Dewan Usut Dugaan Fee Proyek Pengusaha Datangi Dinas ESDM Tanjung Jabung Barat

Pengusaha yang berencana mengikuti tender proyek sumur bor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, gelisah. Mendengar proyek pengadaan 61 sumur bor dengan nilai proyek Rp 3,9 miliar itu kandas, mereka mendatangi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tanjabbar di Jalan Sri Soedewi Kuala Tungkal, sejak Selasa (16/11).

Kepada pegawai yang ada di dinas itu, mereka menanyakan jadwal lelang terhadap rpyek berstatus Penenderan Pemilihan Langsung (PML). Malah ada yang mengaku sudah menyetor fee. Namun setoran itu diberikan kepada siapa, tak ada yang bersedia memberikan penjelasan.  “Saya sudah telanjur memberikan fee, tapi sampai sekarang tidak tahu bagaimana kelanjutan proyek ini,” kata seorang pria yang datang ke kantor itu, Kamis (18/11). Pria itu menolak menyebutkan namanya, namun tujuannya datang ke kantor itu untuk menanyakan kelanjutan proyek.  Tersendatnya pembangunan sumur bor itu membuat dia gelisah dan kerap mendatangi kantor Dinas ESDM Tanjabbar. “Saya tidak tahu bagaimana selanjutnya. Apakah proyeknya jadi atau tidak. Kami berharap proyek jadi dikerjakan,,” katanya.  Seorang pengusaha lainnya mengaku telah membicarakan banyak hal terkait proyek ini dengan seorang pejabat di daerah itu. “Makanya saya datang menanyakan kejelasan proyek ini,” katanya. Sayangnya, lagi-lagi dia menolak menyebutkan nama.  Seorang pejabat Dinas ESDM Tanjabbar mengaku memang mendengar ada yang menyetor fee. Namun karena waktu pengerjaan proyek APBD 2010 yang mepet, boleh jadi proyek gagal, sehingga pengusaha itu mendatangi Dinas ESDM Tanjabbar. “Mereka tidak mau rugi, sehingga mendesak agar proyek tetap dikerjakan” katanya.  Belum rampungnya pembangunan 61 paket sumur bor terungkap pada saat rapat Pansus LPKj Bupati dengan Dinas ESDM Tanjabbar. Pascapertemuan tersebut, Kadis ESDM, Muslim Rizal cuti panjang sehingga Sekretaris Dinas ESDM, Drs Iswardi mengambil alih tugas kepala dinas dengan jabatan pelaksana tugas kadis.  Ketika dikonfirmasi adanya pengusaha yang mengaku telah menyetor fee, Iswardi enggan berkomentar. Bagi dia, siapa yang akan mengerjakan paket sumur bor, akan ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan rekanan.  Namun dia sendiri mengaku, sejauh ini, belum diketahui, apakah sumur bor tersebut akan dikerjakan atau tidak. Pekerjaan ditentukan, setelah konsultan yang disewa memberikan jaminan, jika proyek tersebut layak untuk dikerjakan.  “Panitia sudah terbentuk, dan kami tinggal menunggu kajian dari konsultan,” ujarnya. Kajian dilakukan, demi menghindari terjadinya penggelembungan anggaran dan keterlambatan pekerjaan , terlebih waktu prakualifikasi hingga selesainya masa akhir anggaran sangat singkat yakni pada 29 Desember.  “Kami juga akan meminta kepastian dari konsultan berupa pernyataan kesanggupan, bukan hanya dari mulut, karena konsultan juga ikut bertanggu jawab,” ujarnya sembari mengatakan saat ini konsultan masih terus menggelar rapat.  “Kalau memang, tidak sanggup kita akan tunda, dan mudah‑mudahan satu dua hari ini, sudah ada jawaban dari konsultan,” ujar pria yang juga mantan wartawan ini  Salah satu anggota Pansus DPRD Tanjabbar, Hamid Chung mengaku telah mendengar, permainan fee terkait sumur bor. Dalam aturan pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, istilah pembayaran fee tidak dikenal.  Ditegaskannya, pemberi dan penerima jika terindikasi korupsi, bisa dijerat hukum. Untuk itu dewan akan menelusuri masalah ini.  Lambatnya pembentukan panitia proyek dan kajian oleh konsultan, juga disesalkan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Tanjung Jabung barat, Ambo Angka.  Diperkirakan, pekerjaan sumur bor hingga menghasilkan air butuh waktu selama 20 hari. Namun, jika melihat tekstur tanah di Kabupaten Tanjabbar, terlebih di wilayah Ulu, pekerjaan tersebut butuh waktu yang lebih lama.  Wilayah Ulu yang terdiri dari enam kecamatan yakni Batang Asam, Merlung, Muara Papalik, Renah Mendalu, Tebing Tinggi, dan Tungkal Ulu memiliki tanah yang cukup keras, dibanding tujuh kecamatan di wilayah ilir.  “Sangat riskan, kalau harus mengerjakannya sekarang, apalagi di wilayah Ulu, mungkin butuh waktu yang cukup lama,” katanya.  Kalau pun harus dikerjakan, lanjutnya, konsultan harus memikirkan dan memiliki kajian secara matang, demi menghindari jeratan hukum  Mengenai adanya pembayaran fee, Ambo menilai tindakan tersebut tidak lazim dan tidak memiliki kekuatan hukum. Siapa yang berhak mendapat proyek, berdasarkan klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan.  “Pembayaran fee itu tidak lazim dan tidak ada aturannya, karena yang mengerjakan proyek harus perusahaan yang benar‑benar berkualitas,” ujarnya. (man)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s