Jatam Desak Pemberantasan Mafia Tambang di Kaltim

TENGGARONG Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak Polri memasukkan pemberantasan mafia tambang di Kaltim dalam Program 100 hari Kapolri baru Komjen Timur Pradopo. “Kami diundang ke Polda untuk mengusulkan program 100 hari Kapolri. Kami minta pemberantasan mafia tambang di Kaltim jadi prioritas,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Jatam Kaltim Merah Johansyah Ismail, Jumat (19/11).

Merah mengatakan, Jatam bertemu dengan Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polda Kaltim AKBP Ismahyudin. Dalam pertemuan membahas usulan program 100 hari Kapolri, Satuan Tipiter Polda Kaltim berjanji akan menindaklanjuti usulan Jatam Kaltim.

Selain secara umum meminta pemberantasan mafia tambang, Jatam memberikan catatan kasus pertambangan yang ditangani kepolisian, diantaranya kasus di Kideco Jaya Agung (KJA) yang sudah sampai di meja hijau. Merah mengatakan, kasus illegal mining itu jauh dari keinginan publik. Pasalnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Paser hanya 1 tahun dengan denda Rp 20 juta. Padahal, ancaman hukuman kasus itu maksimal 10 tahun dengan denda Rp 100 juta.

Kemudian kasus perusakan cagar alam di Penajam Paser Utara (PPU) yang diduga dilakukan PT Singlurus Pratama. Jatam mempertanyakan perkembangan kasus tersebut karena belum juga dilimpahkan ke Kejari PPU. “Kita berharap secepatnya, ada perkembangan dari kasus itu,” katanya.

Selain dua kasus itu, Jatam meminta Polri mengusut tuntas keberadaan 41 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan lindung Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto. Secara administratif wilayah Tahura masuk Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar. Keberadaan 41 IUP di kawasan Tahura tersebut adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis 2009.

Polda Kaltim pernah menangani kasus illegal mining di kawasan Tahura yang menyeret politisi Demokrat di DPRD Kukar Max Donald sebagai tersangka. Setelah Max Donald, tidak ada perkembangan pengusutan kasus illegal mining di kawasan Tahura. “Kalau di kawasan hutan lindung, sudah jelas pelanggaran. Tinggal mengusut, bagaimana izin tambang itu bisa keluar. Pasti ada jaringan mafia tambang yang bermain,” katanya.

Jatam juga meminta Polda Kaltim melakukan supervisi kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Mega Prima Persada (MPP) di Dusun Lembonang Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar. Merah mengatakan, kasus dugaan pencemaran lingkungan itu dilaporkan kelompok tani pada 27 Juli 2010. Hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan dari hasil pemeriksaan Polres Kukar.

Penegakan hukum di bidang lingkungan yang terkait aktivitas tambang kata Merah jangan hanya dilakukan dalam 100 hari. Polri tidak boleh kendur mengusut pelanggaran lingkungan atau pelanggaran bidang pertambangan di Kaltim, mengingat banyaknya tambang batu bara di Kaltim yang meresahkan penduduk sekitar. “Jatam siap memberikan informasi tentang kejahatan lingkungan kepada penegak hukum,” katanya. (asi)

One response to “Jatam Desak Pemberantasan Mafia Tambang di Kaltim

  1. Jatam is asa rakyat kecil yg tersingkirkn terus berjuang kami pendkngmu,lebih baik mati berkalang ecksavator drpd hidup tanpa keadilan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s