Pakai Cost Recovery, Poltek Caltex Sebaiknya Diambil Alih Pemprov Riau

Pekanbaru – Politeknik Caltex Riau (PCR) mulai diwacanakan untuk diambilalih Pemprov Riau. Ini sehubungan dana pembangunannya PCR yang menelan dana sekitar USD 5 Juta yang merupakan uang negara lewat dana cost recovery.

“Nama Caltex yang tertera itu seakan merupakan bentuk sumbangan utuh dari perusahaan minyak asal Amerika itu. Padahal faktanya, pembangunan PCR menggunakan dana cost recovery yang artinya tetap negara yang membayarnya. Kalau begitu, sebaiknya nama Caltex dihapus saja atau diambil alih pemerintah daerah,” kata Anggota DPR RI asal Riau, Lukman Edy dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (15/11/2010) di Pekanbaru.

Menurut mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertingal (PDT) ini, di zaman serba keterbukaan ini, sebaiknya pemerintah juga transparan soal pembangunan PCR yang notabenenya menggunakan uang negara. Hanya saja memang, dana awal pembangunan awalnya kampus yang berada di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru itu menggunakan dana PT Caltex Pacific Indonesia yang kini berganti nama Chevron Pacific Indonesia. Yang selanjutnya secara berangsur pemerintah menggantinya kembali.

“Namun yang jelas dana pembangunan itu masuk dalam cost recovery, artinya sumbangan Caltex untuk kampus itu paling banter hanya 10 persen. Selebihnya uang rakyat. Penggantian nama PCR sebaiknya segara diwacanakan masyarakat dan pemerintah di Riau,” kata Lukman Edy.

Sementara itu, di tempat terpisah pengamat Migas, Luluk Harijanto kepada detikcom menyebut, boleh saja PCR diambil pemerintah daerah. Karena memang era pembangunan kampus tersebut dulunya dibangun lewat program community development (CD) yang masuk dalam cost recovery. Dengan demikian maka 90 persen seluruh dana pembangunan kampus PCR merupakan uang negara alias uang rayat.

“Yang menjadi persoalan, apakah Pemprov Riau memiliki dana untuk kelangsungan jalannya kampus tersebut. Sebab, kalau dikelola Pemprov Riau, secara otomatis PT Chevron Pacific Indonesia tidak lagi menanggung dana kegiatan kampus tersebut,” kata Luluk mantan Kepala BP Migas Sumbagut itu.

Selain soal dana pembangunannya, Luluk masih mempertanyakan soal pendanaan kampus PCR tersebut. Karena selama ini segala keperluan dana kampus seperti, gaji dosen serta dana operasional seluruhnya masih didanai PT Chevron.

“Maka timbul pertanyaan lagi, apakah dana pengelolaan kampus itu masih masuk dalam program CD? Apabila pengelolaan PCR masih menggunakan program CD yang notabenenya menjadi cost recovey, maka hal itu akan bertentangan dengan aturan baru soal batasan cost recovey. Kalau memang menggunakan dana CD, maka saluran dana untuk operasional PCR patut diaudit,” kata Luluk Harijanto.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s