Internasional Anggap KPK Sukses Berantas Korupsi

TEMPO InteraktifBANGKOK –  Konferensi Internasional Anti Korupsi  ke -14 di Bangkok yang dihadiri delegasi dari lembaga penggiat anti korupsi negara-negara lain menilai KPK cukup berhasil dalam memberantas korupsi  di Indonesia. Menurut Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto, keberhasilan KPK banyak mendapatkan perhatian dari delegasi lembaga penggiat anti korupsi negara lain. “Terutama dalam penegakan hukum,”kata Agus dalam siaran persnya yang diterima Tempo.

Dalam konferensi itu juga diungkapkan berbagai pelemahan yang dilakukan ke tubuh lembaga independen pemberantas korupsi turut terjadi di negara lainnya.

Seperti saat Ketua Komisi Ketua Komisi Kejahatan Ekonomi dan Finansial dari Nigeria yang mendapat ancaman pembunuhan hingga harus menghindar ke Inggris. Di Di Korea Selatan juga terjadi pelemahan lembaga anti korupsi ketika Korean Independent Comission Against Corruption (KICAC) dibubarkan pada tahun 2008 dan dilebur ke dalam komisi negara lainnya yakni ACRC.

Sedangkan di Indonesia, pelemahan terhadap KPK terlihat terus-menerus terjadi. Misalnya ada pada pengurangan anggaran dan juga ancaman restrukturisasi lembaga. Bentuk ancaman yang diterima KPK tidak hanya datang datang dari elit politik tetapi juga datang dari kepolisian dan kejaksaan.

“Contoh nyata itu kasus rekayasa Bibit dan Chandra, Meskipun telah diselesaikan di luar pengadilan tapi sampai sekarang belum terungkap dalam penuntutan oleh KPK siapa saja polisi dan jaksa yang terlibat,”ungkap Agus.

Konferensi Internasional tersebut kemudian merumuskan tiga modus pelemahan lembaga penggiat anti korupsi. Pertama adalah dengan mengubah undang-undang untuk mengurangi kewenangan.

“Kedua dengan melakukan restrukturisasi lembaga untuk mengurangi independensinya dan ketiga dengan mengurangi sumber daya atau anggaran,”ungkap Dragos Kos peneliti dari Groups of State Against Corruption (GRECO).

Ia juga mengatakan bahwa ketika komisi anti korupsi di suatu negara berkembang dengan baik, maka usaha pelemahan yang datang juga akan semakin besar. Baik itu dari elit politik maupun pihak lainnya yang berwenang.

“Oleh karena itu, dasar hukum yang mengatur keberadaan komisi anti korupsi harus kuat, lebih baik kalau bisa dimasukkan dalam konstitusi sehingga tidak bisa diubah dengan mudah oleh kepentingan koruptor,”jelas Dragos.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s