KPK Temukan 6 Kelemahan Pemko

PEKANBARU-Hasil monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemko Pekanbaru dilakukan Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 28-30 Juni lalu. Hasinya, ada enam kelemahan implementasi program tata kelola Pemko tahun 2010. Hasil ini mesti ditindaklanjuti Pemko, karena sebelumnya Pemko termasuk dalam tata kelola pemerintah yang baik.
Enam kelemahan yang diidentifikasi KPK itu dalam ruang lingkup sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni, tunjangan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan (TPPK/Bagian Keuangan), layananan pengadaan secara elektronik (LPSE/Bagian Pembangunan), pengaduan masyarakat (Bagian Linmas), pelayanan perizinan (BPT), pelayanan kesehatan (diskes) dan pelayanan pendidikan (Disdik).
Sesuai laporan hasil monitoring dan evalausi disampaikan KPK kepada Pemko, KPK mengamanatkan kepada Pemko untuk memperbaiki kelemahan itu dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Kelemahan diidentifikasi Pemko pada bidang TPPK, berkaitan dengan tunjangan PNS untuk eselon, dan tunjangan PNS untuk staf non eselon, meliputi, tunjangan PNS eselon yang diberikan Pemko berkisar antara Rp1,75 juta hingga Rp14,75 juta. Sedangkan tunjangan PNS untuk staf non eselon berkisar antara Rp1,55 juta hingga Rp1,25 juta.

Termasuk pula tambahan penghasilan PNS berdasarkan tempat bekerja (daerah terpencil) atau pinggiran, seperti tenaga medis/kesehatan Rp250.000, tenaga guru Rp250.000. Termasuk pula tambahan tenaga dokter spesialis satu kali kunjungan ke puskesmas rawat inap diberikan honor Rp500.000 per kunjungan.

Dalam hal ini KPK memberikan rekomendasi agar Pemko membuat mekanisme kontrak kinerja untuk seluruh pegawai yang dihubungkan dengan penerimaan besaran TPPK, membuat indikator kinerja yang bersifat kuantitatif selain tingkat kehadiran, melakukan revisi Peraturan Walikota Pekanbaru No 6/2008 (sebagai dasar hukum).

Dari sisi LPSE, KPK meminta agar perangkat hukum internal dikuatkan, meningkatkan SDM dan meningkatkan infrastruktur LPSE seperti perangkat komputer dan bandwidth yang memadai untuk mengantisipasi keluhan rekanaan.

Mengenai pengaduan masyarakat, KPK meminta agar Pemko menyusun regulasi yang mengatur mekanisme buku pengaduan atau informasi masyarakat, membuat sistem data base pengaduan dan menunjuk unit pengelola dan membuat mekanisme tanggapan pengaduan.
Terkait perizinan, Pemko diminta untuk meningkatkan jumlah perizizinan yang dilayani di BPT, memperkuat SDM, memperkuat sistem IT, memperbaiki kualitas layanan, membangun sistem penilaian kepuasan layanan.

Mengenai pelayanan kesehatan, beberapa kelemahan yang ditemukan KPK antara lain, masih kurangnya tenaga medis dan para medis di puskesmas. Puskesmas hanya memiliki 3 orang dokter, padahal buka 24 jam (rawat inap). Tidak adanya keamanan dan kebersihan puskesmas, hanya ada tenaga harian lepas dengan upah Rp350.000/bulan, tidak adanya SOP sebagai pedoman pelakasanaan kegiatan di puskesmas, dan beberapa kelemahan lainnya.

KPK merekomendasikan agar memperhatikan fungsi promotif dan preventif puskesmas, terutama puskesmas rawat inap, menilai ulang kebutuhan dokter, perawat dan tenaga paramedis bagi puskesmas yang memberikan layanan 24 jam serta menyusun SOP.
Di bidang pendidikan, KPK meminta agar Pemko meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan kepada masyarakat dengan mempublikasikan laporan keuangan sekolah secara berkala.  Melakukan sosialisasi yang efektif mengenai partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan agar tidak ada kecurigaan dan sikap apatis dari masyarakat, dan menyempurnakan sistem online penerimaan siswa baru.

Bukan Kasus
Asisten I Setko Pekanbaru HR Dorman Djohan, dikonfrimasi usai pembahasan tindaklanjut laporan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPK, Senin (8/11) kemarin, mengatakan, identifikasi KPK itu bukan berarti temuan kasus, melainkan lebih kepada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena Pemko sebelumnya mendapat predikat tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Dorman, rekomendasi KPK itu akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ini diserahkan kepada masing-masing SKPD yang menjadi sasaran Monev KPK itu. Mengenai dasar hukum pemberian tunjangan pejabat eselon dan PNS non eselon itu juga akan dikaji. Sehingga Dorman belum bisa mengatakan, apakah akan dikurangi, dipertahankan atau ditambah lebih besar lagi. Ini katanya perlu pembahasan mendalam, karena ini kebijakan daerah.

Sementara itu, Kadiskes Pekanbaru Dahril Darwis dikonfirmasi kemarin, mengenai rekomendasi atas beberapa kelemahan di dinasnya mengatakan, sesuai hasil rapat tindaklanjut masalah ini, semua itu akan diperbaiki. “Kalau soal honor dokter spesialis 500.000 sekali turun, sejak beberapa waktu lalu sudah ditiadakan,” katanya. (hk/lah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s