Indonesia Dorong Proteksi Mata Uang Dikoreksi

TEMPO InteraktifJakarta – Indonesia akan mendorong sejumlah negara, termasuk Cina, tidak melakukan proteksi terhadap mata uang. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menyatakan permintaan itu akan diungkapkan dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi G-20.  “Itu (proteksi mata uang) tidak diperkenankan, Indonesia tidak melanggar kesepakatan tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (8/11). Ia melanjutkan, Indonesia menyesalkan negara lain yang masih melakukan proteksi mata uang. Dalam jangka panjang, bila kebijakan itu tetap dilanjutkan akan mengganggu sistem perdagangan.

Pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G-20 akan berlangsung di Korea Selatan pada 11-12 November mendatang. Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mengkaji rencana menghadiri G-20. Ini berkaitan dengan sejumlah bencana yang melanda Indonesia. “Masih belum diputuskan,” katanya kemarin.

Bila memutuskan tidak hadir, Presiden Yudhoyono akan mendelegasikan Wakil Presiden Boediono. Atau bisa diwakilkan pula kepada Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Menjelang pertemuan tersebut, lembaga independen Global Trade Alert, dalam laporannya, menyebutkan, negara-negara yang tergabung dalam G-20 masih menerapkan sistem proteksi terhadap perdagangan dan investasi. Ini bertentangan dengan komitmen mereka dan menyebabkan negara berkembang serta negara miskin menjadi korban.

Menurut lembaga ini, ada 111 langkah negara-negara G-20 yang merugikan kepentingan investasi asing. Proteksi itu dirumuskan dalam pertemuan terakhir pada Juni lalu di Toronto, Kanada.

Profesor ekonomi dari St Gallen University, Swiss, Simon Evenett, mengatakan, bila dihitung sejak pemulihan krisis keuangan global 2008, negara G-20 telah melakukan 511 proteksi. “Itu telah menimbulkan keraguan terhadap kualitas kepemimpinan G-20,” ujar salah satu pendiri Global Trade Alert.

Laporan ini sejalan dengan peringatan yang dikeluarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), serta Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. Dalam laporannya, ketiga lembaga itu menyatakan ekonomi global terancam peningkatan proteksionisme. Kebijakan ini menyebabkan mata uang menjadi kurang fleksibel.

Menteri Keuangan Kanada James M. Flaherty mengatakan, dalam pertemuan itu akan dibahas kembali komitmen para pemimpin G-20 soal pengurangan separuh dari defisit dalam dua tahun mendatang. Agenda lainnya adalah menstabilkan rasio produk domestik bruto pada 2016. “Ini jelas menjadi tantangan, dan kami terus bekerja sama untuk mewujudkannya,” kata Flaherty dalam konferensi persnya di Jakarta.

Ia melanjutkan, Kanada akan selalu terbuka terhadap investasi asing. Adapun alasan Kanada menolak tawaran akuisisi perusahaan tambang adalah aksi korporasi itu tidak menguntungkan negaranya. Sebelumnya, perusahaan asal Australia, BHP Billiton, berencana mengakuisisi Potash Corporation, perusahaan Kanada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s