BPK: Opini Wajar Tanpa Pengecualian Belum Tentu Tak Ada Korupsi

Banyak daerah mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam setiap laporan akhir Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan diduga untuk mengejar predikat itu, pejabat pemerintah kota Bekasi menyuap seorang auditor BPK. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiqurachman Ruki mengingatkan mendapat opini WTP bukan berarti satu daerah bebas dari korupsi.

“Tidak berarti kalau sudah WTP, tidak ada korupsi di dalamnya,” katanya selepas menghadiri penandatangan kesepakatan bersama BPK RI dengan DPRD di provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Jawa Barat di Gedung DRPD Jawa Barat di Bandung, Kamis (25/11).

Ruki mengingatkan, penilaian atas kinerja keuangan pemerintah yang diperiksa BPK hanya sebatas administrasi saja. Soal ada tidaknya fraud di dalam pemakaian anggaran di dalamnya, perlu penelitian lebih lanjut. “Nilai pemeriksaan BPK bukan terletak pada opininya, tapi justru terletak pada rekomendasinya, sudah ditindaklanjuti atau tidak,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI Slamet Kurniawan mengatakan, opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pemberian statement terhadap kewajaran laporan keuangan. Dia mencontohkan, opini Disclaimer diberikan jika BPK tidak bisa meyakini angka yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah. “Prinsipnya itu” katanya.

Slamet mengatakan, ada tidaknya praktek korupsi, belum tentu sejalan dengan pemberian opini laporan keuangan itu. Kendati, lanjutnya, peluang kemungkinan terjadinya praktek korupsi terbuka lebih besar jika laporan keuangan satu institusi mendapat opini Disclaimer. “WTP pun tidak tertutup kemungkinan ada fraud, karena substansinya beda,” katanya.

Dari seluruh daerah di Jawa Barat, ada 4 kabupten/kota yang mendapat opini Disclaimer tahun ini, atas pemeriksaan penggunaan anggarannya tahun lalu. Daerah yang mendapat opini discalimer itu adalah Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Bandung Barat.

Menurutnya, rata-rata hanya 60 persen rekomendasi yang dikeluarkan BPK untuk perbaikan laporan keuangan hasil pemeriksaan yang dikerjakan pemerintah daerah di Jawa Barat. Dia memakluminya, alasannya, tidak semua rekomendasi itu bisa dikerjakan seperti membalikkan telapak tangan. “Ada yang harus melalui proses,” katanya.

One response to “BPK: Opini Wajar Tanpa Pengecualian Belum Tentu Tak Ada Korupsi

  1. Sangat setuja pak. Memang belum tentu. Tetapi sangat tergantung pada metode pemeriksaannya. Semakin baik metode auditingnya, maka semakin baik pula kesimpulan akhir yg didapatkan.

    Saya setuju ttg pendapat itu. Tetapi jangan sampai hal itu jadi “jalan keluar” bagi BPK untuk bekerja sembarangan. Karena tergantung metode auditingnya juga ya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s