Dewan Kota Tanjungpinang Nilai Pemko Lambat

Dewan Kota Tanjungpinang menilai kinerja Pemko Tanjungpinang, terkait pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) tahun 2011, sangat lambat. Hal ini ditandai dari KUA PPAS tersebut, baru diserahkan ke dewan, Selasa (16/11). Padahal sesuai tatib dewan, KUA PPAS harus sudah diserahkan Juli lalu.
”Lambat sekali, padahal masih banyak yang harus dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dewan untuk pembahasan RAPBD,” ujar Maskur Tilawahyu, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, kemarin.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan sesuai tatib dewan pembahasan dan pengesahan APBD 2011, harus sudah selesai 30 November nanti. Tapi, bila melihat kondisi yang ada, seperti KUA PPAS yang baru diserahkan kemarin, Maskur menilai pembahasannya pasti akan molor.
”Kita nggak mau aja kalau lambat, yang disalahkan anggota dewannya, karena selama ini itu yang sering terjadi,” jelasnya.
Karena, jelas Maskur masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan anggota dewan seperti pembahasan dan pengesahan Perda dan Ranperda. “Pekerjaan kita bukan hanya membahas RAPBD saja, melainkan banyak lainnya.
Tidak hanya itu, jika sudah selesai dibahas, RAPBD tersebut juga harus direview kembali di Provinsi, baru bisa disahkan, jadi pasti membutuhkan waktu yang cukup lama,” papar Maskur.
Menanggapi masalah tersebut, Ketua TAPD Kota Tanjungpinang, Gatot Winoto menampik kalau pembahasan KUA PPAS dianggap lambat. “Saya kira belum terlambat, karena masih ada waktu untuk pembahasan selanjutnya, yakni RAPBD,” akunya.
Lamanya pembahasan KUA PPAS diakuinya, dikarenakan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan anggaran, agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. “TAPD dan SKPD-SKPD harus hati-hati agar setiap anggaran bisa diakomodir,” jelasnya.
Menurutnya, bila TAPD dan anggota dewan serius dan fokus membahas KUA PPAS tersebut, pasti akan selesai dengan waktu yang cepat. “Nantinya dewan dan TAPD akan membahas secara internal, atas KUA PPAS yang sudah diserahkan selama dua hari, selanjutnya sudah masuk ke tahap pembahasan RAPBD,” kata Gatot.
Jadi, akunya pembahasan itu tidak akan terlalu lama dan tidak akan lewat pertengahan Desember. “Direncanakan akhir bulan ini RAPBD sudah selesai dibahas, kemudian diserahkan ke provinsi untuk ditinjau ulang dan minggu pertama Desember, APBD 2011 sudah bisa disahkan,” paparnya.
Gatoto menjelaskan, berdasarkan estimasi PPAS, belanja daerah di APBD 2011 dianggarkan Rp681.9 miliar atau naik Rp110.4 miliar bila dibanding belanja daerah di APBD Murni 2010 sebesar Rp571,4 miliar. Belanja daerah terbesar dan menjadi prioritas, di antaranya pendidikan, yakni lebih 20 persen dari anggaran yang ditetapkan, infrastruktur dan kesehatan. “Kemudian untuk pengentasan kemiskinan, berasal dari pendidikan, kesehatan, dinas sosial, KP2KE dan pemberdayaan perempuan,” jelasnya.
Begitu juga dengan pendapatan asli daerah (PAD) di APBD 2011 ditargetkan Rp50 miliar atau naik Rp3.2 miliar dari PAD di APBD Murni 2010 yakni Rp46,823 miliar, yang berasal dari pajak daerah, retribusi dan lainnya. Untuk mencapai target PAD tersebut, pemko merencanakan menambah jumlah item pajak yang akan ditarik.
”Selama ini hanya ada 7 jenis pajak yang ditarik, namun di 2011 ini akan ditambah 4, sehingga ada 11 jenis pajak,” jelas Gatot yang mengatakan tambahan jenis pajak tersebut, di antaranya pajak air bawah tanah, bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB), pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan (PBB). (nie)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s