Mantan Bendahara Dinas di Bitung Akui Terima Uang Pulsa

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG –  Terdakwa Rini yang waktu lalu menjabat sebagai bendahara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bitung dan terjerat kasus korupsi 14 Surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan total Rp 391 juta lebih, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bitung menyatakan bahwa saat  hendak melakukan pencairan dana SP2D diberikan oleh saksi yaitu Fernando Makagansa yang waktu lalu menjadi staf verifikasi berkas dan sekarang menjabat Kepala Sub Bidang Pengelolaan dana perimbangan, Pemkot Bitung.

“Saya hanya menerima SP2D dari Fernando lalu saya bawa ke Bank Sulut untuk dicairkan. Lalu uang tersebut saya berikan ke Fernando,” jelas Rini saat persidangan, Selasa (16/11/2010).

Menurut terdakwa, berkas 14 SP2D tersebut diterimanya langsung dari saksi di bagian keuangan dan dirinya tidak mengetahui prosesnya. Dalam setiap setiap pencairan satu SP2D dirinya mendapatkan uang tip.  “Setelah saya cairkan dan berikan ke korban saya menerima tip atau uang pulsa Rp 1,5 Juta-2 Juta,” jelas Terdakwa.

Ketika ditanya Hakim Ketua Sutikno, apakah terdakwa mempunyai bukti atau saksi ketika terdakwa memberikan SP2D, Terdakwa Rini mengatakan tidak memiliki saksi atau tanda bukti. “Saksi atau bukti saya tidak ada,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, saksi Fernando mengatakan, bahwa tugasnya di bagian keuangan tidak mengurusi dana di Dishub.  Ia pun mengelak pernah memberikan 14 SP2D ke terdakwa di bagian keuangan.

“Saya  tidak tahu sama sekali 14 SP2D itu. Saya tidak pernah memberikan SP2D itu di bagian keuangan,” jelasnya.

Dalam lanjutan persidangan kasus korupsi dengan mendengarkan keterangan saksi ini, terdapat tiga saksi yang hadir dan memberikan keterangan. Ketiga saksi tersebut, Junjungan Tambunan yang waktu itu menjabat Kepala Dishub Kota Bitung, Fernando Makagansa dan Berty Sandag, Kepala Bagian Keuangan dan aset.

“SP2D terbit dari bagian keuangan lalu yang memberikan ke dia (Rini) langsung adalah Nando (Fernando). Dan saudara Nando yang memberi petunjuk kepada saudara Rini untuk mencairkan ke bank,” jelas Tambunan.

Kasus ini terungkap melalui laporan hasil audit BPK tahun 2009 yang menyebutkan adanya pencairan uang dari Bank Sulut. Pencairan 14 SP2D dengan total Rp 391 Juta. Itu dilakukan sejak bulan Februari hingga November 2008.

Dalam fakta persidangan, keempat orang ini, terdakwa dan para saksi pernah dikonfrontir dan dikonfirmasikan oleh BPK. Serta juga pernah melakukan pertemuan dengan Walikota Bitung Hanny Sondakh untuk membahas temuan BPK ini.

Namun dalam kasus ini hanya Rini yang waktu itu menjabat sebagai Bendahara Dishub Kota Bitung yang menjadi tersangka. Sementara ketiga lainnya hanya menjadi saksi. (rez) 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s