Reses, Harry Sosialisasi UUD 1945

KIJANG- Anggota  DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepri Harry Azhar Aziz menggelar reses di Gedung PGRI Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (13/11). Wakil Komisi XI  DPR RI yang membidangi  masalah keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan nasional ini  mensosialisasikan Undang-Undang  Dasar  (UUD) 1945 kepada masyarakat di daerah ini.

Acara sosialisasi ini dihadiri  sejumlah tokoh masyarakat,  tokoh pemuda dan agama,   OKP, guru dan  mahasiswa. Dalam paparannya, Harry mengatakan  UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan  melalui sidang paripurna MPR yakni tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Sejumlah  bab dan pasal telah mengalami perubahan dan /atau penambahan.

Dijelaskannya, UUD 1945 hanya memuat  37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan.  UUD  ini  sangat singkat jika dibandingkan dengan  UUD negara Philipina. Sedangkan  di sisi lain, dinamika  kehidupan masyarakat  dan negara   Indonesia terus  tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tekhnologi.

“Masyarakat Indonesia  terus tumbuh, zaman berubah. Terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu , kita harus hidup secara dinamis. Harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia,” katanya.

Karena itu, kata Harry, sistem  UUD  harus dijaga agar jangan sampai ketinggalan zaman dan lekas usang. Diakui,  sifat aturan yang tertulis memang mengikat. Maka semakin supel atau elastis UU tersebut akan  semakin baik.

Terkait peran UUD, Harry menegaskan yang paling penting dalam pemerintahan  dan  bernegara itu adalah semangat penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.

Menurut Harry, meski dibuat UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara  negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, UUD tersebut tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun UUD tidak sempurna, akan tetapi semangat para penyelengara pemerintahan baik,  UUD tersebut tentunya tidak akan merintangi jalannya negara.

Harry pun menyinggung pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan. Kata dia, sebelum  perubahan, pasal ini hanya mencantumkan dua ayat. Ayat  pertama menyatakan  tiap-tiap warga negara  berhak mendapat pengajaran. Dan ayat  selanjutnya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan  satu sistim pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Setelah mengalami perubahan  dan penambahan, pasal   ini menjadi lima ayat.

Demikian juga untuk pasal 33 tentang  perekonomian nasional  dan kesejahteraan sosial yang mendapat  tambahan  dua ayat yakni, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan ayat  tambahan selanjutnya  menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini ini diatur dalam undang-undang.

Dalam kesempatan reses ini, Kepala Badan Kesbangpolinmas Bintan Dian Nusa mengatakan sosialisasi UUD 1945 ini penting  diketahui oleh  masyarakat.  Karena dalam pelaksanaan UUD ini bersentuhan  langsung dengan masyarakat.

“Masyarakat harus tahu, apa saja perubahan  dalam UUD 1945 tersebut. Ini  tentunya akan menambah wawasan  mereka agar dalam pelaksanaannya  nanti tidak akan menimbulkan salah pengertian yang  dapat memicu  konflik  dan disintegrasi bangsa  khususnya   di wilayah Bintan,” ujarnya.(hk/25)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s