Paripurna RAPBD 2011, Fraksi PDI-P Walkout

BINTAN- Empat Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bintan walkout (keluar) dari ruang paripurna saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bintan tahun 2011 di Gedung DPRD Bintan, Senin (15/11). Fraksi PDI-P menilai, pandangan umum dan tanggapan kepala daerah terhadap RAPBD tidak bisa dilaksanakan dalam satu paripurna.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Bintan Djoko Zakaria menyampaikan, anggota Fraksi PDI-P mengikuti paripurna hanya pada agenda penyampaian secara resmi tentang Ranperda APBD 2011. Namun pada agenda penyampaian pandangan umum dan tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi tidak ikut lagi.

“Beberapa hari lalu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bintan sudah mengadakan konsultasi ke Sekretaris DPR RI tentang tatib (tata tertib) DPRD berdasarkan PP nomor 16/2009. Dari hasil konsultasi itu, penyampaian Ranperda tidak patut dilakukan sejalan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Apalagi pada hari yang sama langsung dilaksanakan agenda penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi,” kata Djoko usai paripurna.

Menurutnya, 12 anggota Banmus DPRD Bintan sudah mengetahui hasil konsultasi itu. Tapi kenyataannya, paripurna tetap melanjutkan tiga agenda dalam batas waktu beberapa jam saja. Padahal, Ketua Banmus menjanjikan akan merubah jadwal yang telah disusun sebelum melakukan konsultasi ke DPR RI.

“Nyatanya, konsultasi yang menggunakan anggaran rakyat itu tidak diterapkan. Mekanisme tetap mengacu kepada yang lama. Hal ini yang menjadi dasar kami walkout dari paripurna. Kami mampu membuat pandangan umum dalam waktu yang singkat. Tapi kita harus memberikan pembobotan yang memiliki nilai terhadap suatu kebijakan. Karena tanggapan itu harus dilihat dan mencapai strategi pembangunan ke depan,” ujar Wakil Ketua DPRD Bintan ini.

Kata Djoko, Fraksi PDI-P tidak menghambat penyampaian maupun pembahasan RAPBD 2011. FPDI-P akan tetap komitmen menjalankan fungsi dan tugasnya, tapi mekanisme harus dijalankan berdasarkan asas kepatutan dan hukum. Tidak wajar jika satu hari RAPBD disampaikan ke dewan langsung ditanggapi kepala daerah.

Sementara Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Banmus.

“Paripurna ini kita jalankan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. RAPBD 2011 sudah disampaikan secara administrasi dari eksekutif sejak tanggal 11 November kemarin. Semua fraksi sudah disampaikan RAPBD itu. Mengenai tanggapan dari kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang juga dilaksanakan hari ini, itu tergantung kesiapan bupati. Karena bupati siap memberikan tanggapan hari ini, kita laksanakan. Tidak mesti harus menunggu. Justru itu paripurna kita skor dua setengah jam,” sebut Lamen.

Kata Lamen, dalam peripurna tersebut, Bupati Bintan Ansar Ahmad telah memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi PKS, Fraksi Patriot Nasional, Fraksi Persaudaraan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar.

Untuk Ranperda APBD 2011, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp613,45 miliar. Pengeluaran itu terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp324,6 miliar dan belanja langsung sebesar Rp288,84 miliar. Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp523,52 miliar.

“Dari perbandingan itu, tahun 2011 nanti, Bintan mengalami defisit anggaran sebesar Rp89,92 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan berasal dari Silpa 2010 sebesar Rp93,92 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4 miliar akan dialokasikan untuk investasi daerah,” terangnya.

Bupati Bintan, Ansar Ahmad menyampaikan, untuk pembangunan daerah dari kekuatan dana APBD 2011 tersebut, kepala daerah akan mengoreksi setiap SKPD. Terutama SKPD yang memiliki tugas pemberdayaan masyarakat. Baik untuk sektor pendidikan, kesehatan maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Target pengalokasian dana APBD harus tercapai meskipun dana yang tersedia sangat terbatas. Program pembangunan dari anggaran yang tersedia harus berjalan optimal.

“Untuk pendidikan, kita tetap mengalokasikan lebih dari 20 persen. Sedangkan pola penggunaan anggaran biaya publik sebagian dimasukan dalam belanja tidak langsung. Khusus mengenai walk-out Fraksi PDI-P itu urusan internal DPRD. Mungkin hanya beda persepsi saja mengenai mekanisme yang dijalankan lembaga DPRD ini,” ujar Ansar. (hk/yn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s