Kemiskinan di Pedalaman belum Teratasi

Masalah JAMKESMAS (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin), kesehatan, pendidikan dan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di pedalaman hingga sekarang masih saja menjadi sorotan.

“Bantuan pemerintah pusat yang dikucurkan terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan keluarga yang tidak mampu di seluruh tanah air tersebut, terkesan belum sepenuhnya menyentuh langsung kepada masyarakat lapisan bawah,” kata Ketua FPP (Front Pembela perbatasan) R Nurdin, di Entikong, Minggu (28/11).

Menurut dia Persoalan itu, boleh dikatakan karena kurang gencarnya sosialisasi yang di sampaikan pada masyarakat. Sehingga kebijakan – kebijakan yang diprogramkan oleh pemerintah sering kali bias dan belum sepenuhnya menyentuh langsung masyarakat.

“Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat berkaitan dengan JAMKESMAS, pendidikan, kesehatan dan tingkat perekonomian masyarakat yang musti lebih digenjot lagi,”jelas Nurdin.

Di sampaikan Nurdin, pelayanan kesehatan yang masih jauh dari harapan, minimnya tenaga medis, wajah buram pendidikan seperti kekurangan guru, guru yang jarang masuk mengajar, gedung sekolah yang mengalami kerusakan parah, kebutuhan fasilitas umum hingga transportasi yang sudah menjadi persoalan klasik.

Menurut dia aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di pedalaman jauh lebih murni, blak – blakkan dan apa adanya tanpa ada yang ditutupi tentang kondisi daerahnya.

“Ada sejumlah penyimpangan di bidang kesehatan masyarakat, seperti fungsi dokter Puskesmas yang mulai memudar, pelayanan yang berbeda antara pemegang kartu JAMKESMAS dengan yang tidak, tenaga medis jarang bekerja, gakin yang semestinya gratis masih membayar ongkos berobat, kurangnya informasi untuk masyarakat dan sebagainya. Persoalan – persoalan ini seharusnya ditanggapi dengan lebih serius lagi oleh pemerintah,” ujar Nurdin dengan tegas.

Sebagai tokoh pemuda dirinya tidak akan berdiam diri dan berhenti untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak terutama di daerah wilayah perbatasan.

Masalah pendidikan seperti kekurangan guru, tekad pemberantasan buta huruf yang masih belum intens, guru yang malas ngajar, gedung sekolahan yang rusak dan fasilitas pendukung yang minim. Sementara dana yang dikucurkan pemerintah cukup besar, namun hanya sekitar 50 % yang sampai ke tangan masyarakat.

Di garis bawahi Nurdin, yang tidak kalah penting untuk di perhatikan adalah kesejahteraan guru -guru di pedalaman, komite sekolah dan mengangkat guru – guru honor menjadi PNS supaya tidak kecewa.

“Mungkin perlu dibuat sebuah Posko Pengaduan guna penyampaian aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan ke wakil rakyat supaya di respon. Mekipun begitu, sudah ada langkah – langkah menuju perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, hanya saja masih belum optimal” katanya. (Ant/OL-3)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s