9 Camat Jadi Saksi: Kasus Korupsi Raskin Bintan

Kasus Korupsi Raskin Bintan
TANJUNGPINANG- Sembilan Camat di Kabupaten Bintan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan beras bagi masyarakat miskin (raskin) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB)  Pemkab Bintan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (8/11) dengan terdakwa terdakwa Yefrizal Kariana (39), Bendahara pada kegiatan pengangkutan dan penyaluran barang.

Kesembilan Camat tersebut adalah, Camat Bintan Utara Sutioso, Camat Tuapaya Diki Dinata, Camat Bintan Pesisir Syaiful Ikhwan, Camat Mantang Zainal Khatan, Camat Teluk Sebong Romlah, Camat Gunung Kijang Hasan Basri, Camat Tambelan Fahturahman, Camat Bintan Timur Luki Zaiman dan Camat Sri Kuala Lobam Ali Bazar.

Sidang dipimpin majelis hakim Setyabudi SH MH didampingi Joko Saptono SH MH dan Sri Endang Amperawati SH MH dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Musleh Rahman SH dan Bambang Adi Putra SH. Sedangkan terdakwa Yefrizal didampingi Penasehat Hukumnya Agus Setiawan SH.

Sidang kali ini merupakan kelanjutan atas sidang sebelumnya guna menunjukkan sejumlah bukti catatan tentang rincian dana biaya honor petugas kecamatan untuk seluruh kecamatan selama 2 bulan bagi 9 dari 10 kecamatan sebesar Rp2 juta. Termasuk biaya honor petugas desa atau kelurahan sebanyak 51 desa dan kelurahan selama 2 bulan sebesar Rp7.650.000.

Sementara dana yang telah dicairkan pada triwulan III dan IV sebesar Rp484.610.450 diduga telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Di antara ke-9 Camat tersebut, terdapat dua Camat yakni Camat Gunung Kijang Hasan Basri, Camat Tambelan Fahturahman yang mengaku telah lunas dibayarkan oleh terdakwa sebelumnya.

Dalam sidang, PH terdakwa, Agus Setiawan sempat mempertanyakan tentang status kliennya yang hanya seorang diri menjadi terdakwa atas dugaan kasus korupsi sebagaimana yang didakwakan JPU.

Padahal, menurut Agus, dalam dugaan kasus korupsi jarang sekali ditemukan hanya melibatkan seorang terdakwa. Paling tidak, semestinya ada pertanggunganjawaban dari Pengguna Anggaran (PA) maupun Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diduga ikut terlibat di dalamnya.

“Melalui sidang ini, saya meminta majelis hakim maupun JPU untuk memeriksa kembali kedua orang tersebut (PA dan PPTK),” ujar Agus.

Menyikapi hal tersebut Ketua majelis hakim Setyabudi menjawab bahwa pihaknya tidak ingin mencampuri tugas pihak kejaksaan atau instansi lain yang berwenang dalam perkara tersebut. Hakim baru dapat mengeluarkan surat perintah penahanan bila sesorang dalam sidang terbukti melakukan pemberbongan.

“Kita tidak ingin terjadi pencampuran adukan tugas instansi lain, kecuali bila menyangkut dalam sidang pekara terbukti adanya kesalahan seseorang,” kata Setyabudi.

Di lain pihak, JPU Musleh Rahman SH menyatakan akan melakukan tindakan pengembanagan penyelidikan bila hasil sidang nanti adanya terbukti keterlibatan orang atau pihak lain di dalamnya.

“Hasil penyelidikan yang kita lakukan selama ini, terdakwa melakukan hal itu hanya seorang diri tanpa melibatkan pihak lain. Namun bila dalam perkembangan sidang nantinya ada perkembangan, pasti akan kita tindak lanjuti,” sahut Musleh.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan kasus korupsi dana Raskin ini terjadi pada tahun 2009, senilai Rp280 juta dari total penyaluran dana APBD Pemkab Bintan 2009 senilai Rp1,043 miliar yang tersebar di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan. (hk/fl)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s