Pencoretan APBD untuk Tanggap Darurat Sulit Dilakukan

TEMPO Interaktif, Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Sleman mengaku kesulitan melakukan pencoretan anggaran APBD 2010 untuk dialokasikan pada upaya tanggap darurat bencana Merapi. Pasalnya, saat ini sudah memasuki bulan November atau menjelang akhir tahun di mana program-program pemerintah sudah selesai dilakukan dan ada yang tengah berjalan.

“Untuk mencoret pada bulan November ini sudah sulit, enggak mungkin. Nanti bisa dikomplain pihak ketiga karena kami menunda program,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman Samsidi kepada Tempo, Selasa (2/11).

Asisten Sekretaris Daerah II Pemerintah Kabupaten Sleman Sunartono mengatakan, bisa saja ada program yang ditunda, antara lainnya program pendidikan dan pelatihan yang digelar di tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Tapi ya, catatannya kalau diklat itu belum dilaksanakan,” kata Sunartono.

Menurut dia, langkah aman yang dimungkinkan adalah mengajukan permohonan dana on call bencana ke pemerintah pusat. Hanya saja, sampai saat ini pemerintah kabupaten Sleman belum menginventarisir jumlah kerusakan dan kerugian yang diderita akibat letusan Merapi.

Padahal untuk mengajukan dana ke pusat harus disertai dokumen terkait kebutuhan dan kerugian yang dialami. “Karena kami masih fokus untuk tanggap darurat. Ya nanti sambil jalan, kami hitung,” kata Samsidi.

Jumlah dana tak terduga untuk tanggap darurat bencana Merapi di Sleman senilai Rp 4 miliar. Hingga saat ini, biaya yang sudahcair sebanyak Rp 1,4 miliar. Saat ini, jumlah pengungsi terus naik, mencapai 21.000. “Kalau tanggap darurat hanya 14 hari, uang Rp 4 miliar cukup. Tapi kalau diperpanjang, ya kurang,” kata Samsidi.

Pasca letusan Merapi, Kabupaten Sleman juga mendapatkan kucuran dana segar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 500 juta, dari Kementerian Sosial Rp 500 juta, dan dari sumbangan masyarakat sekitar Rp 400 juta.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan kebijakan agar anggaran-anggaran yang belum direalisasikan ditunda dulu agar bisa dialokasikan untuk penanggulangan bencana.

Sultan menegaskan, bahwa pencoretan dilakukan dengan koordinasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Jangan sampai pencoretan anggaran menjadi bencana baru,” kata Sultan.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s