Empat Daerah di Jabar Masuk Disclaimer

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini disclaimer (menolak memberikan pendapat) terhadap laporan keuangan delapan kementerian atau lembaga di antaranya Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, BPS dan KPU.

“Tahun kemarin, masih ada delapan kementerian/lembaga yang masih disclaimer,” kata Anggota II BPK RI Taufiqurrahman Ruki di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (25/11).

Adanya opini disclaimer membuat orang-orang dari BPK ditempatkan untuk memperbaiki tata cara laporan keuangan di delapan kementrian/lembaga yang masih disclaimer tersebut.

“Diharapkan dengan ditempatkannya orang-orang dari BPK pusat, pada tutup buku nanti ketika diaudit  laporan keuangan tahun 2010 di delapan kementerian/lembaga tersebut bisa menjadi wajar tanpa pengecualian,” ujar Taufiqurrahman.

Menurut Taufiqurrahman, delapan kementerian/lembaga yang masih disclaimer karena lemah dalam inventarisasi dan penilaian aset.

“Umumnya lemah administrasi, seperti belanja modal malah masuk ke dalam kriteria belanja barang,” ujar Taufiqurrahman.

Sementara untuk Provinsi Jabar, kata Taufiqurrahman, secara keseluruhannya laporan keuangan sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, mengatakan, masih ada empat kabupaten/kota di Jabar yang laporan keuangan masih disclaimer yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kota Bekasi.

Menurut Heryawan, alasan laporan keuangan keempat kabupaten/kota masih disclaimer karena pendataan aset dan administrasinya belum lengkap. (tsm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s