Pusat Tak Perhatikan Keunikan Lokal

Kebijakan pemerintah terutama pemerintah pusat selama ini kerap tidak efektif terlaksana di berbagai daerah karena hanya mengandalkan hasil analisis data nasional yang tidak tajam menangkap keunikan-keunikan lokal di masing-masing daerah.

Sumber data nasional seperti Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Demografi dan Kesehatan, dan data lain di Badan Pusat Statistik yang selama ini menjadi rujukan utama pemerintah justru kerap menghasilkan intervensi yang tidak tepat.

Hal itu dikemukakan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal di sela-sela Konferensi Penelitian mengenai Isu-isu Anak di Indonesia yang diselenggarakan UNICEF Indonesia dan Lembaga Penelitian SMERU, Senin (22/11) di Jakarta.

“Dulu kita memakai semua hasil analisis penelitian dari data nasional. Kadang-kadang data besar itu tidak tajam memunculkan nuansa lokal. Padahal untuk melakukan intervensi harus memerhatikan nuansa lokal itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Fasli, untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang efektif maka data nasional harus dikombinasi dan dipertajam dengan hasil-hasil penelitian yang diharapkan bisa lebih memunculkan keunikan lokal. Penelitian-penelitian itu diharapkan bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan terutama jika memiliki isu dan rekomendasi yang jelas dan spesifik.

Deputi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Nina Sardjunani menambahkan pihaknya telah mulai menggunakan pendekatan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui pendekatan ini, Bappenas mengumpulkan 24 hasil penelitian dari peneliti di seluruh Indonesia mengenai kebijakan publik tentang anak.

Para peneliti diharapkan bisa membantu menjawab persoalan lokal dan nasional yang memengaruhi kehidupan anak dan mengangkat isu yang dihadapi anak seperti isu seputar tumbuh kembang anak dan remaja, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.

“Ini terobosan. Baru pertama kali kita lakukan. Hasilnya, banyak hasil penelitian yang memberikan rekomendasi yang sangat bagus untuk menghasilkan pengayaan intervensi yang spesifik di lapangan,” kata Nina.

Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Danti menekankan hasil penelitian para peneliti penting untuk memberi masukan kepada pemerintah.

“Pasalnya, akan lebih baik jika dalam proses penyusunan kebijakan berlandaskan fakta terbaru di lapangan. Selama ini kita belum terlalu kuat pada kebijakan berbasis bukti ini. Kita berharap bisa memakai hasil penelitian ini untuk mengembangkan perumusan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,” ujarnya.

Wakil Perwakilan UNICEF Marcoluigi Corsi menjelaskan proses kebijakan berbasis bukti ini sebelumnya telah dilakukan di Mesir dan Eropa Timur dan kini dilakukan di Indonesia atas permintaan Pemerintah Indonesia. UNICEF menerima 85 hasil penelitian dan hanya ada 24 hasil penelitian yang lolos seleksi Bappenas, UNICEF, dan SMERU yang mayoritas bertema Tumbuh Kembang Anak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s