DPRA Minta Eksekutif tak “Tabung” Proyek Terbengkalai

BANDA ACEH – Pimpinan DPRA meminta eksekutif bisa menyelesaikan seluruh paket proyek fisik APBA 2010 yang telah ditender dan dikerjakan kontraktor. Alasannya, karena sisa proyek telantar tahun anggaran 2008/2009 yang belum ditangani dalam APBA 2010 mencapai 1.118 paket lagi senilai Rp 733,7 miliar yang tersebar pada 17 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

“Permintaan ini kami sampaikan kepada eksekutif, karena jika pada tahun 2010 jumlah proyek fisik yang tak dapat diselesaikan terus bertambah, artinya eksekutif setiap tahun bukannya menyelesaikan dan mengurangi jumlah proyek terbengkalai, tapi malah menabung proyek terbengkalai,” kata Wakil Ketua II DPRA, Drs H Sulaiman Abda kepada Serambi, Jumat (19/11).

Hal itu disampaikan Sulaiman menanggapi sikap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang memberi peringatan kepada 21 Kepala SKPA terkait terancam tak selesainya 133 paket proyek 2010 senilai Rp 318 miliar jika kepala SKPA tak serius.

Sulaiman memberikan dukungan terhadap peringatan gubernur itu. Namun, menurutnya, peringatan tersebut hendaknya diikuti dengan evaluasi khusus kepada 21 kepala SKPA. Langkah yang dapat dilakukan Gubernur, sebut Sulaiman Abda, antara lain kepala SKPA tak melakukan perjalanan dinas ke luar Aceh jika tidak terlalu penting, kontraktor diminta dapat menambah jam kerja, buruh dan peralatan, serta konsultan diminta meningkatkan pengawasannya agar menghasilkan proyek yang berkualitas.

Selain 1.118 paket proyek sisa pelaksanaan APBA 2008/2009 yang terbengkalai belum ditangani, sebut Sulaiman, masih ada 118 paket proyek lagi yang tersebar di 20 SKPA peninggalan pelaksanaan APBA 2008/2009 yang belum fungsional. Paket proyek ini juga menjadi beban eksekutif untuk memfungsionalkannya pada pelaksanaan APBA 2011. Ditambah lagi 133 paket proyek yang terancam tidak selesai akhir tahun ini dan 49 paket senilai Rp 54, 33 miliar di 9 SKPA yang sampai kini belum ada aktivitasnya.

Terhadap masalah itu, tambah Sulaiman Abda, harus bisa dicarikan solusinya pada pembahasan APBA 2011 nanti. Dikatakan, DPRA tidak ingin pada akhir tahun nanti Pemerintah Aceh terus menyimpan dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), sementara jumlah proyek fisik terbengkalai dan belum fungsional tidak pernah tuntas dan terus bertambah setiap tahunnya. “Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan APBA, DPRA setiap tahun telah menyetujui pembayaran tunjangan prestasi kerja (TPK) kepada gubernur, wakil gubernur, sekda, para asisten, kepala dinas, kepala bagian, kasi dan seluruh pegawai provinsi yang sangat besar yaitu mencapai Rp 225 miliar per tahun “ ujar politisi Partai Golkar itu.(her)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s