baik untuk pegangan guru maupun siswa,” ujar Kansil.

Terkait rencana pemberlakuan kurikulum anti korupsi di Sulut mulai Januari 2011, Kansil mengatakan, Selasa (30/11/2010), Pemprov akan menggelar sosialisasi dalam rangka memantapkan materi-materi dalam kurikulum anti korupsi, dimana KPK RI diundang sebagai pembicara utama. Selain KPK, menurut Kansil pembicara lainnya yang diundang adalah BPK RI, Kejati Sulut, Polda Sulut, Kepolisian, Guru, Perguruan Tinggi, dan semua stake holders terkait.

“Mengingat Sulut menjadi provinsi pertama yang menerapkan kurikulum anti korupsi ini maka sosialisasi ini akan diupayakan masimal untuk benar-benar menyempurnkan materi-materi yang ada,” jelas Kansil.

Kansil menambahkan, materi-materi pokok yang ada dalam kurikulum anti korupsi ini bertujuan untuk membentuk kepribadian dan budi pekerti yang baik dari siswa itu sendiri. “Karena kurikulum ini diadakan untuk melatih dan membentuk mentalitas jujur sejak dini dalam diri siswa yang bersangkutan,” ujar Kansil.

Selain untuk siswa, Kansil mengatakan sebelum kurikulum ini mulai diterapkan, guru-guru dan dosen juga akan dilatih dan dibekali secara khusus. “Akan ada tim khusus dari KPK RI dan instansi terkait yang akan melatih para guru dan dosen  ini,” ujar Kansil.

Menurut Kansil, semua guru bisa dilatih untuk menjadi tenaga pengajar materi-materi muatan lokal wajib yang ada dalam kurikulum anti korupsi ini, tetapi menurutnya akan lebih maksimal jika sekolah mengutus guru PKN, Agama, atau IPS.

Setelah kurikulum ini mulai diterapkan, maka setiap bulan akan ada evaluasi rutin yang akan dilakukan oleh forum musyawarah guru, dalam rangka mengevaluasi pencapaian materi, penerimaan siswa dan menemukan hal-hal yang perlu disempurnakan dari materi pelajaran yang ada.

Jumlah waktu yang dialokasikan untuk pemaparan tiap materi pelajaran ke tiap kelas adalah tiga jam per minggu. “Dalam satu minggu ada dua kali pertemuan, dan tiap pertemuan berlangsung selama 1,5 jam pelajaran,” ujar Kansil.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s