Peluang Kebijakan Anggaran Berdasarkan Studi APBD Kabupaten Belu 2010 Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Pangan

Oleh Devi Hermin Ndolu, SH

UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merekomendasikan bahwa ketahanan pangan dapat diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, dan dikembangkan mulai dari tingkat rumah tangga. Bila ketahanan pangan rumah tangga sudah tercapai, otomatis berdampak bagi ketahanan pangan masyarakat, daerah bahkan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan. Memang harus diakui, tingkat kesejahteraan masyarakat/petani relatif masih rendah dan cenderung menurun akibat rendahnya produksi. Realita menunjukkan, sebagian besar masyarakat miskin adalah petani, dengan keterbatasan faktor produksi, sumber daya manusia dan sistem usaha tani yang masih mengandalkan kemurahan alam.

Berpijak dari pemikiran bahwa pembangunan ketahanan pangan fokus pada rumah tangga, maka hak perempuan terhadap pangan harus menjadi prioritas. Sebab jika sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah terwujudnya akses pangan dan gizi yang seimbang bagi rumah tangga dan individu, maka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, maka peranan perempuan dalam rumah tangga menjadi sangatlah penting.  Dalam konteks inilah, tepat jika pembangunan ketahanan pangan diarahkan melalui pemberdayaan perempuan.

Kebijakan Kabupaten Belu

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Belu merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam agenda pembangunan ekonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Pemerintah Kabupaten Belu 2009 – 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas; meningkatkan diversifikasi produk; meningkatkan ketahanan pangan; terwujudnya revitalisasi institusi ekonomi; dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja.

Ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud dengan dukungan dana, sumber daya manusia, dan sarana/prasarana yang memadai. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Belu telah berupaya memberikan perhatian serius terhadap pembangunan ketahanan pangan dengan menyediakan alokasi dana dalam APBD, yang dilaksanakan oleh instansi teknis terkait. Disadari, untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang baik dalam hal jumlah, mutu dan keamanannya, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi intervensi yang optimal dari seluruh stakeholders terkait di daerah (pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan dukungan pemerintah pusat dan propinsi.

Dalam APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2010, dialokasikan dana pembangunan ketahanan pangan yang tersebar pada enam instansi yang meliputi Dinas Kesehatan, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi sebesar Rp 22.570.588.000,- (± 13,21 % dari total anggaran belanja tidak langsung APBD TA 2010 sebesar Rp. 170.826.611.508).  Selain itu terdapat instansi penunjang lainnya seperti BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Koperasi/UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain, yang melaksanakan kegiatan menunjang pembangunan ketahanan pangan seperti pembangunan irigasi, jalan dan jembatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan keterampilan, penguatan modal, dan lain-lain, dengan sumber dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan umumnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, mengembangkan kelembagaan tani/koperasi, meningkatkan produksi dan produktivitas petani, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa/petani, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak pencapaian ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Lebih dalam menelusuri pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan oleh instansi terkait tersebut, bukan berupa kegiatan pemberdayaan perempuan. Sasaran umum kegiatan adalah masyarakat desa/petani dan di dalamnya mencakup kelompok perempuan. Karenanya sangat diharapkan, pemerintah melalui instansi teknis lebih mengoptimalkan implementasi program/kegiatan, sehingga sasarannya dapat tercapai secara tepat dan merata.

Permasalahan pembangunan  di Kabupaten Belu

Permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu dapat dilihat pada sumber daya manusia. Jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 352.400 jiwa/76.436 KK, dengan laju pertumbuhan penduduk (tahun 2000 – 2010) rata-rata 2,42%. Pada tahun 2009 tingkat pendidikan masyarakat masih rendah: tidak/belum tamat SD dan tamat SD ± 68,78%, Tamat SLTP ± 15,17%, Tamat  SLTA ± 12,95%,  dan Diploma/Sarjana ± 3,10%; angka kematian bayi sebanyak 83 orang per 1.000 kelahiran dan balita dengan status gizi kurang dan buruk ± 24,44%; Rendahnya penguasaan IPTEK berdampak pada kecepatan akselerasi pembangunan dan transformasi tenaga kerja dari sektor-sektor ekonomi tradisional ke sektor-sektor ekonomi modern. Angka Ketergantungan hidup menunjukkan 79%, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung 79 orang yang belum atau tidak produktif. IPM Kabupaten Belu masih rendah, yaitu 62,82 dibandingkan IPM NTT 65,36.

Aspek ekonomi. Rendahnya kinerja ekonomi dengan indikator rendahnya produktivitas penduduk (pendapatan per kapita tahun 2009 Rp 4.112.000); penduduk miskin mencapai 77.140 jiwa atau ± 17,47%; kontribusi PAD terhadap pendapatan APBD hanya ± 6,19%. Ketimpangan dalam perdagangan antar pulau (nilai barang keluar tidak sebanding dengan barang masuk), ± 60,09% tenaga kerja bekerja pada sektor  pertanian. Produksi jagung 50.476,18 ton dari luas panen 17.432,9 ha, dengan produktivitas 2,90 ton/ha. Produksi padi 23.560 ton dari luas panen 5.060,75 ha, dengan produktivitas 3,50 ton/ha. Serta investasi masih didominasi pemerintah.

Sarana dan prasarana wilayah. Dari  929,42 km  jalan di Kabupaten Belu,   ±  55% berada dalam keadaan rusak ringan dan berat; terbatasnya kemampuan fungsional irigasi teknis, cekdam/embung dalam mendukung pengolahan lahan pertanian potensial dan untuk pengembangan ternak; sebagian besar rumah penduduk belum layak huni (± 82,06% berdinding bebak/lainnya, ± 48,82% berlantai tanah, ± 31,23% beratap alang-alang/daun gewang); Cakupan pelayanan listrik ± 47%; cakupan pelayanan air bersih  ± 51%. Belum lagi degradasi lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan dengan indikator luas lahan kritis akibat perambahan dan pemanfaatan sebagai lahan pertanian ilegal mencapai ± 44,71% (+ 13.872,40 Ha).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kondisi ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Belu sebenarnya sangatlah rentan. Mengingat pengembangan sistem ketahanan pangan memiliki cakupan substansi yang luas serta melibatkan banyak pelaku,  maka koordinasi dan sinergisitas dari seluruh stakeholders merupakan sesuatu yang mutlak dilaksanakan. Karenanya, pemberdayaan masyarakat terutama perempuan harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan keluarga. Yang diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM agar mampu bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Meningkatkan daya beli rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi dan aman, untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Wakil Gubernur NTT dalam forum Workshop Hasil Kajian Ketahanan Pangan oleh Lembaga-lembaga PBB bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT menyampaikan bahwa ‘secara makro jika mengacu pada potensi sumber daya alam yang ada, sebenarnya kita surplus, tetapi secara mikro justru mengalami defisit karena potensi yang ada tidak digarap secara maksimal’.  Di sisi lain, pola usaha pertanian di daerah belum berorientasi agribisnis, sehingga hasil yang didapatkan hanya untuk kebutuhan konsumsi. Selain itu, masyarakat kita masih melihat beras sebagai satu-satunya bahan pangan.

Sampai akhir September 2010, total luas lahan yang diolah menurut jenis bahan pangan pokok di Kabupaten Belu adalah padi (5.060,75 ha), jagung (17.432,9 ha), ubi-ubian (938,76 ha) dan shorgum (307,54 ha), dengan gambaran situasi ketersediaan bahan pangan pokok meliputi beras (14.651,82 ton), jagung (50.476,18 ton), ubi-ubian (1.120,82 ton), dan shorgum (246,03 ton).

Hasil perhitungan kebutuhan beras Kabupaten Belu tahun 2010 berdasarkan jumlah penduduk tahun 2009 (344.514 jiwa) adalah sebesar 43.754,5 ton dengan asumsi kebutuhan beras per kapita per tahun sebesar 127 kg. Hal ini menunjukkan kemampuan produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan beras Kabupaten Belu. Sedangkan jika produksi jagung, ubi-ubian dan shorgum disetarakan dengan beras, maka sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan beras penduduk seluruh Kabupaten Belu.   Keadaan menjadi lain apabila hasil produksi pangan masyarakat juga dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan, kesehatan, adat, dan lain-lain.  Untuk menghindari risiko rawan pangan, maka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal merupakan salah satu solusi mendesak untuk dilaksanakan, dan dengan demikian peranan perempuan sangatlah penting dan strategis.

Rekomendasi kebijakan

Tak dipungkiri, program pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan selama ini belum dapat menjamin terwujudnya ketahanan pangan masyarakat pada umumnya. Masih pada pemenuhan tataran makro, sedangkan tingkatan masyarakat terkecil terkesan terabaikan. Untuk menjawab permasalahan ini, tawaran rekomendasi, pertama, optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi implementasi program/kegiatan stakeholders terkait agar tidak terjadi tumpang tindih, serta mengeliminir kecenderungan monopoli bantuan dan akumulasi bantuan pada kelompok tani/petani tertentu melalui pembentukan sekretariat bersama penanganan ketahanan pangan dengan konsep integrated implementation program.

Kedua, optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan berkelanjutan.

Ketiga, fasilitasi permodalan dan sarana produksi dengan dukungan informasi dan akses terhadap pasar, serta pengembangan kerja sama kemitraan dengan lembaga usaha lainnya atau lembaga keuangan/permodalan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesiapan kelompok tani/kelompok perempuan.

Keempat, percepatan diversifikasi pangan melalui upaya rekayasa diversifikasi produk makanan serta bagaimana pemerintah mampu mengubah ketergantungan masyarakat pada salah satu jenis makanan pokok. Langkah pemerintah daerah menyukseskan ketahanan pangan harus lebih menyeluruh dan terpadu, tidak hanya ditekankan pada aspek produksi (pencetakan sawah baru, bantuan saprodi ataupun distribusi).

Kelima, revitalitasasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. Dapat dilakukan melalui pembenahan dan pengembangan lumbung pangan dan desa mandiri pangan, agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan sebagai lembaga penggerak perekonomian pedesaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Keenam, strategi pencapaian ketahanan pangan melalui pemberdayaan perempuan (rumah tangga) juga dapat ditempuh melalui penataan kebijakan pada subsistem konsumsi, produksi dan peredaran pangan. *

Anggota DPRD Kabupaten Belu Fraksi PDIP, anggota NTT Policy Forum

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s