Palsukan Karya Tulis, Pangkat Ratusan Guru di Kepri Diturunkan

TANJUNGPINANG-Pangkat ratusan kepala sekolah dan guru di Provinsi Kepri yang sempat dinaikkan beberapa waktu lalu akan kembali diturunkan. Pasalnya, mereka kedapatan membeli karya tulis milik orang lain yang kemudian dipakai untuk memenuhi persyaratan mengajukan kenaikan pangkat ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri.

Tindakan para guru yang melampirkan karya tulis  yang bukan karya pribadi ini diketahui setelah Kementerian Pendidikan Nasional bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan verifikasi. Padahal, surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dari golongan IV-A ke IV-B sudah diteken Gubernur Kepri awal bulan Oktober 2010 lalu.  Dan berdasar SK itu pula, ratusan guru dan kepsek tersebut sempat menikmati gaji sesuai dengan pangkat baru yang disandangnya.

Kepala Disdik Provinsi Kepri Yatim Mustafa, melalui Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Disdik Kepri Abdul Latif membenarkan pembatalan kenaikan pangkat ini. “Memang ada yang dibatalkan bahkan sudah dilakukan selama dua periode. Pada periode pertama ada 90 guru dan kepsek yang dibatalkan kenaikan pangkatnya oleh BKN. Dibatalkan karena mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK) secara ilegal yang merupakan syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat,” ujar Latif saat ditemui di kantornya, Senin (15/11).

Dikatakan, dari 90 orang yang kenaikan pangkatnya dibatalkan tersebut, di antaranya berasal dari Kabupaten Bintan (1 orang), Karimun (29 orang), Batam (40 orang) dan Tanjungpinang (20 orang). Kemudian, lanjut Latif, pada verikasi tahap kedua, ditemukan lagi 35 guru dan kepsek yang mengajukan kenaikan pangkat dengan PAK ilegal tersebut. Dari 35 orang itu, 25 orang berasal dari Karimun dan 10 orang dari Batam.

“Hal ini patut kita sesalkan, kadang-kadang para guru ini hanya ingin cepat-cepat naik pangkat saja. Padahal untuk naik pangkat, kan ada prosesnya. Jalanilah dulu prosesnya dengan benar,” kata Latif.

“Karya tulis merupakan suatu kewajiban bagi guru dan  kepala sekolah yang akan naik pangkat ke IV-B. Karya tulis  tersebut bisa digunakan untuk kepentingan anak didik di  sekolah dan sifatnya umum. Misalnya, membuat buku atau  diktat yang bisa digunakan sebagai acuan mengajar,” tambahnya.

Latif mengatakan sanksi bagi guru atau kepsek yang terbukti memperoleh PAK secara melawan hukum diatur dalam Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sesuai peraturan ini, kata dia, guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum dapat diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

“Karena peraturan ini baru akan diberlakukan pada tahun 2013, maka saat ini guru dan kepsek yang mengalami pembatalan kenaikan pangkat, status gurunya tidak dicabut. Mereka hanya berkewajiban mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan selisih gaji antara kepangkatan yang lama dengan yang baru,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri Reni Yusneli saat dihubungi juga membenarkan adanya pembatalan kenaikan pangkat ratusan guru dan kepsek ini.  “Benar, kita sudah mendapatkan tembusannya dari BKN yang menyebutkan adanya pembatalan kenaikan pangkat sejumlah guru di Kepri. Data tersebut sudah ada dan tersimpan di kantor,” kata dia. (hk/36)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s