DPRD Jambi Ajak Mufakat Soal Pulau Berhala

TRIBUNNEWSBATAM, TANJUNGPINANG – Status kepemilikan Pulau Berhala masih alot dibahas Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Alotnya pembahasan tersebut dapat diselesaikan jika kedua provinsi mau duduk bersama untuk mencapai mufakat.

Langkah maju diperlihatkan pihak Komisi I DPRD Jambi yang justru optimis penyelesaian sengketa Berhala akan berakhir mulus, jika  kedua pemerintahan mengedepankan musyarawah dalam mufakat.

”Kuncinya musyawarah dan mufakat. Kalau mau duduk bersama, sesuai dengan adat timur kita, semua pasti selesai,” kata Wakil Ketua Komisi I bidang pemerintahan DPRD Jambi, Hasan Ibrahim usai melakukan studi banding di DPRD Kepri, Rabu (10/11/2010).

Untuk itu, Komisi I DPRD Jambi akan mengambil inisiatif bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Kepri untuk mencairkan suasana. ”Dalam waktu dekat kami akan bersilahturahmi. Kunci awalnya silahturahmi. Karena jika terus-terusan ngotot, yang rugi malah kedua belah pihak,” ujar Hasan.

Menurut politisi PPP ini, berlarut-larutnya penyelesaian kepemilikan Pulau Berhala disebabkan lambatnya pemerintah pusat membahas hal ini. Tak hanya itu, Hasan juga menuding pemerintah pusat tidak hati-hati dalam melakukan pemekaran suatu wilayah.

Akibatnya, dikemudian hari terjadi sengketa antara satu daerah dengan daerah lain. ”Yang salah yang buat undang-undangnya. Mengapa saat pembentukan Kepri Berhala tidak dimasukkan sedangkan pembentukan Kabupaten Lingga dimasukkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri Doli Boniara kepada Tribun mengatakan bahwa Kepri optimis Berhala sepenuhnya milik Kepri. Optimisme ini mengacu kepada aturan undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga.

“Dalam undang-undang terbaru tentang pembentukan Kabupaten Lingga, Berhala masuk ke wilayah Lingga. Kami mengacu kepada Undang-Undang yang terbaru saja,” jelas Doli, beberapa waktu lalu.

Selain itu, dari sisi Historis, masyarakat Pulau Berhala lebih memiliki kedekatan kepada Provinsi Kepri dibandingkan ke Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya perhatian pemerintah Kepri terhadap pembangunan fisik di Berhala.

Tak hanya itu, pengakuan bahwa Pulau Berhala masuk ke wilayah Kepri juga datang dari Komisi Pemilihan Umum. Untuk diketahui, dalam setiap pemilu, baik itu legislatif, maupun eksekutif, suara masyarakat Berhala masuk ke wilayah Kepri.

Namun demikian, Doli senada dengan Komisi I DPRD Jambi. Penyelesain ini akan mengedepankan musyawarah melalui komunikasi yang intens antara dua pemerintahan.

Sengketa antara Pulau Berhala dengan sudah terjadi sejak tahun 1982. Saat itu, Pulau Berhala juga sudah di klaim oleh Provinsi Riau yang merupakan induk dari Provinsi Kepri. Oleh pemerintah pusat, akhirnya kepemilikan Pulau Berhala ditetapkan sebagai status quo

Pada tahun 1999, melalui UU Nomor 54 Tahun 1999 Pulau Berhala dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Namun, saat Provinsi Kepri terbentuk, di dalam UU Nomor 25 Tahun 2002 tidak disebutkan bahwa Berhala masuk ke Provinsi Kepri.

Berhala baru disebutkan masuk ke Provinsi Kepri setelah Kabupaten Lingga berdiri berdasarkan UU no 31 tahun 2003. Kabupaten Lingga sendiri merupakan bagian dari kesatuan Provinsi Kepri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s