Lima Bekas Anggota Dewan Madiun Didakwa Korupsi Hampir Rp1 Miliar

TEMPO InteraktifMadiun – Lima anggota DPRD Kota Madiun periode 1999-2004 yang diduga terlibat kasus korupsi dana operasional DPRD tahun 2002-2004 didakwa menerima dana secara tidak sah sebesar Rp996,7 juta  dari total kerugian negara Rp5,34 miliar.

Saat itu, kelima terdakwa ini menjadi Panitia Musyawarah (Panmus) yang bertugas mengagendakan jadwal persidangan dan rapat termasuk pembahasan dana operasional Dewan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002-2004.

“Perbuatan terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 melanggar pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan pasal 57 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhardono dalam dakwaannya di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Selasa (23/11).

Dalam dakwaan, Jaksa menerangkan bahwa tiga bekas pimpinan dan 16 anggota DPRD saat itu menerima dana operasional kegiatan dan tunjangan antara lain pada tahun 2002 sebanyak enam pos/biaya total sekitar Rp1,437 miliar, tahun 2003 sebanyak 13 jenis biaya total sekitar Rp2,433 miliar, dan tahun 2004 sebanyak empat jenis biaya total sekitar Rp1,47 miliar. Total dana yang diterima bekas pimpinan dan anggota DPRD mencapai Rp5,341 miliar.

Dari jumlah itu, kelima terdakwa diduga menerima dana pada tahun 2002 sekitar Rp257,225 juta, 2003 Rp441,128 juta, dan 2004 Rp298,376 juta, sehingga total dana yang diterima terdakwa selama 2002-2004 mencapai Rp996,7 juta. Dari dana yang sudah diterima itu, kelima terdakwa sudah mengembalikan ke kas negara sekitar Rp241 juta.

“Beberapa pengeluaran dana tidak disertai dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada yang seharusnya tidak perlu dianggarkan karena sudah menjadi tugas anggota DPRD,” kata jaksa lainnya Suyadi.

Menanggapi dakwaan ini, para terdakwa mengaku belum memahami. “Saya belum memahami sepenuhnya, mohon penjelasan yang lebih bisa dipahami,” ujar salah satu terdakwa Djoko Santoso. Hal yang sama dikatakan empat terdakwa lainnya.

Penasihat terdakwa Mas Sri Mulyono, menuturkan pihaknya akan mengajukan eksepsi. “Kami melihat ada penyebutan aturan PP (Peraturan Pemerintah) yang tidak konsisten dan ada rincian dana yang menurut kami keliru,” ujar advokat asal Madiun ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s